Kategori: Direktorat Penguatan HAM (Archive)

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Penguatan HAM menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) HAM bagi Calon Fasilitator HAM, diikuti 25 peserta yang bertempat di D’Hotel, Jakarta, Rabu – Jum’at (25-27/11).

Kegiatan yang dibuka oleh Kasubdit Program dan Bimtek HAM, Agoes Zadjuli, bertujuan untuk mencetak tenaga fasilitator HAM yang mampu memberikan pemahaman nilai – nilai HAM, kemudian disosialisasikan dan diimplementasikan oleh aparatur pemerintah dan semua lapisan masyarakat.

“Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Nah, agar semua pihak mengerti dan akhirnya memahami substansi tersebut, diperlukan sosialisasi masif dari aparat pemerintah khususnya para fasilitator HAM ini kepada masyarakat luas,” ungkap Agoes

Selain itu, tugas fasilitator dalam sebuah proses pelatihan hakekatnya mengantarkan peserta pelatihan untuk menemukan sendiri isi atau materi pelajaran yang ditawarkan atau disediakan melalui/oleh penemunya sendiri melalui serangkaian proses diskusi dan metode-metode lainnya.

Selanjutnya fungsi fasilitator  memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi antara peserta dengan peserta maupun peserta dengan narasumber, agar mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama.

Agoes mengatakan bahwa kedepan tantangan menjadi fasilitator semakin besar, selain permintaan pelatihan mengenai Hak Asasi Manusia diprediksi akan mengalami kenaikan terus menerus, juga ketersediaan fasilitator HAM yang tidak begitu banyak.

“Sekarang ini, Hak Asasi Manusia sedang gencar-gencar nya dan menjadi topik penting tidak hanya di pemerintahan pusat namun  juga di daerah. Oleh karenanya, tenaga-tenaga fasilitator ini diharapkan dapat berkontribusi positif, walaupun jumlahnya memang tidak sebanding dengan kebutuhan,” pungkas Agoes.

Pelatihan ini diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri, Dosen, Tenaga Kesehatan, Guru, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari berbagai daerah di DKI Jakarta dan sekitarnya. (ion)

Jakarta, ham.go.id – Banyaknya kasus terhadap anak seperti kekerasan dan Bullying akhir-akhir ini menjadi permasalahan yang seolah-olah rasa aman bagi anak semakin hilang. Semestinya, pada usia yang masih belia, seorang anak menghabiskan waktunya untuk belajar dan bermain tanpa ada gangguan yang serius. Oleh karena itu, hal ini harus menjadi perhatian dari sema pihak.

“Pada prinsipnya, tindakan kekerasan dan bullying pada anak tidak dapat diterima, karena secara konstitusional, Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa anak adalah subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan dari serangan orang lain, termasuk menjamin peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang yang pro terhadap anak,” menurut Kasubdit Penguatan HAM Wilayah II Eva Gantini di sela-sela acara Penguatan HAM Bagi Guru di Hotel Aston, Jakarta Utara pada Rabu-Jum’at (4-6/11).

Dalam acara penguatan HAM yang dihadiri perwakilan guru se-Jabotabek tersebut, Eva menekankan pentingnya Guru untuk memastikan anak didiknya mendapatkan rasa aman untuk tumbuh dan berkembang, khususnya pada saat di lingkungan sekolah.

“Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, ditentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup (rights to live and survive), tumbuh, dan berkembang (rights to develop), serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan dikriminasi, oleh sebab itu para guru wajib untuk mentaatinya, bukan karena kapasitas sebagai aparatur pemerintah atau guru, melainkan sebagai sesama manusia,” imbuh Eva.

Sebagaimana kita ketahui bersama, kekerasan dan bullying marak terjadi baik di sekolah maupun di rumah. Banyak anak-anak yang mengaku diperlakukan secara tidak semestinya oleh gurunya. Misalnya, demi mengajarkan kebaikan, anak-anak dihukum dengan cara dipukul tangan atau rotan, diteriaki dan dibentak, dilempar kapur atau penghapus papan tulis. Bahkan, anak perempuan atau laki-laki dilecehkan secara seksual. Oleh karenanya, acara ini juga penting untuk memberikan kepastian kepada guru rambu-rambu mana yang boleh dilakukan ketika memberikan hukuman bagi anak.

“Kekerasan dan Bullying pun tak hanya dilakukan para guru, tapi juga oleh teman sebaya atau kakak kelasnya. Misalnya diejek terus-menerus, dimintai uang secara paksa, berkelahi di luar pintu gerbang, dan sebagainya,” pungkas Eva.

Kasus anak tersebut juga mengundang perhatian salah satu komunitas sosial Yayasan Sahabat Kertas. Oleh karenanya, Doni sebagai ketua Sahabat Kertas dalam beberapa kali kesempatan turut serta dalam memberikan bantuan baik berupa saran maupun bantuan secara langsung seperti dalam kegiatan ini dengan memberikan doorprise serta beberapa waktu lalu dengan memberikan dana sosial ke Komunitas Pemuda Pelajar Pegiat (Koppeta) HAM Bandung. (ion)

Bandung, ham.go.id – Komunitas Pemuda Pelajar Pegiat Hak Asasi Manusia (Koppeta HAM) Indonesia yang berpusat di Jakarta membentuk Koppeta di kota Bandung, Jawa barat.

Pembentukan Koppeta tersebut dilakukan pada rangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembinaan Jaringan Alumni Pelatihan HAM yag diselenggarakan Direktorat Penguatan HAM. Acara yang diikuti 20 Peserta tersebut bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Selasa (3/11).

Peserta kegiatan merupakan alumni pelatihan yang dahulunya pernah mengikuti penguatan HAM yang diselenggarakan Direktorat Penguatan HAM.

Acara yang dibuka oleh Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Ria Anggriani salah satunya bertujuan untuk memonitoring Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang sebelumnya pernah dibuat oleh para peserta, dan membuat wadah komunikasi bagi alumni di Jawa Barat.

“Jadi peserta ini sudah memiliki pemahaman awal yang cukup mengenai Hak Asasi Manusia, bukan diambil dari peserta diluar yang belum mengikuti penguatan HAM,” ungkap Kasubdit Program dan Bimtek HAM, Agoes Zadjuli di sela-sela acara.

“Selama ini, melalui Koppeta HAM yang merupakan komunitas binaan Direktorat Jenderal HAM sangat membantu dalam mensosialisasikan Hak Asasi Manusia melalui aksi-aksi nyata. Kita patut bangga dengan para pemuda dan pelajar, semangat mereka dalam menyuarakan nilai-nilai HAM begitu luar biasa. Hingga tahun 2015 saja, mereka (Koppeta-red) sudah dapat mengkampanyekan HAM ke lingkungan sekolah kurang lebih kepada 5.000 orang dan ini dilakukan tanpa biaya dari Negara sedikitpun,” pungkas Agoes.

Pada kesempatan tersebut, setelah terbentuk Koppeta Jawa Barat para peserta langsung mengadakan rapat perdana untuk membentuk sistim kepengurusan, program kerja jangka pendek, menengah dan panjang. (ion)

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Penguatan HAM menyelenggarakan Penguatan Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Kesehatan, diikuti oleh 30 peserta yang bertempat di Hotel Puri Denpasar Jakarta, Rabu-Jumat (21-23/10).

Kegiatan yang dibuka oleh Direktur Penguatan HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja tersebut bertujuan untuk memahamkan nilai-nilai HAM kepada tenaga kesehatan, yang meliputi: tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, dan tenaga keteknisian. Harapannya mereka mampu menginternalisasikan nilai-nilai HAM dalam tugas dan fungsi pada instansi masing-masing.

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

“Selama ini dan sejak dari dahulu tenaga kesehatan merupakan sektor yang melayani masyarakat secara luas, dari masyarakat bawah, menengah, hingga kelas atas. Oleh karena selalu bersinggungan dengan masyarakat secara langsung, maka potensi pelanggaran HAM tentu ada. Untuk itu, perlu memahami HAM agar meminimalisir pelanggaran,” menurut Bambang Iriana di sela-sela acara ketika menjadi narasumber.

“Selain itu, karena isu kesehatan ini menjadi fokus serius oleh pemerintah, kita ingin bentuk-bentuk layanan dasar kepada masyarakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan tentunya bernuansa HAM. Misalnya, melalui kesehatan gratis, tidak sedikit masyarakat yang menganggap karena gratis pelayananannya menjadi kurang atau dianaktirikan. Nah, persepsi-persepsi itu dapat ditepis dengan adanya layanan prima kepada masyarakat tanpa pandang bulu”, imbuh Bambang Iriana.

“HAM setiap orang ada sejak dalam kandungan dan diakui oleh Hukum baik hukum pidana maupun perdata. Contohnya, bila orang menggugurkan kandungan/prostitusi tanpa alasan kesehatan akan dikenakan sanksi pidana. Dalam hal perdata misalnya, bila janin masih dalam kandungan, lalu bapaknya meninggal dunia, sang bayi yang lahir akan mendapat warisan dari orang tuanya”, pungkas Bambang Iriana. (ion)

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Penguatan HAM menyelenggarakan Workshop Bahan Ajar HAM Bagi Tenaga Pertanahan, dihadiri 30 peserta dari kementerian/lembaga serta pihak-pihak terkait, bertempat di Ruang Rapat Utama Direktorat Jenderal HAM, Senin (19/10). Workshop tersebut merupakan tahap menuju finalisasi bahan ajar yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pelatihan bagi tenaga pertanahan.

“Beberapa waktu lalu, kami sudah membuat modul pelatihan HAM bagi tenaga pertanahan. Nah, untuk mendukung modul tersebut supaya lebih mudah dipahami oleh peserta pelatihan nantinya, maka bahan ajar hadir disitu,” ujar Direktur Penguatan HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja, di sela-sela acara.

Menurutnya, modul yang bersifat self-instruction belum sepenuhnya memuat materi-materi yang komprehensif dalam perspektif hak asasi manusia. Oleh karenanya, bahan ajar ini diharapkan semakin menambah khazanah keilmuan dan pemahaman HAM bagi tenaga pertanahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Tenaga pertanahan yang dimaksud, tidak sebatas pada tenaga di kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pertanian, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kementerian Dalam Negeri. Namun, aparat pemerintah sampai tingkat kecamatan dan desa merupakan bagian integral yang sebaiknya kedepan menjadi prioritas sasaran pelatihan,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, menurut Bambang, dalam workshop kali ini sangat tepat dengan mengundang pihak-pihak yang terlibat secara langsung berkaitan dengan permasalahan tanah, seperti pihak kecamatan dan kelurahan DKI Jakarta. Hal itu dilakukan agar bahan ajar yang dimaksud mendapatkan masukan, kritik dan saran yang akhirnya semakin menambah kesempurnaan bahan ajar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Kasubdit Program dan Bimtek HAM, Agoes Zadjuli, “Maraknya kasus pertanahan menjadi keprihatinan bagi kita semua. Data yang diterima dari Kementerian Pertanian, ada sekitar 834 kasus masalah perkebunan yang diadukan masyarakat dan 85%-nya merupakan masalah mengenai tanah. Itu artinya, ada sekitar 708 kasus tanah yang diadukan”.

“Bayangkan! Itu baru kasus yang diadukan mengenai perkebunan, belum lagi masalah sawah, lahan untuk pemukiman, perumahan dan lahan pertanian. Selain itu, kita juga tidak tahu kasus tanah yang tidak diadukan, mengingat pada masyarakat desa pedalaman kasus tanah juga tidak kalah banyak yang tidak diadukan dengan alasan hukum dan lain sebagainya,” pungkas Agoes.

Banten, ham.go.id – Direktorat Penguatan HAM menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) HAM bagi Calon Fasilitator, diikuti oleh 25 peserta yang bertempat di Hotel Ratu Bidakara, Serang, Selasa – Kamis (29/9 – 1/10).

Kegiatan yang dibuka oleh Kakanwil Kemenkumham Banten, Susy Susilawati, bertujuan untuk mencetak fasilitator HAM yang mampu memberikan pemahaman mengenai pentingnya hak asasi manusia untuk terus disosialisasikan dan diimplementasikan oleh aparatur pemerintah dan semua lapisan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut menurut Kasubdit Program dan Bimtek HAM, Agoes Zadjuli, “Hak asasi manusia sebagai bagian yang melekat pada setiap individu harus diupayakan untuk dilindungi. Nah, agar semua pihak mengerti dan akhirnya memahami substansi tersebut, diperlukan sosialisasi masif dari aparat pemerintah khususnya para fasilitator HAM ini kepada masyarakat luas”.

Fasilitator HAM yang dimaksud dalam kegiatan ini telah mendapatkan pelatihan Penguatan HAM yang diselenggarakan sebelumnya. Sehingga, fungsi fasilitator tidak hanya memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi hak asasi manusia kepada sekelompok orang agar mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama, melainkan dapat menyelenggarakan penguatan HAM pada instansi masing-masing.

Agoes mengatakan bahwa semakin beragamnya unsur masyarakat, seperti kalangan petani, buruh, nelayan, aparat penegak hukum hingga birokrat menjadi tantangan tersendiri dalam menyuarakan HAM. Untuk itu, fasilitator memerlukan teknik-teknik komunikasi yang baik agar dalam menyampaikan nilai-nilai HAM dapat diterima dengan mudah.

“Terkadang, materi HAM yang mudah saja sulit untuk dimengerti bagi kalangan tertentu, apalagi materi yang rumit. Oleh karenanya, agar materi mudah maupun rumit bisa dengan mudah dipahami, diperlukan berbagai macam teknik komunikasi,” pungkasnya.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepolisian, Dosen, Kanwil Kemenkumham Banten, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab/Kota Provinsi Banten. (ion)

Jakarta, ham.go.id – Kini, hak asasi manusia tidak hanya hadir bagi aparat penegak hukum ataupun aparat pemerintah, namun juga bagi pelajar seperti yang dilakukan Tim Direktorat Penguatan HAM di SMA Yadika 5 Jakarta, Jum’at (18/9).

Sekitar 40-an pelajar SMA antusias mengikuti kegiatan. Pasalnya, penyampaian nilai-nilai HAM tidak dikemas melalui kegiatan ceramah, namun dengan variasi permainan, teknik dan metode yang menarik sehingga peserta senang dan dapat memahaminya.

“Kami sangat bangga dengan acara ini, karena idenya diprakarsai dari salah satu siswa yang beberapa waktu lalu mengikuti pelatihan HAM bagi Pelajar di Jakarta,” tutur Kasubdit Penguatan HAM Wilayah III, Rosdiana Simatupang di sela-sela acara.

Kegiatan tersebut salah satu bukti keberhasilan pelatihan penguatan HAM yang dilakukan Direktorat Penguatan HAM kepada pelajar di berbagai daerah. Kegiatan Human Right hadir di sekolah ini merupakan implementasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang dibuat alumni pelatihan HAM sebelumnya.

“Inilah manfaat dibuatnya RTL, sebagai langkah tindak lanjut penyebarluasan hak asasi manusia di kalangan pelajar,” imbuhnya.

Dengan melibatkan anak-anak dalam menyebarluaskan hak asasi manusia, tentu ini langkah maju bagi pemerintah guna mencegah terjadinya aksi kekerasan, bullying, dan tindak pidana lainnya yang akhir-akhir ini marak di kalangan pelajar.

Kepala Sekolah SMA Yadika 5, Pinondang Sitorus sangat bersyukur dan menyambut baik kegiatan tersebut.

“Kami senang, anak-anak dapat belajar langsung dari pakar HAM dari pusat. kami juga sangat merasa bangga, semoga ke depan Direktorat Penguatan dapat menyelenggarakan kegiatan di sekolah kami lagi,” ujar Pinorang Sitorus.

Dalam kesempatan tersebut siswa diberikan pemahaman mengenai konsep dasar HAM, hak dan kewajiban Siswa di sekolah. Materi tersebut diisi oleh Kasubdit Penguatan HAM Wilayah I, Darsyad.

Tim penguatan yang berkunjung ke SMA Yadika 5, Jakarta di antaranya, Kasubdit Penguatan HAM Wilayah I, Darsyad; Kasubdit Penguatan HAM Wilayah III, Rosdiana Simatupang; dan jajarannya Olivia Dwi Ayu, Wahyono, Lasmaida, Naniek Pengetuti, Lia Mariani dan Markus H Simarmata. (ion)