Kanwil Kemenkumham Lampung Selenggarakan Rapat Evaluasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM

Lampung, ham.go.id – Kanwil Kemenkumham Lampung bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia selenggarakan Rapat Evaluasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM TA. 2021 bertempat di Aula Kanwil, Senin (8/3). Hadir langsung Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan didampingi oleh Kepala Bidang HAM Rina Anggraeny, Kasubid Pemajuan HAM Ferie Irza Irawan, Kasubid Pengkajian Penelitian & Pengembangan Hukum dan HAM, Susilowati serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Sedangkan para narasumber, Kasubdit Kerjasama dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Wilayah I, Ruth Marsinta serta Staf Kerjasama dan RANHAM Bhimanda Rury, bergabung secara daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Bidang HAM Rina Anggraeny. Rina menjelaskan tujuan diadakannya rapat evaluasi ini adalah untuk mengevaluasi laporan capaian pelaksanaan aksi HAM tahun 2020 di daerah, mengevaluasi hasil penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM) tahun 2020 di daerah, serta meningkatkan jumlah KKPHAM Tahun 2021.

Dilanjutkan sambutan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan. Dalam sambutannya Nur Ichwan menyampaikan dalam hasil capaian penyusunan, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RANHAM diperlukan upaya koordinasi untuk mencapai suatu kesatuan diantara Kementerian. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Nur Ichwan secara resmi membuka Rapat Evaluasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM TA. 2021.

Selanjutnya pemberian materi terkait Evaluasi Pelaporan Aksi HAM daerah Tahun 2020 yang disampaikan oleh Ruth Marsinta. Dalam paparannya ruth menyampaikan Aksi HAM Daerah B.12 (Desember) Tahun 2020 serta Evaluasi Pelaporan Aksi HAM Daerah Tahun 2020. Provinsi Lampung pada B.12 terdapat peningkatan pelaporan dari Kabupaten/Kota. Ruth juga menjelaskan pentingnya dukungan Kepala Daerah dalam mendorong konsistensi daerah dalam melaksanaan pelaporan aksi HAM. Ruth juga menjelaskan tentang Perkembangan Penyusunan Peraturan Presiden tentang RANHAM Periode 2021-2025. Adapun penyusunan Rancangan Perpres tersebut sedang dalam tahap finalisasi.

Materi selanjutnya tentang Evaluasi Hasil Penilaian KKPHAM tahun 2020 disampaikan oleh Bhimanda Rury. Rury menyampaikan pada dasarnya capaian KKPHAM Lampung cukup bagus, dengan enam kabupaten/kota yang mendapatkan predikat Peduli HAM dan tujuh kabupaten/kota yang mendapatkan predikat Cukup Peduli HAM. Hal ini menyimpulkan bahwa, pemahaman peduli HAM sudah cukup tinggi.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber yang membahas terkait kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaporan pelaksanaan aksi HAM serta kiat maupun solusi dalam menghadapi tantangan tersebut. (Humas Kemenkumham Lampung/NAN)

 

Kanwil Lampung Dampingi Direktorat Yankomas Pantau Implementasi Aplikasi SIMASHAM

Lampung, ham.go.id – Tim Direktorat Yankomas Ditjen HAM yang terdiri dari Kasubdit Yankomas Wilayah II (Henny Tri Rama Yanti), Kasi Hak Sipol Subdit Yankomas Wilayah II (Suryadiyanto) dan JFU Subdit Yankomas Wilayah II (Ilyas Putra) melakukan pemantauan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Pelanggaran HAM (SIMASHAM) dengan didampingi oleh Kepala Bidang HAM (Rina Anggraeny) serta Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum & HAM (Susilowati). Satuan Kerja yang dituju pada kegiatan pemantauan ini adalah Kantor imigrasi Kelas i Non TPI Bandar Lampung, Rutan Kelas I Bandar Lampung, Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dan Lapas Kelas I Bandar Lampung, Kamis (4/3).

Perlu diketahui, Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengaduan dugaan pelanggaran melalui aplikasi bernama Sistem Informasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Pelanggaran HAM (SIMASHAM). Dalam aplikasi ini, Penyampai Komunikasi juga dapat secara online memperoleh informasi mengenai kemajuan dalam penanganan permasalahan HAM yang dikomunikasikannya. Hal ini tentu saja akan menghemat waktu dan biaya bagi Penyampai Komunikasi.

Aplikasi ini bertujuan agar seluruh masyarakat dimanapun berada yang merasa terlanggar haknya dapat mengadukan permasalahan hak asasi manusianya selama dirinya dapat terhubung dengan jaringan internet. Selain melalui Aplikasi SIMASHAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menerima pengaduan permasalahan hak asasi manusia melalui kanal lainnya, seperti surat, faksimili, maupun audiensi langsung. (Humas Kemenkumham Lampung/RZ)

Kanwil Kemenkumham Lampung Selenggarakan Diseminasi HAM

Lampung, ham.go.id – Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik berbasis HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Hak Asasi Manusia dengan tema “Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM)”. Kegiatan yang diadakan pada Rabu (8/7), di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Danan Purnomo; Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Fatmawati; Kepala Subbagian Pemajuan HAM, Elvi Suryaningsih; serta mengundang Direktur Desiminasi dan Penguatan HAM, Johno Supriyanto sebagai narasumber. Turut hadir mewakili Bupati Lampung Tengah, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kusuma Riyadi. Kegiatan ini mengundang 35 peserta yang terdiri dari Bagian Hukum dan OPD Lampung Tengah, UPT Pemasayarakatan, UPT Keimigrasian dan Polres Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam laporannya sebagai ketua panitia, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham Lampung, Fatmawati memaparkan tujuan penyelenggaraan kegiatan Diseminasi HAM ini adalah sebagai berikut: Untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia terkait pelayanan publik berbasis HAM kepada seluruh aparatur pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Lampung; dan meningkatkan pemahaman Hak Asasi  Manusia dalam rangka perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mewakili Pemerintah Kabupaten, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kusuma Riyadi, manyampaikan sambutan Bupati Lampung Tengah, dalam perancangaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dangan pelaksanaan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga dalam implementasinya tidak mengabaikan atau mengorbankan hak serta kepentingan masyarakat dan kelompok-kelompok tertentu, melainkan memperkuat dan berpihak pada kepentingan orang banyak.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Danan Purnomo menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan di unit kerja Kementerian Hukum dan HAM, penyelenggaraan pelayanan publik harus terorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan. Berdasarkan Permenkumham No. 27 tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM dengan melalui kegiatan Diseminasi HAM ini diharapkan dapat menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia terkait pelayanan publik berbasis HAM.

“Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebagai vocal point pelaksana HAM di daerah mengharapkan dengan dilaksanakannya Kegiatan Desiminasi HAM ini akan mempengaruhi dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dengan prinsip bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Lampung” ujar Danan.

Menutup sambutannya, Danan berharap setelah mengikuti kegiatan ini para peserta lebih memahami dalam mengimplementasikan, Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM. (HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)

Sumber: https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2946-kanwil-kemenkumham-lampung-selenggarakan-diseminasi-ham

Sinergitas Pelaksanaan RANHAM Melalui Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM

Lampung, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM, Kamis (02/05) . Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung ini diikuti 75 peserta dari Biro Hukum Provinsi Lampung, Bagian Hukum dan SKPD terkait pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung ungkap Kasubid Pemajuan HAM, Elvi Suryaningsih dalam laporan panitia penyelenggara. Tampak hadir dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi ini Para Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung.

Lebih lanjut Elvi menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM ini adalah:

  1. Memperkenalkan dan memberikan penjelasan teknis mengenai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Indikator Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM
  2. Mengembangkan Sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia.
  3. Memberikan penilaian terhadap struktur . proses dan hasil capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Propinsi Lampung

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hj Fatmawati mewakili Kakanwil Kemenkumham Lampung dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa kegiatan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM ini merupakan salah satu upaya dalam pencapaian penyusunan, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi HAM (RANHAM) antara Kementerian, Lembaga dan organisasi perangkat daerah.

Kurangnya koordinasi dan pemahaman para penyelenggara negara dan masyarakat merupakan masalah tersendiri untuk terpilih menjadi salah satu Kabupaten/Kota Peduli HAM di Provinsi Lampung, karena Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyelenggarakan rapat koordinasi yang terdiri dari Biro Bagian Hukum dan SKPD Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung sebagai implementasi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebagai vocal point pelaksanaan HAM di daerah khususnya Provinsi Lampung akan terus mendorong kerjasama dan koordinasi dalam rangka penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Provinsi Lampung, ujar Hj. Fatmawati menutup sambutannya. (Humas Lampung)

Verifikasi Pelayanan Publik Berbasis HAM

Lampung, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung melaksanakan verifikasi pelayanan publik berbasis HAM di lapas narkotika pada tanggal 5 november 2018 yg di pimpin oleh ibu fatmawati selaku Kepala Divisi  Pelayanan Hukum dan HAM.

Pada kesempatan tersebut ibu Fatmawati menyampaikan agar lapas narkotika melengkapi data dan lampiran data dukung pelayanan publik sehingga terpenuhi kriteria dalam pelayanan publik berbasis ham dan lapas narkotika bisa menjadi salah satu upt yang mendapatkan penghargaan pelayanan publik berbasis ham sesuai permenkumham no 27 tahun 2018 yang akan di sampaikan bersamaan dengan hari ham sedunia pada tanggal 10 desember 2018.

Rapat Evaluasi dan Persiapan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM

Lampung, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengadakan kegiatan Rapat Evaluasi dan Persiapan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2018 diselenggarakan 1 hari tanggal 10 Oktober 2018 di Ruang Legal Drafter JL.R.W.Monginsidi No.184 Bandar Lampung.

Acara dibuka oleh Ibu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Pukul 08.00 WIB. Kemudian dilanjutkan pemaparan masing-masing peserta dan diskusi.

   

Kegiatan Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM

Lampung, ham.go.id – Rapat Kegiatan Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah Tahun Anggaran 2018 diselenggarakan 1 (satu) hari tanggal 10 Oktober 2018 di Ruang Legal Drafter Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung JL.R.W.Monginsidi No.184 Bandar Lampung.

Acara dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Ibu Fatmawati, SH.,MH. dilanjutkan pemaparan dari Narasumber Sekretaris Direktorat Jenderal HAM Ibu R.R. Risma Indriyani.

  

Pendidikan HAM bagi Pelajar Tingkat SMU Kota Bandar Lampung

Bandar Lampung, ham.go.id –  Bidang Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung hari ini Senin (27/8) mengadakan pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pelajar tingkat SMU, SMK dan MA se Kota Bandar Lampung. Bertempat di aula II Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Bambang Haryono. Kegiatan diawali dengan laporan penyelenggara yang disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Elvi Suryaningsih. Dalam laporannya Elvi menyampaikan bahwa kegiatan bertema Mari Kita Tingkatkan Pengetahuan Siswa/i Terhadap Hak Asasi Manusia, Kewajiban Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Asasi Manusia  ini bertujuan memberikan wawasan, penyamaan persepsi dan pengetahuan Hak Asasi Manusia terkait UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta untuk meningkatkan pemahaman HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakkan dan penghormatan HAM di lingkungan pendidikan sekolah.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah berkembangnya wawasan dan pengetahuan HAM bagi para pelajar setingkat SMU se Kota Bandar Lampung. Jumlah peserta pelajar setingkat SMU se Kota Bandar Lampung yang mengikuti pendidikan HAM selama 1 hari ini berjumlah 30 orang pelajar. Dengan narasumber Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Lampung Hi. Narso, S.Sos, M.Si dan Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Lampung, Rina Anggraini Pohan dengan metode pembelajaran ceramah dan diskusi.

         

Dalam sambutan pembukaannya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Bambang Haryono menyambut baik dan mendukung terselenggaranya kegiatan Pendidikan HAM bagi pelajar tingkat SMU yang merupakan peran aktif Kantor WIlayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM di kalangan pelajar seperti tawuran, bullying, penyalahgunaan narkoba serta kekerasan baik fisik maupun seksual.

Untuk itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebagai vocal point pelaksanaan HAM di daerah berharap peserta pendidikan HAM lebih meningkatkan pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia, Kewajiban Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Asasi Manusia sehingga nantinya dapat menjadi Duta HAM untuk menyebarluaskan nilai-nilai HAM di lingkungan sekolahnya masing- masing. (Humas Lampung)

RAPAT EVALUASI DAN PERSIAPAN PENYAMPAIAN DATA KAB/KOTA PEDULI HAM TA 2018

Lampung, ham.go.id – Kanwil Kementerian Hukum dan HAM mengadakan Kegiatan Rapat Evaluasi dan Persiapan Penyampaian Data Kabupaten Kota/ Peduli HAM dilaksanakan pada tanggal 13 juli 2018, tempat Pelaksanaan Kegiatan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Jumlah Peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari Pejabat bagian hukum dan pejabat BAPPEDA kab/kota se-provinsi lampung.

Hasil kegiatan rapat evaluasi dan persiapan penyampaian data kab./kota peduli ham TA 2018 adalah untuk melengkapi kekurangan data kab/ kota peduli ham bahwa peserta menyambut dengan baik dengan dilaksanakan rapat evauasi dan persiapan penyampaian data  kab/ kota peduli HAM TA 2018 karena melalui kegiatan seperti ini bagian hukum dan BAPPEDA kab/kota sebagai peserta diskusi dapat menemukan solusi bagi permasalahan HAM yang terjadi di unit kerja masing-masing sesuai dengan karakteristiknya sehingga terpenuhi data kab/ kota peduli HAM.

PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI KABUPATEN KAB/KOTA PEDULI HAM T.A 2018

Lampung, ham.go.id – Kanwil Kementerian Hukum dan HAM mengadakan  Rapat Koordinasi Kabupaten /Kota Peduli HAM yang dilaksanakan pada tanggal 09 juli 2018, tempat pelaksanaan kegiatan di Aula kantor wilayah kemenkumham lampung, Peserta kegiatan berjumlah 20 orang terdiri dari pejabat Bagian hukum kab/ kota serta biro hukum dan BAPPEDA provinsi lampung.

Hasil kegiatan rapat koordinasi kab/kota peduli ham TA 2018 adalah: dalam rangka koordinasi dgn kab/kota terkait penilaian kab/ kota peduli HAM di Provinsi Lampung yang juga melibatkan panita pelaksana ranham kab/kota se-provinsi lampung.dengan tujuan mengkoordinasikan persiapan pengumpulan data penilaian kab/kota peduli ham. Melalui kegiatan seperti ini para peserta diskusi dapat mencari solusi bagi permasalahan HAM yang terjadi di unit kerja masing- masing sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Skip to content