5 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dapatkan Rekomendasi sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku melakukan upaya koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Ambon terkait penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2017. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat sinergitas Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah selain untuk melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Maluku dalam menghormati, melindungi, memenuhi, menegakan dan memajukan HAM di daerah. Kegiatan ini merupakan proses penilaian tingkat pertama sebelum disampaikan ke Direktorat Jenderal HAM untuk dilakukan penilaian akhir dan kemudian memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM pada peringatan Hari HAM Sedunia 2017.

Dihadiri oleh Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Ambon dalam melakukan Penilaian, kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 10 Mei 2017 dan 24 Agustus 2017 di Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Maluku. Dengan ketentuan Permenkumham R.I No. 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagai pedoman dalam pelaksanakan penilaian terhadap kabupaten/kota yang telah menyampaikan hasil kinerja pemerintah daerah selama tahun 2016.

Dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku M. J. Mataheru kegiatan ini diarahkan untuk dilaksanakan secara obyektif dan tetap sasaran agar kabupaten/kota dapat mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah daerah. Dan apabila ada kabupaten/kota yang mendapat penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM nantinya merupakan hasil dari kerja keras pemerintah daerah itu sendiri, pungkasnya.

Dari Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah kementerian Hukum an HAM Maluku, 5 Kabuoaten Kota berhadil mendapatkan rekomnedasi untuk diberikan predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM. 5 kabupaten//kota tersebut antara lain Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten kepulauan Aru.

Diseminasi HAM bagi Kalangan Pelajar se-kota Ambon

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku melaksanakan Kegiatan Diseminasi HAM di kalangan pelajar SMA sederajat di Kota Ambon. Kegiatan ini dilaksanakan pada Masa Orientasi Sekolah pada tanggal 6-21 Juli 2017 di 9 (sembilan) SMA sederajat di Kota Ambon. Dilatarbelakangi saat ini masih timbul berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekolah dan di kalangan pelajar yang dikhawatirkan berdampak buruk terhadap proses pendidikan generasi muda di sekolah. Diseminasi HAM di kalangan pelajar juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelajar dalam upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan HAM.

Dalam kegiatan Diseminasi HAM di kalangan pelajar ini diberikan 2 (dua) materi yakni “Sejarah Singkat Pancasila” dan “Hak Perlindungan Anak”. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku dengan narasumber Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM para pejabat struktural di jajaran Kantor Wilayah serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah.

Memperkuat kapasitas SKPD Provinsi Maluku dan Kota Ambon dalam Pelaksanakan RANHAM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Maluku melaksanakan Kegiatan koordinasi Rencana Aksi HAM (RANHAM) dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon. Kegiatan yang diselenggarakan di Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Maluku ini dihadiri oleh SKPD dari Pemerintah Daerah provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon. Kegiatan Koordinasi ini dilatarbelakangi oleh Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, pemenuhaan, dan perlindungan HAM melalui regulasi tentang Rencana Nasional Aksi HAM untuk periode 2015-2019.

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi RANHAM ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM serta memperkuat kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan RANHAM.

Kegiatan Koordinasi RANHAM ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali  yaitu dengan SKPD Provinsi Maluku pada tanggal 14 Juni 2017 dan bersama SKPD Kota Ambon paa tanggal 13 Juni 2017. Dalam kesempatan ini dihadirkan narasumber dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku, yaitu Kepala Kantor Wilayah Priyadi dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, M. J. Mataheru. Selain narasumber dari kantor wilayah, narasumber juga berasal dari Biro Hukum Provinsi Maluku Henri Far far dan Bagian Hukum Kota Ambon, S. Slarmanat.

Dalam Arahan pembukaan kegiatan sebelum pemberian materi oleh Kepala Kantor Wilayah mengatakan bahwa Implementasi nilai-nilai HAM belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik oleh Instansi Pemerintah, keadan tersebut disebabkan karena pemahaman tentang HAM belum memadai serta belum optimalnya koordinasi dan konsultasi antar lembaga sehingga kegiatan yang dilakukan masih sebatas pada diseminasi.

Koordinasi RANHAM  Provinsi Maluku dan Kota Ambon ini masing-masing dihadiri oleh 30 orang peserta yang berasal dari SKPD baik pemerintah Provinsi Maluku maupun Kota Ambon, antara lain bagian Hukum, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menghasilkan rumusan untuk mengimplementasikan program-program RANHAM agar berjalan secara efektif dan terukur.

SOSIALISASI DATAMASKUMHAM DI KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU

Ambon (15/3/2017) Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Maluku  mengadakan kegiatan sosialisasi DATAMASKUMHAM di Ruang Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat . Sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Ibu M.J.Mataheru. M.H.) dan pemaparan materi disampaikan oleh Kepala Bidang HAM (Ibu Christina Hiskya, S.Sos.,SH).

Kegiatan sosialisasi DATAMASKUMHAM tidak hanya bertujuan Untuk memenuhi target kinerja B03 Kantor Wilayah akan tetapi sebagai inovatif pengumpulan data hukum dan HAM yang terintegrasi dalam suatu database, ungkap Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Maluku.

Dalam penyampaian materi Kepala Bidang HAM menjelaskan bahwa DATAMASKUMHAM merupakan sistem pusat informasi untuk berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan Hukum dan HAM yang  terjadi di wilayah. adapun ruang lingkup data dan informasi berkaitan dengan isu hukum dan HAM yang mengemuka.

Hadir dalam sosialisasi DATAMASKUMHAM ini terdiri dari pejabat struktural dan JFU/JFT Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yakni Bidang Hukum, Bidang HAM dan Bagian Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku.

 

Rapat Audensi Pelayanan Komunikasi Masyarakat KANWIL MALUKU

Ambon, (14-3-2017) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku melaksanakan rapat Audensi Pelayanan komunikasi masyarakat dengan penyampai Komunikasi Masyarakat bertempat diruang rapat Kantor Wilayah yang dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Dra.M.J.Mataheru.MH mewakili Kepala Kantor Wilayah, dalam arahan singkatnya Kepala Divisi Hukum dan HAM menyampaikan bahwah pelayanan komunikasi masyarakat (YANKOMAS) merupakan salah satu strategi RANHAM yang di atur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2015 dan wajib di laporkan oleh pelaksana RANHAM di Kab/Kota kepada Presiden.

Adapun jenis-jenis permasalahan HAM yang dapat diadukan ke Unit Layanan Pengaduan Masyarakat (YANKOMAS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM adalah tindakan/permasalahan terhadap, Hak Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan, Hak Mengembangkan diri, Hak Memperoleh Keadilan, Hak Atas Kebebasan Pribadi, Hak Atas Rasa Aman, Hak Atas Kesejahteraan, Hak Turut serta dalam pemerintahan, Hak wanita dan Hak Anak.

adapun permasalahan lainnya yang tidak dapat dikomunikasikan adalah permasalahan yang sedang dalam proses peradilan dan bukan merupakan pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Skip to content