Bersama Kanwil Kemenkumham Sulsel, Ditjen HAM Dorong Pemda di Sulsel Meningkatkan Tanggungjawab Pelaksanaan P5HAM Melalui KKP HAM

Makassar, ham.go.id – Upaya pemerintah daerah kabupaten/kota se Sulawesi Selatan dalam meningkatkan peran dan tanggungjawabnya guna memberikan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM kepada masyarakat terus diperlihatkan.

Hal ini juga terlihat dengan keberhasilan 18 dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 memperoleh predikat Peduli HAM. Untuk menunjang hal tersebut, Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI melakukan evaluasi pelaksanaan Kabupaten/Kota peduli (KKP) HAM di Sulawesi Selatan pada rapat persiapan pengumpulan data dan pendampingan kabupaten/kota peduli HAM Tahun Anggaran 2023 di Hotel Claro Makassar, Kamis (9/2).

Direktur Kerja Sama HAM Hajerati hadir menjadi narasumber bersama Direktur Kerja Sama Dalam Negeri Ditjen HAM Bowo Junianto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Liberti Sitinjak dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar Daniati.

Dalam kesempatan ini Hajerati menyampaikan bahwa Kabupaten/Kota Peduli HAM merupakan Program pemerintah yang menjadi sarana bagi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemajuan HAM secara menyeluruh bagi warga negara Indonesia dan sekaligus sebagai mekanisme pemantauan bagi Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban HAM-nya.

“Tentunya dengan tujuan untuk memotivasi Pemda Kab/Kota untuk meningkatkan tanggung jawab pelaksanaan P5HAM,” ujar Hajerati.

Selanjutnya, Hajerati mengingatkan Pemerintah Kabupaten/Kota bahwa penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM dapat dicabut. “ Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan penghargaan melalui Direktur Jenderal HAM. Dalam hal keberatan masyarakat terbukti , Menteri dapat mencabut penghargaan Kabupaten/ Kota Peduli HAM,” terang Hajerati mengingatkan.

Sementara itu, Liberti Sitinjak berharap agar pemerintah Kabupaten/Kota dapat memenuhi kelengkapan data dukung dengan valid dan menyelesaikan semua Permasalahan HAM yang terjadi di daerah agar tidak mengurangi nilai dalam penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM.

“Saya berharap tahun ini semua Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan memperoleh predikat Peduli Ham. Apalagi tahun 2022 Gubernur Sulawesi Selatan bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menerima penghargaan pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM,” kata Kakanwil.

Adapun Direktur Kerja Sama Dalam Negeri Ditjen HAM, Bowo Junianto dalam kesempatan ini melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM di Sulawesi Selatan pada tahun 2022. Menurut Bowo, ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh pihaknya dalam pelaksanaan KKP HAM di Sulawesi Selatan, diantaranya perlu adanya pedoman substansi dan teknis kepada Kanwil Sulsel dan Kab/Kota karena terdapat indicator – indicator baru, perlu meningkatkan jumlah SDM Kanwil Sulsel yang menangani KKP Ham, KKP HAM sebagai Baseline RANHAM dan Perlunya dorongan tinggi dari pimpinan tinggi Kemenkumham kepada Kepala Daerah.

Tindak Lanjuti Dugaan Kekerasan Terhadap Anak, Tim Yankomas Kemenkumham Sulsel Temui Kapolres Lutim dan Kadinsos DP3A Lutim

Luwu Timur, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Selatan terus mendorong Pemajuan dan Penegakan HAM di Wilayah, Kemarin (2/2) Tim Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM temui Kapolres Lutim dan Kadinsos DP3A Lutim untuk mengkoordinasikan penanganan Dugaan Kekerasan Terhadap Anak (DM) pada giat pengamanan Malam Tahun baru lalu yang viral melalui media.

Koordinasi dipimpin Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Dedy Ardianto didampingi Anggota Tim Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Kemenkumham Sulsel, Firmanullah dan Raniansyah sebagai Tindak Lanjut Surat Plt Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia dan instruksi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak untuk cepat dan tepat dalam merespon adanya peristiwa yang membutuhkan pendampingan.

Di Polres Luwu Timur, Tim diterima langsung oleh Kapolres, AKBP Silvester M.M. Simamora di ruang kerjanya, didampingi Wakalpolres, Kompol Syamsul, Kasi Was AKP Arifin dan Kasi Propam AKP Agusman.

Kapolres Lutim menyampaikan klarifikasi bahwa pemberitaan mengenai adanya tindak penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan anggotanya tidak benar. “Kami selalu tekankan kepada jajaran layani masyarakat secara humanis, berikan pelayanan terbaik. Adapun oknum yang bersangkutan juga sudah kami berikan tindakan, tapi bukan karena adanya penganiayaan atau pemukulan, tetapi karena tidak profesional dalam menjalankan tugas pengamanan,” Ungkap Silvester.

Lebih lanjut Kapolres Lutim menyampaikan juga telah mengunjungi kediaman korban (DM) dan keluarganya pada Senin (02/01) lalu untuk mengetahui kondisi korban, meminta maaf, hingga memediasi proses kembalinya DM ke Sekolah karena sebelumnya DM telah putus sekolah.

Sementara di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Timur, Tim diterima oleh Kepala Dinas, Drs. Sukarti di Ruang Kerjanya, didampingi anggotanya dari Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Firawati. Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas menyampaikan bahwa ia dan jajarannya mengetahui adanya peristiwa tersebut juga segera melakukan pemantauan dan pendampingan dan mencari keterangan yang sebenarnya terhadap korban.

“Kami dan tim sudah berkunjung ke sana, tidak ada tindakan pemukulan atau kekerasan seperti kejadian yang diberitakan, makanya pihak keluarga korban tidak membuat laporan. Kasusnya juga sudah dimediasi dengan baik dan sudah ada surat perdamaian kedua belah pihak,” ungkap Firawati.

Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Dedy Ardianto Burhan yang memimpin koordinasi menyampaikan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkumham Sulsel adalah untuk memastikan kehadiran Negara dalam perlindungan dan penegakan HAM terhadap korban, sekaligus memastikan kebenaran informasi yang beredar sebelumnya tentang oknum polisi yang diduga menganiaya remaja di Luwu Timur pada malam pergantian Tahun Baru.

Gubernur dan Kakanwil Kemenkumham Sulsel Terima Penghargaan Pembina Kab./Kota Peduli HAM

Jakarta, ham.go.id – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkumham Sulsel), Liberti Sitinjak menerima penghargaan sebagai Pembina Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly.
Kolaborasi keduanya dinilai berhasil membina 18 dari 24 Kabupaten/Kota di Sulsel dalam pemenuhan kriteria penilaian daerah peduli HAM.

Penghargaan ini diterima pada puncak peringatan hari HAM sedunia ke-74 tahun 2022 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Senin (12/12).

Piagam penghargaan untuk Gubenur Sulsel diserahkan langsung oleh Wakil Presiden, K.H. Ma’ruf Amin, sedangkan untuk Kakanwil Kemenkumham Sulsel diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Plt. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Plt. Dirjen HAM), Mualimin Abdi. Penghargaan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: M.HH-03.HA.02.01.01Tahun 2022 sebagai Pembina 60 Persen atau Lebih Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin dalam sambutannya menggarisbawahi bahwa segala capaian yang telah kita raih dalam pemajuan HAM, tidak membuat kita puas sampai di titik ini saja, melainkan menjadi batu loncatan untuk menggapai sasaran yang lebih tinggi lagi dalam rangka pemenuhan HAM bagi seluruhmasyarakat Indonesia.

“Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia di bumi Indonesia tercinta,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu terselenggaranya Pelayanan Publik Berbasis HAM. “Kita patut berbangga, namun tidak lupa, bahwa upaya untuk menegakkan HAM merupakan suatu proses yang terus-menerus harus ditingkatkan sebagai amanat seluruh rakyat Indonesia, melalui ikatan kebangsaan dan kenegaraan di dalam Pancasila dan konstitusi,” ucap Yasonna.

Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa penghargaan yang diperoleh Sulsel sebanyak 18 Kabupaten/Kota dan telah memenuhi kriteria sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM. “Tentunya kita mendorong agar seluruh Kabupaten/Kota bisa memenuhi sebagai Peduli HAM,” ungkap Andi Sudirman.

NAWACITAPOST.COM

Sementara itu, Liberti Sitinjak menyebut bahwa 18 Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan tersebut memang benar-benar berdasarkan penilaian bahwa pelayanan publik yang berbasis HAM sudah betul-betul diwujudkan.

“Pencapaian ini adalah sebuah lompatan yang baik di dalam pelayanan publik sebagaimana pelayanan yang berbasis ham itu adalah bagian yang harus kita wujudkan Demi Indonesia maju dan bisa berkiprah di dunia internasional khususnya dari sudut pelayanan publik,” ungkap Liberti.

Peningkatan pada pemberiaan penghargaan KKP HAM ini juga signifikan. Di tahun 2019 dan 2020, hanya 14 Kabupaten/Kota yang memperoleh KKP HAM. Sedangkan di Tahun ini, meningkat menjadi 18 Kabupaten/Kota diantaranya Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Maros, Bone, Soppeng, Wajo, Pinrang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar dan Parepare.

Menurutnya, Kemenkumham melalui Kanwil Sulsel kedepan akan terus memberikan edukasi terkait bagaimana yang sebenarnya sebuah kota atau Kabupaten berbasis HAM. Kedepan, diharapkan semua Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan dapat meraih predikat tersebut sehingga dapat mewujudkan Good Governance and Clean Governance.

Penghargaan lainnya diserahkan kepada 6 (enam) Menteri dan pimpinan tinggi Lembaga sebagai instansi yang responsif terhadap tindak lanjut rekomendasi penangan dugaan pelanggaran HAM, 10 Gubernur sebagai pembina Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, 2 Gubernur sebagai pembina pelayanan publik berbasis HAM, 170 Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota Peduli HAM, 7 Bupati/Walikota yang mengimplementasikan Pelayanan Publik Berbasis HAM, 1 Pemerintah Daerah yang responsif terhadap isu HAM global, 10 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai pembina Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan 10 unit Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai OPTD pelayanan publik berbasis HAM. (Kanwil Kemenkumham Sulsel)

Kemenkumham Sulsel Dorong Kota Makassar Raih Kembali Predikat Peduli HAM

Makassar, ham.go.id – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel diwakili Kepala Bidang HAM, Utary Sukmawati hadir menjadi Narasumber dalam Kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional HAM dalam Pelaporan Kota Kab/Kota Peduli HAM Kota Makassar, yang digelar di Hotel Novotel Makassar, Rabu (23/03).

Hadir mewakili Walikota Makassar, Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM, Andi Irwan Bangsawan yang membawakan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi.

Dalam Sambutannya, Andi Irwan menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas capaian Predikat Peduli HAM Kota Makassar selama dua tahun berturut-turut. Lebih lanjut ia mengajak seluruh aparatur Kota Makassar untuk terlibat aktif dalam mendukung dan mendorong capaian ini agar dipertahankan. Apalagi ini juga terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan yang menjadi salah satu fokus utama Walikota Makassar, Moh Ramdan Pomanto.

“Kita harus memastikan kita punya Data, kemarin di Rakorsus kita sudah mendorong semua memanfaatkan aplikasi dalam penyimpanan data ini, sehingga ketika bagian hukum meminta data, ini langsung bisa diakomodir ,” Lanjut Andi Irwan.

Utary menyampaikan apresiasi Kakanwil Sulsel, Liberti Sitinjak atas Capaian Kota Makassar yang telah meraih Predikat Peduli HAM dalam penilaian Kota/Kab Peduli (KKP) HAM selama 2 tahun terakhir, meski pada tahun 2021 Penilaian KKP HAM ditiadakan sementara berdasarkan kebijakan panitia nasional. Hasil yang positif juga diperlihatkan Pemerintah Kota Makassar melalui Capaian Pelaporan Aksi HAM yang juga menunjukkan indikator hijau, atau dilaporkan secara aktif.

Lebih Lanjut Utary menyampaikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM), Utary sampaikan bahwa RANHAM ini telah memasuki Generasi ke-V. Diketahui sejak 2021, telah tertib payung hukum baru Pelaksanaan RANHAM Tahun 2021 hingga 2025 mendatang yakni Peraturan Presiden (Perpres) No. 53 Tahun 2021 untuk RANHAM tahun 2021-2025.

“Kalau kita perhatikan nilai Aksi HAM Kota Makassar sudah baik, beberapa Aksi bahkan memperoleh nilai 100, kita tinggal menyempurnakan beberapa Aksi yang nilainya belum maksimal. Atas Instruksi Kakanwil kita akan dampingi agar capaian ini bisa dipertahankan sehingga Kota Makassar tahun ini dapat meraih kembali Predikat sebagai Kota Peduli HAM,” Kata Utary.

Utary berharap Pelaksanaan Aksi HAM yang berfokus pada output, bukan hanya administrasinya saja sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kota Makassar, Dr. Amri yang juga bertindak sebagai narasumber, OPD Terkait, Camat, dan Lurah di Kota Makassar.

Wakili Kakanwil, Kabid HAM Kemenkumham Sulsel Jadi Narasumber Rakor Aksi HAM di Maros

Makassar, ham.go.id – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel diwakili Kepala Bidang HAM, Utary Sukmawati hadir menjadi Narasumber dalam Rapat Koordinasi Pelaporan Capaian Aksi HAM Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kab. Maros, Selasa (22/03).

Utary menyampaikan apresiasi terhadap Kab. Maros yang telah meraih Predikat Peduli HAM dalam penilaian Kota/Kab Peduli (KKP) HAM secara berturut-turut selama tiga tahun terakhir, sepanjang 2018-2020. Meski pada tahun 2021 Penilaian KKP HAM ditiadakan sementara berdasarkan kebijakan panitia nasional. Hasil yang positif juga diperlihatkan Pemerintah Kabupaten Maros melalui Capaian Pelaporan Aksi HAM yang juga menunjukkan indikator hijau, atau dilaporkan secara aktif.

Lebih Lanjut Utary menyampaikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM), Utary sampaikan bahwa RANHAM ini telah memasuki Generasi ke-V. Diketahui sejak 2021, telah tertib payung hukum baru Pelaksanaan RANHAM Tahun 2021 hingga 2025 mendatang yakni Peraturan Presiden (Perpres) No. 53 Tahun 2021 untuk RANHAM tahun 2021-2025.

“Kalau kita perhatikan, saat ini Fokus RANHAM ke-V itu pada empat kelompok sasaran, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Jadi pemenuhan hak-hak, aksesibilitas termasuk tersedianya kebijakan hukum yang pro terhadap pemajuan dan penegakan hak-hak kelompok tersebut,” papar Utary.

Utary berharap dengan adanya RANHAM ke-V ini mendorong pada capaian pelaksanaan aksi HAM yang berfokus pada output, bukan hanya administrasinya saja sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Kab Maros Najib menyampaikan bahwa sejak tahun 2017, Kab. Maros meraih predikat cukup peduli pada KKP HAM. Kemudian pada tahun 2018-2020, Kab. Maros meraih predikat peduli pada KKP HAM. Najib berharap pencapaian tersebut agar jangan sampai mengalami penurunan predikat. “Bahkan, Bupati Kab. Maros tegaskan agar pencapaian tersebut harus meningkat, program ini jika kita perhatikan visi Bupati sangat sejalan berkaitan dengan kesejahteraan dan peningkatan daya saing masyarakat Kabupaten Maros” tambah Najib.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Dinas PMD, Sekretaris Dinas Sosial, dan Perwakilan OPD Terkait.

Kanwil Kemenkumham Sulsel Apresiasi Capaian Aksi HAM Takalar, Bantaeng, dan Sinjai Tahun 2021, Dorong agar Dipertahankan Tahun ini

Makassar, ham.go.id – Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) saat ini telah memasuki generasi ke-V dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 sebagai dasar pelaksanaan RANHAM yang telah bergulir sejak tahun 1999. Mendorong tercapainya target RANHAM di Sulsel, Kanwil Kemenkumham Sulsel laksanakan Koordinasi dan Konsultasi Capaian dan Persiapan Pelaporan Aksi HAM di Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Sinjai, Selasa hingga Kamis (15-17).

Tim Koordinasi dipimpin oleh Kepala Bidang HAM, Utary Sukmawati Syarief, didampingi Pelaksana pada Bidang HAM, Andi Wahyu Iskandar Zainal dan Andi Nurlina. Dalam Kunjungannya Utary menjelaskan bahwa RANHAM Generasi V saat ini fokus pada sasaran kelompok Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Masyarakat Adat.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa capaian Pelaporan Aksi HAM di Sulsel memperlihatkan hasil membanggakan, selama beberapa tahun terakhir angka partisipasi pemerintah daerah terus mengalami peningkatan. Bahkan dengan terbitnya Perpres 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025, yang mengubah format dan data dukung pelaporan, seluruh Pemerintah Daerah segera mampu beradaptasi sehingga memperlihatkan catatan positif pada hasil Pelaporan Aksi HAM yang menunjukkan indikator hijau.

“Karena capaian daerah kita ini sudah sangat baik, tugas kita tinggal mempertahankan. Jadwalnya April mendatang sudah masa pelaporan caturwulan pertama, dari sekarang kita sudah bisa mempersiapkan data dukung yang diperlukan,” kata Utary.

Capaian Aksi HAM Kabupaten Takalar, Bantaeng, dan Sinjai pada Tahun 2021 juga menunjukkan indikator hijau 100% dalam tiga masa pelaporan yakni pada B04, B08, dan B12. Capaian ini oleh masing-masing Pemerintah Daerah siap dipertahankan, mengingat capaian Aksi HAM juga merupakan unsur yang dapat menjadi nilai tambah dalam Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Kemenkumham Sulsel Dorong Kesiapan Kab/Kota Hadapi Penilaian KKP HAM 2022

Makassar, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) terus mendorong 24 (dua puluh empat) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota di Wilayah Sulsel memperoleh predikat Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dalam rangka Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) di tahun 2022. Berbagai langkah dilakukan guna mencapai hal tersebut, salah satunya melakukan kooordinasi sekaligus berbagi informasi dengan beberapa Pemerintah Kabupaten (Pemkab), yaitu Pemkab Jeneponto, Pemkab Bulukumba dan Pemkab Watampone pada tanggal 15 hingga 17 Maret.

Tim Kanwil Kemenkumham Sulsel yang diwakili oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Dedy Ardianto didampingi Pelaksana Indah Tri Saputri Syam dan Raniansyah melakukan monitoring dan koordinasi terkait data dukung dalam rangka pelaksanaan penilaian KKP HAM sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI (Permenkumham) Nomor 22 tahun 2021 tentang Kriteria Daerah/Kota Peduli HAM. Capaian 14 Kabupaten/Kota dengan Predikat Peduli HAM di Tahun 2020, memacu Kanwil Kemenkumham Sulsel untuk meningkatkan jumlah Pemda Kabupaten/Kota berpredikat Peduli HAM di tahun 2022.

Peduli HAM sendiri adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

“Ada beberapa perubahan di Permenkunham 22 tahun 2021, termasuk jumlah indikator penilaian yang harus dipenuhi, untuk itu perlunya bersinergi dan membangun komunikasi yang lebih intens guna saling mendukung dalam pelaksanaan kriteria peduli HAM” ujar Dedy.

Dalam kunjungan di Kabupaten Jeneponto, Tim diterima Analis Hukum Muda, Alamsyah, sementara di Kabupaten Bulukumba diterima oleh Kepala Bagian Hukum, Andi Afriadi dan di Kabupaten Bone diterima oleh Sub Koordinator Bantuan Hukum, Dedy Astaman. Masing-masing menyampaikan kesiapan dan antusiasme mengikuti Penilaian KKP HAM Tahun 2022, dan saat ini telah menghimpun dan mengirimkan data dukung untuk dilakukan pemeriksaan dan verifikasi.


Diketahui dalam Permenkumham 22 tahun 2021 tentang Kriteria Daerah/Kota Peduli HAM, Kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM bertujuan untuk memotivasi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan tanggung jawab melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Selain itu mengembangkan sinergitas organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal dan instansi terkait di daerah dalam rangka penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM dan selanjutnya memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya hak sipil dan politik, dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM diukur berdasarkan indikator struktur, proses, dan hasil.

Kemenkumham Sulsel Gelar FGD Ranperda Berperspektif HAM, Bahas Ranperda Kota Makassar

Makassar, ham.go.id – Pastikan hadirnya produk Hukum berperspektif HAM di Sulawesi Selatan, Kanwil Kemenkumham Sulsel Gelar Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Produk Hukum Daerah & Pendalaman Materi Perancangan Ranperda membahas terntang Ranperda Kota Makassar tentang Ketertiban Umum.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggoro Dasananto mengatakan, FGD yang diselenggarakan pada Kamis kemarin merupakan agenda penting untuk memastikan produk hukum daerah selaras dengan nilai-nilai HAM. “Kegiatan ini akan memberikan telaahan dan Rekomendasi pada produk hukum daerah sesuai Permenkumham No. 24 Tahun 2017 tentang Materi Muatan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” Ungkap Anggoro dalam keterangannya, Jumat (17/09).

Kegiatan ini menurut Anggoro juga bertujuan untuk menyelaraskan persepsi terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berperspektif HAM. “Kehadiran Kantor Wilayah sangat strategis sebagai otoritas hukum untuk mendorong produk hukum daerah yang berperspektif HAM,” Ungkap Anggoro.

Kepala Bidang HAM, Utary Sukmawati Syarief mengatakan, Kanwil Kemenkumham Sulsel  pada Tahun 2020  telah melakukan telaah dan memberikan rekomendasi terkait integrasi sesuai parameter HAM terhadap Pembentukan Perda Kota Makassar terkait Penataan Kawasan dan Pemukiman Kumuh.

Tahun ini Kanwil Kemenkumham Sulsel kembali memberikan rekomendasi kepada instansi Pemrakarsa terkait Ranperda Kota Makassar tentang Ketertiban Umum. “Diharapkan agar ranperda ini juga dapat berperfektif HAM,” Ungkap Utary.

Hadir sebagai narasumber Kasubdit Instrumen Hak Kelompok Rentan Ditjen HAM, Hidayat menyampaikan beberapa hal dalam Ranperda Kota Makassar tentang Ketertiban Umum yang perlu menjadi perhatian agar tidak menciderai hak-hak masyarakat.

Sementara itu Kasubag Perundang-Undangan Biro Hukum Sulsel Biro Hukum Provinsi Sulsel, Alfatah dalam paparannya menyampaikan agar integrasi nilai-nilai HAM menjadi fokus pembentukan produk hukum daerah. Ia menilai dalam Ranperda terkait Ketertiban Umum Kota Makassar ini, konsideran belum memuat landasan terkait instrumen Hak Asasi Manusia, padahal ini kedepan akan banyak terkait dengan masyarakat.

Kegiatan Turut dihadiri Kepala Bidang Hukum Andi Haris, Kasubbid Pemajuan HAM Meydi Zulqadri, Kasubbid FPPHD Maemunah, instansi terkait, Perancang Perundang-Undangan Kantor Wilayah, serta Jajaran Bidang HAM. (Humas Kemenkumham Sulsel)

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Minta 31 UPT Wujudkan Pelayanan Publik Berbasis HAM

Makassar, ham.go.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Harun Sulianto, Selasa (7/9) minta 31 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di jajarannya segera mewujudkan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 tahun 2018.

Penghargaan P2HAM sendiri bertujuan memberikan acuan, motivasi, dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh UPT untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM. Penghargaan akan diberikan oleh Menkumham pada saat Hari HAM Sedunia setiap tanggal 10 Desember.

Harun Mengingatkan jajarannya terkait tiga indikator yang harus diperhatikan dalam pemenuhan P2HAM ini diantaranya Sarana/Prasarana yang aksesibel, petugas yang siaga dan ramah, serta kepatuhan terhadap standar layanan.

Kadivyankum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulsel Anggoro Dasananto mengatakan kriteria yang akan dinilai pada poin sarana/prasarana yang aksesibel baik pada Kantor Imigrasi/Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Balai Pemasyarakatan dan Balai Harta Peninggalan, adalah Adanya Maklumat Pelayanan, Ruang/Loket/Kotak Pengaduan, Toilet Khusus Penyandang Disabilitas, Lantai Pemandu, Informasi Pelayanan Publik, ruang Laktasi/menyusui, ruang Bermain Anak, Rambu-rambu kelompok rentan, Alat Bantu Kelompok rentan, Jalan Landai, Loket/layanan khusus lanjut usia/anak/ibu hamil/penyandang disabilitas, ruang tunggu dan layanan konsultasi.

Ada juga penilaian terkait Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Lapas dan Rutan, seperti Sarana olahraga dan rekreasi, pelayanan kesehatan ,persediaan air bersih, persediaan makanan dan minuman yang layak, alat kebersihan, sarana komunikasi dan informasi, pemisah blok, ruang kunjungan, akomodasi, layanan perpustakaan, kerjasama dengan instasi terkait dalam peberian program, buku registrasi, prosedur/sarana pengaduan dan pemberian program pembinaan.

Sedangkan pada Petugas yang ramah dan siaga, kriterianya seperti Ketersediaan petugas yang siaga melayani kelompok rentan, Ketersediaan petugas yang profesional/tersertifikasi dan Ketersediaan tenaga kesehatan/psikolog

Kemudian pada Kepatuhan Pejabat/Pegawai dan Pelaksana terhadap Standar Pelayanan kriterianya, seperti Antrian pelayanan passport, Proses penerbitan pasport baru, Perpanjangan ijin tinggal kunjungan, Layanan asimilasi tindak pidana (khusus dan umum), Layanan bimbingan kerja, Layanan bimbingan rohani, Layanan bantuan Hukum dan lainnya.

Kepala Bidang HAM Utary Sukmawati mengatakan bahwa dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh timnya ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh UPT antara, belum adanya lantai pemandu (guiding block), ruang laktasi yang belum memenuhi standar, papan informasi petunjuk arah tidak tersedia atau sudah usang, Jalur Landai Blok Tidak Tersedia/Belum Sesuai Standar, dan toilet khusus penyandang disabilitas belum dilengkapi railing/pegangan. Ada juga pada format data dukung, dimana pengambilan gambar tidak representatif (kontras, kecerahan, sudut pengambilan) dan penempatan/warna watermark tidak terbaca Pada tahun 2020 lalu, tiga UPT Jajaran Kanwil Sulsel menerima penghargaan P2HAM dari Menkumham, yakni Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo, Rutan Kelas IIB Sengkang dan Rutan Kelas IIB Sinjai. (red/foto: Kanwil Kemenkumham Sulsel)

Sosialisasi HAM Pemkot Makassar, Kemenkumham Sulsel Dorong Makassar Peduli HAM 2021

Makassar, ham.go.id -Wujudkan Makassar sebagai Kota Dunia, Pemerintah Kota Makassar terus melakukan berbagai program mendukung cita-cita tersebut salah satunya melalui pembangunan Kota yang Peduli HAM. Hari ini (07/07) Pemerintah Kota Makassar gelar Sosialisasi Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Hotel Aston Makassar.

Kegiatan diikuti jajaran SKPD pemerintah Kota Makassar dan dihadiri oleh Kepala Bidang HAM, Utary Sukmawati yang mewakili Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik, Andi Yudha Yunus.
Kegiatan dibuka Asisten II Kota Makassar, Sittiara Kinang yang dalam sambutannya berharap melalui kegiatan ini konsolidasi pembangunan Makassar sebagai Kota Peduli HAM kian kuat dan kompak.

“Situasi heterogen di tengah tengah masyarakat akan menimbulkan potensi konflik kepentingan, hal inilah yang perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan permasalahan HAM di tengah masyarakat” ungkap Sittiara.

Lebih lanjut ia berharap Aparat pemerintah Kota Makassar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menghindari pelanggaran HAM.

Sementara Kepala Bidang HAM Kemenkumham Sulsel, Utary dalam paparannya menyampaikan sejumlah program strategis terkait Hak Asasi Manusia. “Jadi kami, di Kementerian Hukum dan HAM ada sejumlah program HAM di wilayah diantaranya Aksi HAM, KKP HAM, Yankomas, Diseminasi HAM, Pelayanan Publik Berbasis HAM dan Telaahan Ranperda dari Perspektif HAM. Aksi HAM dan KKP HAM ini diikuti Pemerintah Daerah termasuk Kota Makassar, dan sebuah kebanggaan Kota Makassar dalam 2 tahun berturut turut meraih Predikat Kota Peduli HAM, semoga capaian itu bisa dipertahankan” Harap Utary.

Skip to content