Rapat Koordinasi Rencana Penyusunan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Jakarta, ham.go.id – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan atas tindak kekerasan seksual, Pemerintah telah mengesahkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS. Diundangkannya UU TPKS pada tanggal 9 Mei 2022 menunjukan komitmen Pemerintah dalam upaya pelindungan dan penegakan atas tindak kekerasan seksual, dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai leading sector yang memiliki tusi khusus terkait Perempuan dan Anak. Menindaklanjuti pengesahan UU TPKS tersebut, Tim dari Direktorat Instrumen HAM melakukan koordinasi untuk membahas rencana kerjasama dalam penyusunan peraturan pelaksana yang menjadi mandate UU TPKS, pada hari Selasa, 17 Januari 2022 ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Setelah membuka dan perkenalan singkat antara tim dari Direktorat Instrumen HAM dan tim yang dari KPPPA yang hadir, bertempat di ruang rapat KPPPA, Tim Direktorat Instrumen HAM yang dipimpin oleh Farida Wahid,  Koordinator Instrumen Hak ekonomi, Sosial dan Budaya juga selaku Plt. Koordinator Instrumen Hak Kelompok Rentan mengemukakan pentingnya koordinasi ini untuk mengawal berbagai regulasi turunan UU TPKS demi memastikan muatan HAM didalamnya. “Melalui pengesahan UU TPKS, berdampak pada perlunya penyusunan berbagai peraturan pelaksana yang menjadi mandat UU tersebut paling lambat 2 Tahun sejak UU tersebut diberlakukan”, sebagaimana disampaikan oleh Margareth Robin Korwa, selaku Kepala Biro Hukum dan Humas KPPPA, yang juga bertindak sebagai moderator pada kegiatan ini. Hal ini semakin ditegaskan oleh Ali Khasan selaku Asisten Deputi Perumusan Kebijakan pada Kedeputian IV Bidang Pemenuhan Hak Perempuan, KPPPA yang menyatakan bahwa “pelaksanaan UU TPKS perlu ditindaklanjuti lebih nyata melalui peraturan pelaksana turunan UU TPKS yang terdiri atas 12 Bab dan 93 Pasal, dengan memperhatikan 3 hal penting dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu: pertama adalah kerja-kerja strategis atau kerja-kerja, kedua adalah kerja-kerja substansi, dan yang ketiga adalah kerja-kerja media atau publikasi.”

Lebih lanjut disampaikan oleh Ali bahwa “terdapat 10 peraturan pelaksana UU TPKS yang terdiri atas 5 Peraturan Pemerintah, dan 5 Peraturan Presiden, yang secara internal KPPPA diampu oleh 2 Kedeputian yaitu Deputi Pemenuhan Hak Perempuan dan Deputi Perlindungan Khusus Anak”. Kesepuluh peraturan pelaksana tersebut kemudian disimplifikasi menjadi 3 Rancangan Peraturan Pemerintah dan 4 Rancangan Peraturan Presiden melalui Keputusan Presiden No. 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023, dan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

  1. RPP tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Amanat Pasal 35 ayat (4))
  2. RPP tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Amanat Pasal 46 ayat (2), Pasal 66 ayat (3), dan Pasal 80)
  3. RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Amanat Pasal 83 ayat (5))
  4. R-Perpres tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat (Amanat Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 75)
  5. R-Perpres tentang UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (Amanat Pasal 78)
  6. R-Perpres tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi APH dan Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat (Amanat Pasal 81 ayat (4))
  7. R-Perpres tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Amanat Pasal 84 ayat (2))

Melalui koordinasi ini, berhasil diperoleh kesepahaman tentang pentingnya materi muatan HAM dalam proses penyusunan dan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga diperlukan Analisa dan kajian yang mendalam untuk memastikan substansi normatif yang berperspektif HAM.  Oleh karenanya, KPPPA akan bekerjasama dan menggandeng Ditjen HAM dalam mengawal proses pembentukan peraturan pelaksana mandate UU TPKS, yang ditargetkan dapat terealisasi di tahun 2023-2024.

Bahas Pembangunan Profil Pembangunan HAM, Direktorat Fasinfo Lakukan Kunjungan ke BPHN

Jakarta, ham.go.id – Tugas besar sedang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal HAM, begitu kata Direktur Fasilitasi dan Informasi HAM, Darsyad, ketika kunjungan jajaran Direktorat Fasilitasi dan Informasi HAM bersua dengan jajaran Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN, Selasa (17/01). Disambut langsung oleh Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN, Kartiko Nurintias, Darsyad menjelaskan tentang maksud dan tujuan Direktorat Fasilitasi dan Informasi HAM berkunjung ke BPHN.

“Ada tugas besar yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Fasinfo yaitu pembangunan profil pembangunan HAM, BPHN memiliki program peta permasalahan hukum oleh karena itu Direktorat Fasinfo berkeinginan untuk menimba ilmu dari BPHN”, kata Darsyad.

Sesuai dengan amanat Permenkumham Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Fasilitasi dan Informasi HAM memiliki tugas baru untuk membangun Profil Pembangunan HAM. BPHN yang sudah mempunyai peta permasalahan hukum, dinilai linear. “Terkait profil pembangunan HAM linear dengan peta permasalahan hukum, peta permasalahan hukum setiap wilayah akan berbeda dikarenakan setiap daerah punya ciri masing-masing”, kata Kartiko Nurintias.

BPHN terbuka untuk membagi pengalaman dan ilmu yang telah mereka miliki dengan Ditjen HAM, terkait pembangunan Profil Permasalahan HAM. Banyak sharing yang terjadi antar peserta rapat, mulai dari proses bisnis, hingga kendala.

Kedepannya diharapkan sinergisitas ini bisa tetap berlangsung guna terbangunnya mimpi besar untuk pembangunan Profil Pembangunan HAM ini.

Skip to content