FGD PRODUK HUKUM DAERAH BERPERSPEKTIF HAM DI PROVINSI LAMPUNG

Produk Hukum Daerah sebagai regulasi dan payung hukum bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan harus dibuat dengan didasarkan pada pemenuhan dan penegakan HAM, sehingga produk hukum tersebut dapat dilaksanakan dan tidak melanggar hak dasar setiap warganya, oleh karna itu perlu adanya Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah yang berperspektif HAM dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Evaluasi Produk Hukum Daerah yang berperspektif HAM dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui Bidang HAM dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang HAM. Rangkaian Kegiatan ini salah satunya dilaksankaan dalam bentuk FGD yang diselenggarakan pada hari jumat tanggal 14 Juli Tahun 2017 di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Bapak Bambang Haryono Bc.I.P.,S.H.,M.H. dengan narasumber yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Iwan Satriawan S.H.,M.H, serta dihadiri oleh peserta FGD yang berjumlah 30 orang, berasal dari Biro Hukum Provinsi Lampung, Bagian Hukum Kota Bandar Lampung dan Instansi terkait di Provinsi Lampung.

RAPAT KOORDINASI PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat, pada hari Kamis tanggal 30 Maret Tahun 2017, Pukul 08.30 – 12.00 WIB, bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Jalan R.W. Monginsidi No. 184 Bandar Lampung. Rapat Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di buka dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Bapak Bambang Haryono Bc.I.P.,S.H.,M.H. Rapat Koordinas Pelayanan Komunikasi Masyarakat  merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Rapat Koordinasi membahas dugaan pelanggaraan hak asasi manusia baik yang dikomunikasikan maupun yang belum/tidak dikomunikasikan kepada Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat. Rapat Koordinasi ini membahas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilaporkan oleh Eka Mustikawati terkait dugaan pelanggaran Hak Atas Rasa Aman, dimana telah terjadi kekerasan fisik dan psikis  yang dilakukan oleh orang tua kandungnya, Eko Paidi. Hasil Rapat Koordinasi berupa rekomendasi akan diserahkan kepada Lembaga/Instasi terkait utuk ditindak lanjuti, sehingga dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi dapat segera diselesaikan.

Skip to content