RAPAT KOORDINASI YANKOMAS DENGAN INSTANSI TERKAIT

Rapat Koordinasi Yankomas dengan instansi terkait dalam rangka klarifikasi kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia bersama pihak/Instansi terkait dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 Pkl. 09.00 Wita di Ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Rapat ini di buka oleh Kepala Bidang HAM dan di hadiri oleh para Undangan dari Instansi terkait,  pejabat struktural dan pejabat fungsional Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

Dalam Pembukaannya Ismail Pabitte,SE, MH., menjelaskan bahwa yankomas merupakan wadah untuk menerima pengaduan dari masyarakat lalu mengkomunikasikannya dengan beberapa instansi atau lembaga terkait. Perlu diketahui bahwa saat ini pelayanan pengaduan telah diupayakan melalui sistem online dengan server yang disediakan oleh kantor pusat yang berkedudukan di Jakarta. Selanjutnya Kepala Sub Bidang Pelayanan, Pengkajian dan Informasi HAM memandu kegiatan tersebut dengan menguraikan kasus-kasus yang akan dibahas.

Dalam rapat koordinasi ini dibahas beberapa laporan pengaduan masyarakat diantaranya:

  1. Kasus mengenai pelelangan barang jaminan yang dilakukan oleh pihak Bank BRI Cabang Panakkukang
  2. Kasus mengenai kelalaian Bank BRI unit Antang
  3. Kasus mengenai dugaan penipuan developer
  4. Kasus mengenai dugaan terjadinya tindak pidana perbankan dan KPKNL
  5. Kasus mengenai dugaan pelanggaran HAM terhadap hak-hak debitur
  6. Kasus mengenai dugaan pelanggaran HAM sengketa tanah terhadap ahli waris
  7. Kasus mengenai dugaan pelanggaran HAM oleh pembiayaan

Kegiatan yang dipandu oleh Kepala Subbid Pelayanan, Pengkajian dan Informasi HAM menguak informasi bahwa dalam proses diskusi mengenai dugaan pelanggaran HAM terjadinya tindak pidana perbankan dan KPKNL dijelaskan oleh pihak terlapor bahwa prosedur telah ditempuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum proses pelelangan dilakukan. Oleh karena itu tidak ada aturan yang dilanggar dalam penanganan kredit macet tersebut. Pihak pelapor mempertanyakan kepada pihak Bank mengapa pelimpahan wewenang bukan kepada BRI Pusat.

Selanjutnya pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk menfasilitasi jika terjadi persoalan berkaitan dengan keuangan. Namun apabila terdapat kasus yang telah ditangani  oleh lembaga lain maka OJK tidak akan campur tangan dalam persoalan atau kasus tersebut. Hal yang bisa difasilitasi oleh OJK harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Ketika komunikasi tidak memuaskan maka konsumen dapat menyampaikan langsung kepada OJK. Lembaga Alternative Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang merupakan bagian dari OJK dapat ditempuh jika tidak menemukan solusi dalam permasalahan.

Selanjutnya pada sesi diskusi yang lain yang membahas tentang kasus dugaan pelanggaran HAM mengenai pelelangan barang jaminan yang dilakukan oleh pihak Bank BRI Cabang Panakkukang. Pelapor mengakui bahwa proses pelelangan barang jaminannya tanpa sepengetahuannya dan dianggap semena-mena. Mestinya Bank BRI melakukan komunikasi dan melakukan lelang sesuai dengan limit harga yang sepantasnya bukan dengan harga yang sangat rendah. Menurut BRI yang dilakukan sudah procedural dan sangat hati-hati.

Mengenai kasus dugaan pelanggaran HAM sengketa tanah terhadap ahli waris. Pihak BPN menjelaskan bahwa pada kasus tersebut meskipun telah ditingkatkan statusnya dari hak guna menjadi hak milik namun tidak ada pengalihan nama sertifikat ke pihak lain atau perubahan nama pada sertifkat tersebut. Menurut pelapor tanah dan bangunan tersebut sudah dijual namun pihak BPN mengatakan bahwa belum ada perubahan data dalam sertifikat tersebut. Oleh karena itu BPN bersedia melakukan mediasi antara pihak pelapor dengan keluarga yang telah menjual tanah dan rumah tersebut. BPN mengatakan bahwa seharusnya pelapor membuat surat perwalian untuk anaknya agar dapat diwakili memperoleh hak-haknya.

Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan beberapa lembaga, organisasi pemerintah dan non pemerintah serta pihak pelapor dan terlapor ini berakhir pada pukul 12.00 dan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

FGD PEMBAHASAN PERDA DALAM PERSPEKTIF HAM

Hari Rabu, tanggal 06 September 2017, tepatnya pukul 09.00, Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang pembahasannya mengenai Perda dalam Perspektif HAM. Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Bpk. Emil Hakim, SH.,MH dan dipandu oleh Kasubbid Pelayanan, Pengkajian dan Informasi HAM Bpk. Andi Rahmat, SH. Pokok materi diskusi kegiatan ini yang dibawakan oleh Dr. H. Hamza Baharuddin,SH.,MH dengan TemaPerda dalam Perspektif HAM”. Beliau merupakan Wakil Direktur III Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.

Perlu dipahami bahwa segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia seyogyanya menjadi pijakan dalam bidang politik, penegakan hukum, termasuk dalam pembentukan perda sebagai bentuk perlindungan HAM bagi warga sehingga pada akhirnya tidak ditemukan lagi regulasi baik di pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang mengenyampingkan perspektif hak asasi manusia.

Dalam materi yang disampaikan oleh Dosen Pascasarja UMI Makassar tersebut di jelaskan bahwa  pada dasarnya kedudukan perda dalam produk hukum di daerah berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 7 ayat (1), dimana kedudukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut berasal dari hierarki peraturan perundang-undangan yang dianut oleh negara kesatuan republic Indonesia yang terdiri dari:

  1. UUD NRI Tahun 1945
  2. Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  4. Pemerintah Pemerintah
  5. Peraturan Presiden
  6. Perda Provinsi/Kabupaten/ Kota

Setelah pemaparan oleh narasumber dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dalam diskusi perwakilan dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Usman Lonta menyatakan bahwa semestinya ada studi kasus dalam Perda yang melanggar HAM, berdasarkan penelusuran beliau dikatakan bahwa pembatalan Perda di Sulawesi Selatan yang dilakukan beberapa waktu lalu mencakup Perda tentang Miras dan Pengelolaan tentang Aset Daerah serta beberapa Perda yang lain. Dalam kesempatan yang sama beliau mempertanyakan bahwa pada pertemuan ini dan selanjutnya setidaknya ada klasifikasi mengenai perda yang melanggar hak asasi manusia atau sebaliknya.

Dr. Hamzah B,SH.,MH., menyatakan bahwa dalam hubungan antara Perda & individu itu, jelaslah bahwa “hak” hanya melekat pada si individu, bukan pada Negara. Negara tidak mempunyai “hak”, tetapi hanya memiliki “kewajiban” (obligation). Kewajiban negara ini adalah norma-norma yang mengatur untuk memungkinkan negara dapat mewujudkan keadaan yang dibutuhkan bagi pemenuhan hak individu.

Dalam tanggapannya terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peserta, Dr. Hamza menyatakan bahwa asalkan sandaran Perda adalah manfaat dan mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, maka tidak ada yang perlu ditakuti oleh pihak-pihak yang berkompeten termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai kesimpulan, hakikat prinsip HAM sebagai nilai & rambu dasar pembentukan perda yang dijamin dalam konstitusi secara teoritis mendapat pengakuan untuk menjaga & melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI yang merupakan derivasi dari HAM. Selanjutnya implementasi HAM dalam pembentukan perda,  terdapat distorsi norma hukum sebagai akibat dari penghambatan kaidah kemanusiaan seperti HAM yang semestinya memiliki signifikan transformatif bagi DPRD/Pemda untuk aktif berfungsi, bersih & bertanggungjawab. Rekonstruksi penataan pembentukan perda yang berbasis pada prinsip HAM, rekonstruksi yang dimaksudkan agar pemda dalam memosisikan diri sesuai dengan perkembangan konteks strategis serta kondisi masyarakat demokratis.

RAKOR PELAKSANAAN RANHAM DAN PENILAIAN KAB/KOTA PEDULI HAM

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang dirangkaian pembukaannya dengan kegiatan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 Pkl. 09.00 Wita di Aula Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Lantai IV dibuka oleh Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam Sambutannya beliau mendorong kepada perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang hadir untuk meningkatkan semangat dalam upaya Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia. Dibahas dalam pertemuan tersebut beberapa penyebab kurang efektifnya pelaksanaan Aksi HAM 2016 antara lain:

  1. Koordinasi internal masing-masing K/L yang masih belum optimal antara bagian perencanaan dan unit teknis pelaksana Aksi HAM,
  2. Ketidaksesuaian klaim capaian Aksi HAM dengan data dukung yang disampaikan pada masa pelaporan,
  3. Aksi HAM yang tidak tercapai atau belum tercapai karena adanya penghematan/pemotongan anggaran
  4. RANHAM Masih belum dipahaminya secara komprehensif oleh sebagian besar K/L/Prov/Kab/Kota sehingga keterbatasan tersebut telah menyebabkan pelaksanaan Aksi HAM 2016 kurang maksimal
  5. Masih ada K/L/Prov/Kab/Kota yang belum/ tidak menyampaikan pelaporannya sebelum batas waktu yang telah ditetapkan
  6. Fasilitas sistem pemantauan secara elektronik di sebagian besar kabupaten/kota sering mengalami gangguan, sehingga mengganggu proses pelaporan,
  7. Masih adaK/L/Pemda/Prov/Kab/Kota yang menyatakan bahwa belum memiliki akun sistem pelaporan KSP
  8. Masih ada Pemda yang menyatakan belum menerima SE Mendagri perihal pelaksanaan Aksi HAM 2016

Kegiatan yang dipandu oleh Kepala Subbid Pemajuan HAM, Jean Henry Patu, SH,MH dibagi atas dua kesempatan materi yakni Materi tentang RANHAM dan materi tentang Kab/Kota Peduli HAM. Pada kesempatan pertama dalam materi yang disampaikan oleh Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc selaku Direktur Kerja Sama HAM menyatakan bahwa isu berkelanjutan tentang aksi HAM 2017 adalah seperti kegiatan penayangan bahasa isyarat di media elektronik (televisi), penyediaan ruang anak bagi anak yg berhadapan dengan hukum (ABH) di kepolisian, MA, kejaksaan, pemerataan penempatan guru sekolah dan inklusi bantuan hukum bagi kelompok rentan.

Pada kesempatan berikutnya materi disampaikan oleh Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri Direktorat Jenderal HAM, dalam hal ini disampaikan oleh Andi Taletting Langi, SH,S.IP, M.Si,M.Phil tentang Kabupaten dan Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Beliau menyatakan bahwa Kriteria penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM adalah suatu kriteria penilaian yang disusun sebagai standar minimal untuk menilai pelaksanaan pembangunan HAM di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Kemudian beliau memaparkan bahwa Tujuan penilaian Kab/Kota Peduli HAM sebenarnya adalah untuk:

  1. Memberi motivasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan P-5 HAM (Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Pemajuan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia).
  2. Mengembangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal didaerah dalam rangka P5 HAM.
  3. Memberikan penilaian terhadap Struktur, Proses dan Hasil capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan P-5 HAM

Perlu diketahui bahwa kegiatan ini terlaksana atas kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatan kegiatan aksi HAM sehingga pada akhirnya pemerintah Kabupaten/Kota terutama di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengumpulkan data dan meraih predikat Kab/Kota Peduli HAM meskipun tidak seluruhnya.

Dalam Sesi Diskusi, Samsuddin dari Pemda Enrekang mempertanyakan kurangnya sosialisasi baik secara umum maupun teknis sehingga pemahaman daerah semakin kurang mantap mengenai kriteria peduli HAM. Beliau mempertanyakan bahwa kriteria penilaian Kab/kota Peduli HAM, dimana Enrekang pada beberapa tahun sebelumnya pernah menerima penghargaan  namun pada tahun lalu tidak menerima yang diduga karena persoalan data yang tidak diinput. Veronika dari Pemkab Enrekang mengatakan bahwa bagaimana dengan dokumen pendukung dari sekda provinsi apakah tidak cukup sebagai pendukung data dari Kabupaten termasuk kabupaten Enrekang.

Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan 24 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ini berakhir pada pukul 12.30 dan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

RAPAT PENGUMPULAN DATA IMPLEMENTASI HAM KANWIL SULSEL

Berkenaan dengan Program Kerja Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2017 tentang Penyusunan Laporan Implementasi Hak Asasi Manusia di Wilayah, maka pada hari Kamis, 08 Juni 2017 Pukul 09.00 Wita, bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dilaksanakan kegiatan Rapat Pengumpulan dan Pengolahan Data Implementasi HAM dengan maksud untuk

melakukan analisis dan penilaian terhadap informasi/implementasi HAM dari lembaga/Instansi Pemerintah Provinsi atau Kab/Kota sebagai bahan laporan kepada Pemerintah Pusat. Dengan demikian pada hari yang sama pukul 17:00 Wita Bidang HAM melaksanakan RDK yang membincang hasil rapat tersebut guna keperluan pembuatan artikel/berita konten publikasi pada website.ham.go.id milik dirjen HAM.

Kegiatan Rapat Pengumpulan dan Pengolahan Data Implementasi HAM Kanwil Sulsel ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi HAM dalam rangka penyusunan laporan implementasi HAM dimana berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2016 Tentang  Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah Tahun Anggaran 2017, bahwa sumber data dapat diperoleh dari dua hal yakni sumber dari kegiatan internal Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dan sumber dari eksternal Pemerintah Daerah.

Setelah Bapak Emil Hakim selaku kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM membuka acara tersebut, selanjutnya diuraikan bahwa sumber data kegiatan internal Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan seperti jumlah kegiatan diseminasi HAM yang telah dilaksanakan, akumulasi kegiatan kerjasama HAM/RANHAM, pantauan terhadap Kegiatan Kab/Kota Peduli HAM, Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat dan hasil  identifikasi terhadap Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM. Sedangkan Sumber yang berasal dari pemerintah daerah mencakup data tentang Kab/Kota Peduli HAM dan jumlah aksi HAM yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun Kab/Kota termasuk dinas dan badan instansi pemerintah.

Harapan pada kesempurnaan data yang akan diperoleh, maka pelaksana kegiatan mengundang Instansi/lembaga yang pada kegiatan tersebut yakni: DPRD Provinsi Sulawesi Selatan/ DPRD Kota Makassar/ DPRD Kab. Gowa, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Bagian Hukum Setkot Pemerintah Kota Makassar/Kab. Gowa/ Kab. Maros, BAPPEDA Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan/Kab. Gowa/ Kab. Maros dan juga tidak lupa panitia mengundang Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan/Kota Makasssar/Kab.Gowa/Kab.Maros yang memiliki andil cukup memadai dalam kegiatan yang berbau HAM.

Taufik, peserta dari BAPPEDA Gowa menyatakan bahwa Kabupaten Gowa dalam Implementasi HAM, dimulai dengan perubahan nomengklatur bagian hukum dengan penambahan kata HAM. Namun diakui bahwa dalam implementasi HAM masih penuh dengan tantangan dan hambatan dimulai dari kapasitas SDM. Menurut ibu Heni mewakili BAPPEDA Kota Makassar, Belum ada data yang disiapkan berkaitan dengan implementasi HAM di Wilayah. Dalam kaitannya dengan hal ini Gian Gailand dari Bagian Hukum Kota Makassar menyatakan bahwa dalam Laporan RANHAM, Perpres hanya melaporkan Online jadi jika laporan yang diperoleh tidak valid kepada siapa tanggung jawab dibebankan. Jadi wajar kalau bu heni belum memiliki data valid sebab sebenarnya data kebanyakan terdapat di BPS.

Kegiatan ditutup oleh Kepala Sub Bidang Pelayanan, Pengkajian dan Informasi Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dengan harapan, instansi pemerintah dan lembaga terkait dapat bersinergi dan bekerja sama dalam melengkapi data dukung sebagai bahan laporan kepada pemerintah pusat.

KOORDINASI YANKOMAS DI KABUPATEN SIDRAP

Salah  satu tugas pokok dan fungsi Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan terutama Sub Bidang Pelayanan, Pengkajian dan Informasi HAM adalah memberilkan pelayanan komunikasi masyarakat terhadap kasus yang diadukan oleh masyarakat.

Pelayanan Komunikasi Masyarakat atau disebut YANKOMAS adalah pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan permasalahan hak asasi manusia yang dikumunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang.[1]

Pada Hari Jumat, tanggal 14 Juli 2017 Pkl. 19.00 Wita di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, dilaksanakan Rapat Dalam Kantor (RDK) membahas tentang hasil kegiatan Koordinasi Layanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) yang baru saja direalisasikan tepatnya pada tgl 12 s/d 14 Juli 2017 bertempat di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan.

Permasalahan yang dibahas pada kegiatan Koordinasi Yankomas di Kabupaten Sidrap tersebut adalah mengenai aduan An. A. Haerul S. Aminoto Udda tentang permintaan perlindungan hukum dan HAM terhadap turunan putusan pengadilan ybs.  Adapun kronologi kejadian berdasarkan informasi yang diperoleh dari pelapor adalah berkaitan dengan berakhirnya surat perpanjangan penahanan terhadap pelapor dan rekannya Alfian Ali Bin Ali Abidin Pido dari Mahkamah Agung R.I. Dalam Surat Penetapan No. 772/2016/S.355.TAH/PP/2016/MA tanggal 24 Nopember 2016 disebutkan dalam Rumah Tahanan Negara untuk paling lama 50 hari TMT 17 Oktober 2016 dan dalam Surat Penetapan yang sama disebutkan dalam Rumah Tanahan Negara paling lama 60 hari, TMT 6 Desember 2016, dimana dua rangkap surat tersebut berakhir tanggal 3 Februari 2017 dan sampai surat aduan ini diajukan  oleh pelapor belum ada surat perpanjangan lagi.[2]

Kehadiran Tim Koordinasi Yankomas yang terdiri atas Kepala Bidang HAM, Ismail Pabitte, Kasubbid PPIH, Andi Rahmat dan JFU Bidang HAM Masdar Bakhtiar turun ke Lapangan untuk melakukan koordinasi pelayanan komunikasi masyarakat yang dipusatkan pada Kantor Rumah Tahanan Kelas IIB Sidrap menghadirkan pihak pelapor dan terlapor dalam hal ini Pengadilan Negeri Sidrap.

Foto diatas menggambarkan suasana saat berlangsungnya koordinasi dengan pelapor yang saat ini menjadi Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Sidrap. Tampak Kepala Kepala Bidang HAM Kanwil Sulsel sedang berkoordinasi dengan salah satu pejabat Rutan mengenai kegiatan tersebut dan didengarkan secara saksama oleh pihak yang terkait.  Perihal yang diharapkan oleh pelapor adalah meminta supaya diberikan perpanjangan penahanan dan salinan putusan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali sehingga dapat melakukan upaya hukum untuk terlepas dari tertuduh dari segala tuntutan hukum.

Dalam kegiatan ini diharapkan pihak pelapor dan terlapor dapat memperoleh pencerahan sehingga adanya rasa keadilan dan kepastian hukum di Negara ini dapat terwujud sesuai dengan cita-cita dan nawacita presiden Republik Indonesia.

Footnote

[1] Standar Operasional Prosedur Pelayanan Komunikasi Masyarakat Nomor. HAM-02.OT.02 Tahun 2015, Kementerian Hukum dan HAM RI hal. 9-10

[2] Bahan Rapat Telaahan Tim Yankomas Bidang HAM Kantor Wilayah Sulawesi-Selatan tanggal 02 Mei 2017

RAPAT PENGUMPULAN DATA IMPLEMENTASI HAM KANWIL SULSEL

Berkenaan dengan Program Kerja Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2017 tentang Penyusunan Laporan Implementasi Hak Asasi Manusia di Wilayah, maka pada hari Kamis, 08 Juni 2017 Pukul 09.00 Wita, bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dilaksanakan kegiatan Rapat Pengumpulan dan Pengolahan Data Implementasi HAM dengan maksud untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap informasi/implementasi HAM dari lembaga/Instansi Pemerintah Provinsi atau Kab/Kota sebagai bahan laporan kepada Pemerintah Pusat. Dengan demikian pada hari yang sama pukul 17:00 Wita Bidang HAM melaksanakan RDK yang membincang hasil rapat tersebut guna keperluan pembuatan artikel/berita konten publikasi pada website ham.go.id milik dirjen HAM.

Kegiatan Rapat Pengumpulan dan Pengolahan Data Implementasi HAM Kanwil Sulsel ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi HAM dalam rangka penyusunan laporan implementasi HAM dimana berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2016 Tentang  Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah Tahun Anggaran 2017, bahwa sumber data dapat diperoleh dari dua hal yakni sumber dari kegiatan internal Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dan sumber dari eksternal Pemerintah Daerah.

Setelah Bapak Emil Hakim selaku kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM membuka acara tersebut, selanjutnya diuraikan bahwa sumber data kegiatan internal Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan seperti jumlah kegiatan diseminasi HAM yang telah dilaksanakan, akumulasi kegiatan kerjasama HAM/RANHAM, pantauan terhadap Kegiatan Kab/Kota Peduli HAM, Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat dan hasil  identifikasi terhadap Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM. Sedangkan Sumber yang berasal dari pemerintah daerah mencakup data tentang Kab/Kota Peduli HAM dan jumlah aksi HAM yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun Kab/Kota termasuk dinas dan badan instansi pemerintah.

Harapan pada kesempurnaan data yang akan diperoleh, maka pelaksana kegiatan mengundang Instansi/lembaga yang pada kegiatan tersebut yakni: DPRD Provinsi Sulawesi Selatan/ DPRD Kota Makassar/ DPRD Kab. Gowa, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Bagian Hukum Setkot Pemerintah Kota Makassar/Kab. Gowa/ Kab. Maros, BAPPEDA Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan/Kab. Gowa/ Kab. Maros dan juga tidak lupa panitia mengundang Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan/Kota Makasssar/Kab.Gowa/Kab.Maros yang memiliki andil cukup memadai dalam kegiatan yang berbau HAM.

Taufik, peserta dari BAPPEDA Gowa menyatakan bahwa Kabupaten Gowa dalam Implementasi HAM, dimulai dengan perubahan nomengklatur bagian hukum dengan penambahan kata HAM. Namun diakui bahwa dalam implementasi HAM masih penuh dengan tantangan dan hambatan dimulai dari kapasitas SDM. Menurut ibu Heni mewakili BAPPEDA Kota Makassar, Belum ada data yang disiapkan berkaitan dengan implementasi HAM di Wilayah. Dalam kaitannya dengan hal ini Gian Gailand dari Bagian Hukum Kota Makassar menyatakan bahwa dalam Laporan RANHAM, Perpres hanya melaporkan Online jadi jika laporan yang diperoleh tidak valid kepada siapa tanggung jawab dibebankan. Jadi wajar kalau bu heni belum memiliki data valid sebab sebenarnya data kebanyakan terdapat di BPS.

Kegiatan ditutup oleh Kepala Sub Bidang Pelayanan, Pengkajian dan Informasi Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dengan harapan, instansi pemerintah dan lembaga terkait dapat bersinergi dan bekerja sama dalam melengkapi data dukung sebagai bahan laporan kepada pemerintah pusat.

TERORIS DALAM PERSPEKTIF HIGH RISK

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: PPH.1-LT.01.01-449 tanggal 31 Mei 2017, Perihal Permohonan Tempat Pelaksanaan FGD yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, maka pada hari Rabu, 07 Juni 2017 Pukul 09.00 Wita, bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion yang mengambil Tema: “Penempatan Narapidana Teroris Dalam Perspektif Hight Risk”.

Kegiatan ini merupakan program kerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 yang difasilitasi oleh Subbidang Pemajuan HAM, Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang dibuka langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Sulsel Emil Hakim, SH,MH. Peserta kegiatan tersebut diantaranya:

NO DAFTAR UNDANGAN
1. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan
3. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan
4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
5. Kabid Keamanan, Kesehatan, Perawatan dan Pengelolaan Baran dan Basan
6. Kabid Pembinaan, Bimpas, Pengentasan Anak dan Infokom
7. Ka. Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa
8. Ka. Lapas Wanita Kelas IIA Sungguminasa
9. Ka. Rutan Kelas I Makassar
10. Ka. Kanim Kelas I Makassar
11. Ka. Bapas Kelas I Makassar
12. Ka. Rudenim Kelas I Makassar
13. JFU / JFT Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Yaya Maryani, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan menguraikan bahwa perlu peninjauan target kinerja dengan melakukan evaluasi reformasi birokrasi melalui program-program. Hasil yang diharapkan adalah tercapainya kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

Erna, Penyuluh Hukum dari kanwil Sulsel dalam sesi diskusi, memberikan masukan bahwa reformasi birokrasi dan reformasi hukum dalam peningkatan SDM perlu pengawasan berdasarkan isyarat dalam UU ASN. Selanjutnya mengenai masalah punnishment jika dikaitkan dengan keberadaan satgas pungli, biasanya hanya berupa sangksi lisan, perlu lebih tegas lagi sebagai bagian dalam usaha penegakan hukum.

Dalam Kegiatan ini terungkap hasil kajian Balitbang Hukum dan HAM bahwa penyelenggaraan manajemen SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum berjalan optimal dan transparan (hasil assessment, pola karir serta reward and punishment). Selanjutnya mengenai evaluasi pola karir di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sudah sangat baik ditandai dengan pelaksanaan open bidding, fit and profer testassessment test dan CAT.

Perlu diketahui bahwa kegiatan ini merupakan pemanfaatan hasil pengkajian tahun 2016 oleh Balitbang Hukum dan HAM dan menjadi isu actual tahun 2017. Adapun isunya adalah penempatan napi teroris dan program deradikalisasi adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Kegiatan ini berjalan lancar sesuai dengan harapan meskipun, tentu harus diakui bahwa kegiatan FGD Isu Aktual “Penempatan Narapidana Teroris Dalam Perspektif Hight Risk”ini masih jauh dari sempurna.

FGD EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH DARI PERSPEKTIF HAM

Kantor Wilayah Kementerian  Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada hari Kamis, 20 April 2017 melaksanakan kegiatan FGD Evaluasi Produk Hukum Berperspektif HAM di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (20/4/17). Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Ismail Pabitte selaku Kepala Bidang HAM Mewakili Kepala Kantor Wilayah memberikan pengarahan kepada peserta bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM di Indonesia tertuang dalam Dasar Negara kita yakni Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian pemerintah wajib mewujudkannya dengan melakukan kegiatan yang salah satunya berupa program berkaitan dengan evaluasi produk hukum yang berperspektif HAM.

Beliau, berharap agar seluruh instansi yang diundang dapat saling bekerjasama sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa dalam upaya perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM melalui Kegiatan FGD Evaluasi Produk Hukum Daerah dalam Perspektif HAM. Dalam Kegiatan tersebut diundang sejumlah Kementerian/Lembaga/Instansi/Ornop diantaranya:

NO INSTANSI/LEMBAGA/ORNOP/DLL
1. DPRD Provinsi Sulsel
2. DPRD Kota Makassar
3. DPRD Kabupaten Gowa
4. Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan
5. Bagian Hukum Sekkot Pemerintah Kota Makassar
6. Bagian Hukum Sekda Pemerintah Kabupaten Gowa
7. Bagian Hukum Sekkot Pemerintah Kabupaten Maros
8. Pusat Studi Hak Asasi Manusia UIN
9. Pusat Studi Hak Asasi Manusia UMI
10. Pusat Studi Hak Asasi Manusia UNM
11. Organisasi Non Pemerintah Sulsel

Ada dua materi yang disajikan sebagai pengantar diskusi (FGD) yakni:

  1. Evaluasi Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM yang dibawakan oleh Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. (Guru Besar HTN dan HAN Fakultas Hukum UNHAS)
  2. Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah yang dibawakan oleh Irma Wahyuni, SH, MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan)

Diskusi berjalan menarik yang ditandai dengan antusias peserta. Usman,  peserta dari DPRD Provinsi Sulsel, menyatakan bahwa salah satu fungsi pemerintahan adalah fungsi pengaturan. Dibalik Perda kadang-kadang jika kajian tidak kuat maka bertentangan dengan kepentingan umum.  Beberapa perda yang dibatalkan seperti Perda Miras, kemungkinan besar dengan alasan menghambat investasi ekonomi. Menurut beliau, investasi yang utama adalah investasi manusia, semestinya kewenangan untuk yudisial riview adalah MA, sedangkan kewenangan untuk perubahan UU adalah kewenangan MK. Keberadaan UU No 23 Tahun 2014 memberi ruang untuk eksekutif riview. Menurut beliau, jauh lebih bagus jika pembatalan Perda dikembalikan kepada masyarakat  dalam disikusikan dalam sebuha forum seperti melalui kegiatan FGD seperti ini.

Andi Arianto mewakili Bagian Hukum Kota Makassar, berpendapat bahwa terkait dengan bagaimana meminimalisir produk hukum yang tidak berperspektif HAM, Bagian Hukum kota Makassar memiliki program tersendiri. Semua produk hukum dilakukan uji publik sebelum dibuat, seperti Perda tentang miras memang dibatalkan terutama untuk pengecer karena berdasarkan hasil uji mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Selanjutnya tentang perda disabilitas, Walikota Makassar berusaha memenuhi hal tersebut dengan menyediakan fasilitas penunjang.  Problem lain menurut beilau yang perlu evaluasi adalah masalah dalam Dinas Perikanan yakni munculnya UU No. 23 Tahun 2014, pihaknya sering berkonsultasi dengan banyak warga Makassar yang berKTP Makassar yang merupakan kelompok nelayan yang lebih sering ke Makassar untuk meminta izin sedangkan kewenangan ijin ada pada provinsi.

Akhirnya, kegiatan ini berjalan lancar sesuai dengan harapan meskipun, tentu harus diakui bahwa kegiatan FGD Evaluasi Produk Hukum dalam Perspetif HAM ini masih jauh dari sempurna. Semoga kegiatan yang serupa dapat terus dilaksanakan agar cita-cita bangsa dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM di Indonesia dapat terwujud.

KOORDINASI PERLINDUNGAN HAK ATAS RASA AMAN

Isu mengenai perlindungan hak atas rasa aman saat ini terasa aktual baik dimedia cetak maupun di media massa. Dengan demikian banyak lembaga konsen untuk melakukan pengkajian berkaitan dengan hal tersebut. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan juga menjadikan hal ini sebagai isu kajian dalam program Pengkajian Hak Asasi Manusia terkait Perlindungan Hak Atas Rasa Aman.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Kemudian menugaskan Pegawai Khususnya di Bidang HAM untuk melakukan Koordinasi terkait perlindungan hak atas rasa aman pada hari Selasa s/d Rabu, tanggal 9-10 Mei 2017, dalam rangka pelaksanaan Pengkajian Hak Asasi Manusia di Wilayah Tahun 2017. Petugas tersebut adalah:

  1. Andi Rahmat dan Ayusriadi, bertugas melakukan koordinasi di Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Selatan
  2. Irma Wahyuni dan Indah Tri Saputri Syam, bertugas melakukan koordinasi di Pengadilan Tinggi Makassar dan Rumah Tanahan Negara Kelas I Makassar
  3. Jean Henry Patu dan Achyar Arafat Muchlies, bertugas melakukan koordinasi di International Organization for Migration ( IOM ) Makassar dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
  4. Meydi Zulqadri dan Firmanullah, bertugas melakukan koordinasi di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar
  5. Wawan Darmawan dan Masdar, bertugas melakukan koordinasi di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan

Masing- masing yang tersebut namanya kemudian melakukan koordinasi pada lembaga yang dimaksud dengan berpatokan pada lembar metadata yang dikirim oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Sebelum koordinasi dilaksanakan para petugas dan atau Tim Pengkajian HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan mengadakan pertemuan yang menghadirkan narasumber untuk memberikan gambaran atau garis besar pelaksanaan kegiatan ini. Narasumber yang merupakan Akademisi dari Universitas Muslim Indonesia, Bapak Askari Razak, menguraikan tugas para enumerator dalam kegiatan koordinasi tersebut serta menjelaskan teknik pengumpulan data sesuai dengan kapabilitas dan pengalaman beliau selama ini.

Secara ringkas, sebenarnya kegiatan koordinasi dalam rangka pengumpulan data tentang perlindungan hak atas rasa aman dalam pengkajian HAM ini memiliki schedule tersendiri sebelum sampai pada tahap koordinasi dengan Instansi terkait yakni dimulai dengan rapat pembahasan indikator materi kajian yang dilanjutkan dengan rapat pengolahan dan analisa data sebanyak dua kali yakni sebelum dan
atau sesudah koodinasi dilaksanakan pada instansi terkait. Pada akhirnya kegiatan ini di akhiri dengan penyusunan laporan kajian.

Data yang berhasil dikumpulkan dilapangan kemudian diolah sesuai dengan format kemudian dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta untuk di analisa lebih lanjut. Kegiatan ini direncanakan rampung paling lambat pada bulan juli tahun 2017.

RDK MEMBAHAS HASIL DISEMINASI HAM DI KAB LUWU DAN KOTA PALOPO

Pelaksanaan Rapat Dalam Kantor (RDK) Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada hari selasa tanggal 11 April 2017 dimulai pukul 16.30 WITA, bertempat diruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM RI. Kegiatan berjalan lancar sesuai dengan harapan, meskipun tentu masih jauh dari sempurna. Rapat Dalam Kantor tersebut dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dikuti oleh anggota Tim Pengolahan dan Pemutakhiran Data Kanwil Sulawesi Selatan.

Sebagaimana diketahui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan unit dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berkedudukan di Wilayah. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah diuraikan bahwa Kantor Wilayah terdiri atas empat divisi termasuk salah satu diantaranya adalah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM terdiri atas tiga bidang penting sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi termasuk Bidang HAM. Bidang Hak Asasi Manusia sendiri terdiri atas dua subbidang yakni Subbidang Pemajuan HAM dan Subbidang Pelayanan, Pengkajian dan Informasi HAM.

Subbidang Pelayanan, Pengkajian dan Informasi HAM sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Jakarta memiliki program kerja yakni melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemutakhiran Data Informasi HAM di Wilayah melalui website. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur Yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal HAM Nomor: HAM.OT.02.02-08 tanggal 31 Mei 2016 yang kemudian di revisi pada tanggal 18 November 2016 disebutkan bahwa pelaksanaan Publikasi HAM di mulai dengan pembuatan draft berita yang akan dipublikasi melalui Rapat Dalam Kantor (RDK) oleh Tim Pengolahan dan Pemutakhiran Data Informasi HAM yang telah dibentuk.

Adapun Tim yang tersebut berdasarkan Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Nomor. W.23-05.HA.02.02 Tahun 2017 Tanggal 13 Januari 2017 yakni bertindak sebagai Penanggung Jawab adalah Sahabuddin Kilkoda, SH.,MH selaku Kepala Kantor Wilayah. Tim ini diketuai oleh Emil Hakim, SH., MH yang merupakan Kepala Divisi Yankum dan HAM dan sebagai sekretaris yakni Ismail Pabitte, SE, MH yang merupakan Kepala Bidang HAM Kanwil Sulsel. Tim ini terdiri atas 10 (sepuluh) Anggota yakni: Andi Rahmat, SH, Jean Henry Patu, SH,MH, Ayusriadi, S.HI, Wawan Darmawan, SH, Meydi Zulqadri, SH, Masdar, SH, Indah Tri Saputri Syam, SH, Irma Wahyuni, SH.,MH, dan Firmanullah, SH. Kegiatan Rapat Dalam Kantor ini juga melibatkan Sub Bagian Pelaporan Humas dan Teknologi Informasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

Tema yang dibicarakan dalam Rapat Dalam Kantor (RDK) pada hari selasa sore tanggal 11 April 2017 Wita adalah mengenai perkembangan hasil Kegiatan Diseminasi HAM yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2017 yang bertempat di 2 (dua) kabupaten/kota yakni di Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.

Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi HAM pada 2 (dua) Kabupaten/Kota, dibagi atas dua kelompok. Tim yang pertama dipimpin oleh Kepala Subbidang Pemajuan HAM juga bertindak sebagai narasumber yakni Jean Henry Patu, SH,MH dengan moderator Meydi Zulqadri sedangkan Tim yang kedua dipimpin oleh Kepala Bidang HAM, Bapak Ismail Pabitte, SE,MH juga bertindak sebagai narasumber dengan moderator Andi Rahmat. Kegiatan tersebut mengambil tema tentang Konsep Dasar Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan diseminasi HAM adalah program penting sebab merupakan wujud komitmen bersama untuk dapat memberikan konstribusi dalam upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM khususnya di Wilayah. Negara memiliki kewajiban melalui Aparaturnya untuk menghadirkan HAM bagi
masyarakat. Salah satu bentuk usaha tersebut adalah kegiatan Diseminasi HAM. Sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Dalam materi yang disampaikan oleh narasumber kegiatan dijelaskan bahwa Indonesia sejak kelahirannya telah menjunjung tinggi HAM hal ini dapat terlihat pada :
1. Hak semua bangsa atas kemerdekaan (Pembukaan UUD RI 1945)
2. Hak atas kewarganegaraan (Psl 26)
3. Persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Psl 27 : 1)
4. Hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat 2)
5. Hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 3)
6. Hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28)
7. Kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat 2)
8. Hak setiap WNI atas pendidikan (Pasal 31 ayat 1).

Hak Asasi Manusia Memiliki dua Prinsip yakni universal dan particular. Tidaklah mudah untuk memaksakan konsep unversalitas HAM kepada berbagai tradisi, budaya dan agama. Oleh karena itu penting untuk menggali kesamaan konsep yang prinsipil, yaitu martabat umat manusia. Seluruh agama, sistem moral dan filosofi telah mengakui martabat manusia sebagai individu dan juga mahluk sosial dengan berbagai ragam cara dan sistem.

Sejak tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum PBB mendeklarasikan Universal Declaration of Human Raights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Selanjutnya dalam Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa terdapat 10 (sepuluh) hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu yakni:
1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
9. Hak wanita
10. Hak anak

Berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat dijamin oleh undang-undang atas hak asasinya sehingga ia berhak tahu hal tersebut sedangkan pemerintah berkewajiban untuk memberi tahu hak yang dimiliki oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan termasuk kegiatan diseminasi.

Dengan demikian kegiatan Diseminasi Hak Asasi Manusia merupakan program yang masih harus dilestarikan guna penyebarluasan infomasi Hak Asasi Manusia pada subyek yang tepat. Dengan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan maka cita-cita bangsa dalam penghormatan dan perlindungan HAM dapat tercapai.

Skip to content