Kanwil Kemenkumham Sulteng Rangkul Pemerintah Daerah Wujudkan Kabupaten / Kota Peduli HAM

PALU, ham.go.id – Bertempat di Ruang Garuda, dalam rangka implementasi dan pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah gelar Rapat Persiapan Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun Anggaran 2023. Selasa, (07/02).

WhatsApp Image 2023 02 07 at 15.46.33

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Budi Argap Situngkir, didampingi Kepala Divisi Administrasi, Raymond J.H Takasenseran, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Ricky Dwi Biantoro. Kegiatan rapat turut dihadiri oleh Kepala Bidang HAM, Mangatas Nadeak, Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Suzana Eva Silo, dan diikuti oleh Bagian Hukum Sekretaris Daerah se-Sulawesi Tengah.

WhatsApp Image 2023 02 07 at 15.47.04

Kegiatan diawali dengan penyampaian Laporan Kegiatan oleh Kabid HAM dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah, yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pemda Kabupaten/Kota yang telah berpartisipasi dalam penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022.

“Apresiasi saya sampaikan kepada seluruh Pemda atas capaian 4 (empat) Kabupaten/Kota Wilayah Sulawesi Tengah yang mendapat predikat peduli HAM pada penilaian Tahun 2022 lalu. Harapannya pada tahun ini dapat meningkat dan lebih banyak lagi predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM di wilayah Sulawesi Tengah”, ungkap Kakanwil.

WhatsApp Image 2023 02 07 at 15.46.50

Lebih lanjut, Kakanwil menyampaikan bahwa diperlukan komitmen tinggi dan keseriusan pimpinan di daerah Kab/Kota dalam upaya pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam rangka Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P2HAM).

“Negara bertanggung jawab atas P2HAM. Ini adalah tahun ke 10 kita melaksanakan program ini, tetapi capaiannya belum sempurna sehingga masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Peduli HAM ini bertujuan memotivasi Pemda untuk meningkatkan P2HAM sebagai contoh menerima pegawai penyandang disabilitas, oleh karenanya Layanan Disabilitas harus ditingkatkan”, ungkap Kakanwil.

WhatsApp Image 2023 02 07 at 15.45.59

Menutup sambutannya, Kakanwil berharap adanya sinergitas antara Kanwil Kemenkumham Sulteng dengan Pemda Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya pencapaian kriteria peduli HAM untuk peningkatan capaian Kab/Kota peduli HAM di Sulawesi Tengah.

WhatsApp Image 2023 02 07 at 15.45.40WhatsApp Image 2023 02 07 at 15.45.40 2

Seusai pembukaan, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pendampingan oleh moderator Kasubid Pemajuan HAM, Suzana Eva Silo, dan Kabid HAM, Mangatas Nadeak, terkait Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM.

WhatsApp Image 2023 02 07 at 14.50.14

(HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

Kanwil Kemenkumham Sulteng Targetkan Seluruh Layanan UPT Berbasis HAM

Palu, ham.go.id – Setelah menyisir Unit Pelaksana Teknis (UPT) di luar Kota Palu, pada kesempatan kali ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng), tepatnya Bidang HAM melakukan Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Publik berbasis HAM (P2HAM) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu, Selasa (13/9).

Kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) yang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik yang berpedoman pada prinsip Hak Asasi Manusia dengan berorientasi pada kebutuhan, kepastian, dan kepuasan penerima layanan publik. Hal tersebut tertuang dalam Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang HAM, Mangatas Nadeak selaku Ketua Tim beserta anggota, diterima langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan operator P2HAM.

“Monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk melihat komitmen unit kerja terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik berbasis HAM. Diharapkan dengan kegiatan ini Unit Kerja dapat memberikan Pelayanan yang lebih baik dan lebih PASTI lagi kedepannya,” ujar Mangatas Nadeak.

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan meninjau langsung sarana prasarana khususnya bagi kelompok rentan, seperti parkir khusus disabilitas, loket kunjungan khusus bagi kelompok rentan, ruang laktasi, toilet khusus disabilitas, dapur, kamar khusus kelompok rentan, dan sebagainya. (Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng)

Kanwil Kemenkumham Sulteng Laksanakan Deklerasi Pernyataan Pencanangan Layanan Berbasis HAM dan Pembinaan Lembaga Berbasis HAM Tahun Anggaran 2022

Palu, ham.go.id – Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis HAM dalam pemenuhan Kebutuhan Pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Prinsip HAM bagi setiap Warga Negara Indoensia dan penduduk atas jasa dan/ atau Pelayanan Administratif pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Keimigrasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, pada hari Selasa, (24/05) melaksanakan Deklerasi Pernyataan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM dan Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM Tahun Anggaran 2022.

Kegiatan tersebut diikuti Oleh Jajaran Kepala UPT Sesulawesi Tengah yang berpusat di Bangsal Garuda Kantor Wilayah dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Budi Argap Situngkir, asisten bidang tindak pidana umum Kejaksaan Tinggi  Provinsi Sulawesi Tengah,Fithrah, Asisten Perwakilan Ombudsman Sulawesi Tengah, Nasrun, serta Lurah Birobuli Selatan Irma.

Kegiatan tersebut dibuka oleh, Kepala Kantor Wilayah, yang menyampaikan bahwa Langkah untuk mewujudkan Pelayanan Publik Berbasis HAM telah dimulai sejak diterbitkanya undang – undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengamanatkan adanya fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, antara lain wajib untuk menyediakan peralatan dan fasilitas mulai dari tempat parkir, loket pelayanan, Toilet Khusus, ruang laktasi,area bermain anak, dan lain – lainya.

Tak lupa Kepala Kantor Wilayah menyampaikan kepada jajaran agar mempersiapkan diri dengan sebaik – baiknya mengingat adanya perubahan pada proses penilaian yang akan berbeda dari tahun – tahun sebelumnya dikarenakan penilaian akan berpedoman pada Permenkumham No.2 Tahun 2022 bahwa pelaksanaan Publik berbasis HAM dilaksanakan melalui Tahap

  1. Pencanangan;
  2. Pembangunan;
  3. Evaluasi;
  4. Penilaian;
  5. Pembinaan dan Pengawasan.

Selain itu dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah, berharap bahwa seluruh UPT dapat menyelenggarakan Pelayanan Publik berbasis HAM dengan Optimal sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan Negara.

Dalam tahap ini Unit Kerja harus mempersiapkan pemenuhan kriteria dan indikator P2HAM. Direktorat Jenderal HAM akan melakukan Bimbingan Teknis dan/atau sosialisasi kepada Unit Kerja sebagai bentuk pendampingan.

Selanjutnya dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, DR.Mualimin, hadir secara Virtual menyampaikan bahwa Tahap Evaluasi akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal HAM dalam bentuk kunjungan lapangan dan atau daring (online). Dalam tahapan penilaian, terdapat perubahan pada susunan Tim Penilai P2HAM di Permenkumham yang baru ini yang diantaranya terdiri dari Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal HAM, Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, 5 Staf Ahli Menteri, Direktur Instrumen HAM, direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, seluruh Sekretaris Unit Utama dan Kepala Kantor Wilayah serta Organisasi Masyarakat Sipil dan/atau akademisi.

Selain itu Untuk Unit Kerja yang nantinya telah ditetapkan sebagai Unit Kerja P2HAM akan dilakukan Pengawasan oleh Direktorat Jenderal HAM dan akan dilakukan Pembinaan bagi Unit Kerja yang belum berhasil ditetapkan sebagai Unit Kerja P2HAM. (Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng)

Koordinasi Kadiv Yankumham Sulawesi Tengah ke Pemda Parimo Terkait Tusi Divisi Yankumham

PALU – Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum dan HAM (Yankumham), Max Wambrauw di dampingi oleh Kepala Bidang HAM, Mangatas Nadeak melakukan kunjungan dalam rangka koordinasi ke Kantor Bupati Parigi Moutong, Rabu (17/2/2021).

Disambut oleh Assisten Bidang Pemerintahan, Samin Latundu diruangannya, Kadiv Yankumham menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan pelaporan capaian aksi ham tahun 2020 dan penilaian atas Kab/Kota peduli HAM di tahun 2020.

Max juga berharap agar pada Tahun 2021 Kab Parigi Moutong (Parimo) dapat Meraih Penghargaan Kabupaten Peduli HAM, Lebih lanjut Max berujar bahwa Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah siap melakukan pendampingan dalam pelaporan capaian aksi HAM dan Penilaian Kab/Kota Peduli HAM.

Tak lupa Max juga menyampaikan untuk Bagian Hukum di Lingkungan Pemda Parigi Moutong agar lebih aktif dan serius dalam hal pengumpulan data pelaporan Aksi HAM dan Kab/Kota Peduli HAM, dikarenakan data tersebut yg mengisi dan melengkapi adalah dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah setempat.

Semoga dengan adanya koordinasi ini dapat mendorong Pemda Parimo untuk Melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaporan aksi HAM dan penilaian Kab/Kota peduli HAM kepada OPD dilingkungan Pemda Parimo.

Kadiv Yankumham sekaligus juga mensosialisasikan terkait layanan-layanan pada Divisi Yankum di Sulawesi Tengah yakni Layanan Bantuan Hukum, Pendaftaran Kekayaan Intelektual.

“Bila ada masyarakat Kab. Parimo yang akan mendaftarkan KI baik Merek, Hak Cipta ataupun Desain industri, silahkan datang ke Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah, mungkin bisa untuk bertanya-tanya ataupun diskusi”, tutup Max. (Sumber: Humas Kanwil Sulteng)

WhatsApp Image 2021 02 18 at 7.41.04 PM 1

Kakanwil Kumham Sulteng Sambangi Komnas HAM terkait Koordinasi Tugas Pokok dan Fungsi

Palu, ham.go.id – Pagi ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Lilik Sujandi, di dampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Max Wambrauw dan Kepala Bidang HAM, Mangatas Nadeak melakukan Kunjungan Kerja sekaligus Koordinasi ke Komisi Nasional HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, pada Kamis. (11/2)

Kunjungan ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah dan Jajaran diterima langsung oleh Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, Dedi Askari beserta Jajaran.

Dalam kesempatan tersebut, Lilik menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Khususnya Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS). Pelayanan komunikasi masyarakat (YANKOMAS) sendiri adalah pemberian layanan terhadap masyarakat tenteng adanya dugaan permasalahan HAM yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan YANKOMAS pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah dalam kasus Layanan Pengaduan Masyarakat , maka diperlukan optimalisasi koordinasi denngan KOMNAS HAM Perwakilan Sulawesi Tengah.

Upaya yang akan dilaksanakan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah terkait dengan Kabupaten/Kota peduli HAM melalui Sosialisasi dan Membangun komunikasi yang efektif melalui jaringan informasi telekomunikasi digital.

Koordinasi ini juga diwarnai dengan pemberian cinderamata oleh Komnas HAM kepada Lilik Sujandi selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng. (Humas Kanwil Sulteng)

(*Sumber: https://sulteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3883-kakanwil-kumham-sulteng-sambangi-komnas-ham-terkait-koordinasi-tugas-pokok-dan-fungsi )

Peringatan Hari HAM Sedunia, Kanwil Kumham Sulteng Serahkan Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM Ke Pemda Sulteng

Palu, ham.go.id – Pagi ini bertempat di Gedung Gubernur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Lilik Sujandi hadir dan mengikuti Kegiatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang ke-72 Tahun, Senin (14/12).

Dalam acara tersebut juga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM R.I untuk pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Penerimaan penghargaan tersebut dilakukan bersamaan dengan peringatan hari HAM sedunia yang jatuh tiap tanggal 10 Desember 2020 Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, kota Palu.

Pemberian penghargaan tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Lilik Sujandi kepada Pemprov Sulawesi Tengah yang diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola dan dari Gubernur Sulawesi Tengah kepada para bupati dan walikota atau yang mewakili dari 6 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.

Selain kepada para bupati dan walikota, pemberian penghargaan pelayanan publik berbasis HAM juga diberikan kepada beberapa UPT terkait yang memiliki kriteria pelayanan publik berbasis HAM yang jumlahnya mencapai 7 UPT di Wilayah Kerja Kemenkumham Sulawesi Tengah.

Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah, Lilik Sujandi mengatakan, pihaknya atas nama Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah Sulawesi Tengah memberikan penghargaan terhadap 6 kabupaten dan kota yang mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM dan 7 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di jajaran Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah yang mendapatkan predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM.

“Penghargaan tersebut merupakan bagian dari komitmen negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap pemajuan dan perlindungan HAM serta pelayanan yang berbasis HAM kepada Masyarakat,” ujarnya.

Ada 6 kabupaten dan kota atau seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-04.HA.04.03 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Pada Tahun 2019.

Adapun kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia yang mana hal ini juga mendorong kabupaten dan kota dalam meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

Selain pada Kabupaten/Kota, 7 dari 17 Unit Pelaksana Teknis di jajaran Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah juga mendapat kan predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.HA.04.03 Tahun 2020.

Dengan diberikan penghargaan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Sluruh UPT dijajaran Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah dapat lebih memperhatikan pelaksanaan terkait Hak Asasi Manusia di wilayah masing-masing sesuai dengan yang diamanatkan oleh Konstitusi Negara yaitu pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Humas Kanwil Sulteng)

(*Sumber: https://sulteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3838-peringatan-hari-ham-sedunia-kanwil-kumham-sulteng-serahkan-penghargaan-pelayanan-publik-berbasis-ham-ke-pemda-sulteng )

KANWIL SULTENG SELENGGARAKAN DISEMINASI HAM DAN PENGUKUHAN POS YANKOMAS

PALU, ham.go.id – Bertempat di Aula Kasiromu Lantai II, Sore ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah menyelenggarakan Diseminasi HAM dan Pengukuhan Pos Pengaduan HAM (YANKOMAS) yang dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah, Lilik Sujandi dan dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, Kepala UPT Keimigrasian dan Pemasyarakatan di Lingkungan Kemenkumham Sulawesi Tengah serta disaksikan secara virtual oleh Kota/Kabupaten di Wilayah Sulawesi Tengah secara virtual, Selasa (22/9).

Dirjen HAM menyambut positif dan menyampaikan bahwa apa yang dilaksanakan oleh Kanwil Sulawesi Tengah merupakan salah satu bentuk komitmen terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Negara Indonesia serta sejalan dengan Visi dan Misi Ditjen HAM. Salah satu wujud nyata dalam hal ini adalah melalui pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) yang didasari oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, untuk menjamin terwujudnya penegakan terhadap HAM, maka Direktorat Jenderal HAM berharap kepada Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah sebagai pelaksana Yankomas di daerah untuk membantu menindaklanjuti penanganan permasalahan HAM yang dikomunikasikan dan permasalahan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan.

WhatsApp Image 2020 09 22 at 7.21.24 PM 1

Lilik Sujandi selaku Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan menyampaikan harapan dengan adanya pos Yankomas di UPT, masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan pengaduan HAM khususnya di daerah serta meminta untuk jumlah UPT yang mendapatkan penghargaan terkait Pelayanan Publik Berbasis HAM untuk tahun ini dari Lingkungan Kanwil Sulawesi Tengah dapat meningkat dari tahun lalu.

Setelah melaksanakan pengukuhan Pos YANKOMAS juga diselenggarakan Diseminasi HAM di Kabupaten/Kota. Diharapkan dengan adanya pengukuhan YANKOMAS di UPT Keimigrasian dan Pemasyarakatan dapat mempermudah masyarakat untuk menyampaikan aduan atas dugaan pelanggaran HAM di Satuan Kerja, dan untuk saat ini UPT di wilayah kerja Kemenkumham Sulawesi Tengah sedang bersiap dalam proses penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) sesuai dengan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM. (Sumber: Humas Kanwil Sulteng)

WhatsApp Image 2020 09 22 at 7.21.27 PM

WhatsApp Image 2020 09 22 at 7.21.25 PM

Kanwil Sulteng Adakan Focus Grup Discussion (FGD) Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah

Palu, ham.go.id – Pagi ini, bertempat di Aula Posisani Lantai II Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah mengadakan diskusi terkait Focus Grup Discussion (FGD) Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah secara during melalui Aplikasi Zoom. Dalam kegiatan ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Lilik Sujandi, Selasa (15/9).

Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rahman, Kepala Bagian Perundang-undangan Sekertariat DPRD Sulawesi Tengah, Rahmawati, Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Alimuddin Paada, Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak beserta jajarannya.

WhatsApp Image 2020 09 15 at 3.42.53 PM

WhatsApp Image 2020 09 15 at 3.43.09 PM

Pada kegiatan ini Lilik mengatakan bahwa, seluruh perangkat dan pranata peraturan didalam tata kemasyarakatan bisa menjamin pemahaman hak asasi manusia, menjamin pemajuan hak asasi manusia dan juga menjamin penegak hak asasi manusia sesuai dengan amalan UUD 1945 Pasal 28C. Lilik mengatakan, dengan menyiapkan dari sisi pranata dapat melindungi, melestarikan dan mengamankan kebudayaan terkait hak cipta yang ada dimasyarakat agar tidak terjadi perselisishan atau bahkan klain dari wilayah atau negara lain.

Dalam kegiatan ini Lilik juga menyampaikan terkait dengan globalisasi, perangkat pranata harus mampu menjamin bahwasanya rancangan ini dapat mengamankan dari kebahayaan, namun tetap membuka ruang untuk perkembangan budaya. Dengan begitu, perkembangan generasi nantinya mendapatkan informasi yang cukup dari sejarah peradaban, yang artinya sepanjang sejarah nantinya sejarah peradaban ini tetap diakui menjadi produk budaya masyarakat Sulawesi Tengah.

Terselenggarakannya kegiatan ini, Alimuddin sebagai Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah mengucapkan terimakasih kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah karena telah memberikan fasilitas dan berharap kegiatan ini berkelanjutan untuk kedepannya. (Humas Kanwil Sulteng)

WhatsApp Image 2020 09 15 at 3.42.54 PM

WhatsApp Image 2020 09 15 at 3.43.13 PM

Kanwil Kemenkumham Sulteng Gelar Koordinasi Terkait Dugaan Pelanggaran HAM di Sulteng

PALU, ham.go.id – Bertempat di Ruang Media Teleconference Lantai II Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), pagi ini Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulawesi Tengah, Lilik Sujandi mengikuti kegiatan koordinasi terkait dengan dugaan pelanggaran HAM di Wilayah Sulawesi Tengah, Kamis (10/9).

Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Bidang HAM, Mangatas Nadeak, Kepala Subbidang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Wilayah III, Asep Sudrajat, Sekretaris Pimpinan, Lina Handayani, JFU Pengolah Data dan Laporan Hak Ekonomi, Sosial Budaya (EKOSOB) Wilayah III, Riefky Bagas Prastowo, serta Jajaran Bidang HAM Sulawesi Tengah secara daring melalui Aplikasi Zoom.

WhatsApp Image 2020 09 10 at 10.16.59 AM 1

Dalam pertemuan tersebut, Lilik mengatakan seluruh potensi yang bersentuhan dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bisa mendapatkan porsi penyelesaian dengan baik. Direktur Pelayan Komunikasi Masyarakat memiliki kewajiban melaksanakan kegiatan pemantauan lansung terhadap laporan masyarakat yang merasakan adanya Pelanggaran HAM.

Diharapkan adanya keterbukaan pada koordinasi ini, sehingga dapat menjadikan kemajuan HAM, selain hal tersebut kegiatan ini juga terdapat rekomendasi dari kanal yang tepat, sehingga HAM tidak terabaikan disetiap sisi kehidupan.

Tim Kanwil Sulawesi Tengah telah melakukan komunikasi atau Sub Investigasi data yang dapat dijadikan referensi data awal dalam melakukan kajian lebih lanjut. Dari keterbukaan terkait case yang disampaikan serta jawaban-jawaban yang cukup jernih sehingga dapat memberikan persepsi positif yang nantinya dapat menghasilkan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan digelarnya koordinasi ini diharapkan nantinya dapat Menjadi titik simpul yaitu adanya kemajuan HAM melalui penyelesaian pengaduan atau penyampaian informasi dari masyarakat melalui layanan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. (Sumber: Humas Kanwil Sulteng)

WhatsApp Image 2020 09 10 at 10.21.40 AM

WhatsApp Image 2020 09 10 at 10.17.02 AM 1

WhatsApp Image 2020 09 10 at 10.21.41 AM

KEMENKUMHAM SULTENG GELAR RAKOR KAB/KOTA PEDULI HAM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

PALU, ham.go.id – Bertempat di Ruang Media Teleconference Lantai II, hari ini Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah Khususnya Bidang HAM melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (31/8).

Mewakili Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bidang HAM, Mangatas Nadeak membuka Kegiatan. Dalam sambutannya Nadeak berharap agar semua kendala dan permasalahan yang timbul dalam pemenuhan data dukung pada saat kondisi pandemi ini dapat tetap terlaksana dengan baik sehingga provinsi Sulawesi Tengah masih tetap dapat mempertahankan bahkan meningkatkan nilai capaian dalam penghargaan kabupaten /kota peduli HAM pada tahun 2020.

WhatsApp Image 2020 08 31 at 2.54.44 PM

Laporan Penyelenggara disampaikan juga oleh Nadeak. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penilaian daerah Kabupaten/Kota peduli HAM di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, serta guna mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM yang diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 34 Tahun 2016 tentang kriteria daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mengevaluasi data dukung pemerintah daerah Khususnya Wilayah Sulawesi Tengah yang sudah lengkap dan memotivasi pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia serta mengembangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah.

Rapat diisi dengan diskusi, sharing informasi serta brainstorming antara narasumber dengan peserta. (Humas Kanwil Sulteng)

WhatsApp Image 2020 08 31 at 2.54.42 PM

WhatsApp Image 2020 08 31 at 2.54.43 PM

WhatsApp Image 2020 08 31 at 2.54.45 PM 1

Skip to content