Kanwil Jawa Tengah Selenggarakan Evaluasi dan Persiapan Penyampaian Data KKP HAM

Semarang, ham.go.id – Sebagai upaya meningkatkan kriteria Penilaian Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM guna mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan (P5) HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah beserta pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan Koordinasi Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Se-Provinsi Jawa Tengah di Muria Hotel Semarang, Senin (24/06).

Kegiatan dihadiri 35 peserta dari Bagian Hukum Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Biro Hukum. Guna memaksimalkan kegiatan, dihadirkan 2 (dua) narasumber yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Tengah Rr. Sri Widyaningsih dan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Suryo Hadi Winarno serta dimoderatori Kabid HAM Siti Yulianingsih.

Dibuka langsung oleh Kadiv Yankumham yang menyampaikan mengenai tujuan dari penilaian kriteria adalah untuk memberi motivasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan P- 5 HAM.

Sementara, Suryo Hadi Winarno menegaskan bahwa untuk dapat dilakukan penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM, berdasarkan Permenkumham Nomor 34 tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, pemerintah daerah kabupaten/kota harus mengisi data penilaian dan dokumen pendukung yang akan menjadi acuan layak tidaknya Kabupaten/Kota yang bersangkutan diberikan penghargaan, puncaknya pada Peringatan Hari HAM Sedunia.

Sesi tanya jawab menjadi sajian berikutnya. Para peserta dengan antusias memberikan pertanyaan seputar tema. Antara lain Kabupaten Kudus yang memiliki beberapa permasalahan saat penilaian pada tahun lalu. (Humas Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah)

Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Gelar Rapat Kerja Capaian Pelaksanaan Aksi HAM

Semarang, ham.go.id – Guna mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sebagaimana termaktub di dalam UUD Negara RI dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Ranham Tahun 2015-2019, Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah menggelar Rapat Kerja Capaian Pelaksanaan Aksi HAM di Hotel Muria, Rabu (12/06).

Rapat kerja dihadiri 40 (empat puluh) peserta dari bagian hukum setda Kab/Kota se Jawa Tengah, Biro Hukum Setda Jateng dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Raker dimaksudkan untuk mengevaluasi Aksi HAM Tahun 2018 dan Persiapan Aksi HAM Tahun 2019.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rr. Sri Widyaningsih, mewakili Kepala Kantor Wilayah membuka secara resmi kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Kadiv Yankum & HAM menyampaikan bahwa tujuan diadakannya rapat kerja adalah agar waktu pelaporan capaian pelaksanaan Aksi HAM dapat dilakukan secara berkala sesuai target.

“Dan laporan capaian Aksi HAM B 06 akan dimulai tanggal 28 Juni s.d 11 Juli 2019, “ujar Widya, sapaan akrabnya.

“Waktu pelaporan telah ditentukan, indikator warna hijau untuk terpenuhinya semua target keberhasilan, sedangkan warna merah adalah sebaliknya, “pesannya.

Beliau menambahkan bahwa kegiatan ini juga untuk menyatukan persepsi dalam pengiriman laporan sehingga tercapainya semua target yang telah ditetapkan.

“Saya harap ini dapat memotivasi seluruh bagian hukum Setda Kab/Kota se Jawa Tengah dan membangun komitmen bersama dalam mewujudkan pelaksanaan pelaporan capaian Aksi HAM Daerah Provinsi maupun Kab/Kota, ” pungkasnya. (Humas Kanwil Kemenkumham Jateng-Jateng GAYENG)

Kanwil Jawa Tengah Gelar Evaluasi dan Persiapan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM

Semarang, ham.go.id – Sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menggelar Kegiatan Evaluasi dan Persiapan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM di Aula Kantor Wilayah, Kamis (21/03).

Kegiatan yang diikuti 40 (empat puluh) peserta dari Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota dan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dihadiri Direktur Kerjasama HAM Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Bambang Iriana sebagai narasumber yang dipandu oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rr. Sri Widyaningsih. Selain dari Ditjen HAM, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Suryo Hadi Winarno yang menyampaikan materi terkait Pelaporan Aksi HAM Daerah Tahun 2019.

Mengawali kegiatan, Kadiv Yankumham mengatakan bahwa kegiatan ini adalah sebagai aksi konkrit untuk mendukung tercapainya tujuan utama RANHAM yaitu terwujudnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM bagi masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD ‘1945.

“Dukungan dan kerja sama yang baik dari seluruh Pemerintah Daerah untuk menyukseskan program Kabupaten Kota Peduli HAM diperlukan dengan cara menyampaikan berbagai data yang diperlukan, “ tandasnya.

Lebih lanjut, Sri Widyaningsih menuturkan bahwa secara simultan penyampaian laporan berkala mengenai implementasi Aksi HAM perlu diperhatikan dan dilaksanakan.

“ Laporan (berkala) akan diperhitungkan dalam penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM, “ pesannya.

Sementara itu, Bambang Iriana menyampaikan beberapa hal antara lain terkait materi tentang Capaian Aksi HAM 2015-2017, Rencana Aksi HAM Daerah 2018-2019, Capaian Aksi HAM di daerah, fokus utama Aksi HAM dan Kendala dalam pelaksanaan Aksi HAM 2015-2018.

“Data yang di upload tidak sesuai dengan target keberhasilan, mutasi pejabat yang menangani Aksi HAM, dan Pemda belum memahami secara komprehensif tentang RANHAM merupakan sebagian kendala dalam pelaksanaan Aksi HAM 2015-2018, “ jelasnya.

“Dan yang lebih penting ialah komitmen pimpinan di daerah dalam pelaksanaan RANHAM harus nyata, “ sambungnya.

Bambang Iriana juga menyampaikan beberapa catatan dalam Implementasi Aksi HAM 2017-2018 antara lain partisipasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Aksi HAM 2015-2018 sudah cukup baik, konsistensi daerah masih perlu didorong untuk pelaporan aksi HAM, serta sosialisasi Aksi HAM Daerah 2019 perlu lebih diintensifkan agar pelaksanaannya lebih baik lagi. (Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah).

Bekerjalah Dengan Hati, Berikan Pelayanan Terbaik Kepada WBP

Wonosobo, ham.go.id – Usai mengunjungi Kantor Imigrasi Wonosobo, Kepala Kanwil Jawa Tengah, Dewa Putu Gede, melanjutkan peninjauan ke Rutan Kelas IIB Wonosobo, Selasa (16/10).

Kepala Kantor Wilayah dalam lawatan ini didampingi oleh Kepala Divisi Yankum dan HAM, Rr. Sri Widyaningsih, Kepala Divisi Pemasyarakatan Heni Yuwono, Kepala Divisi Keimigrasian Ramli HS dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo serta Kepala Rutan Wonosobo.

Mengawali kunjungan, beliau beserta rombongan meninjau beberapa ruang Pelayanan Publik yang ada di Rutan Wonosobo.

Kakanwil, Dewa Putu Gede menyampaikan kepada seluruh pegawai Rutan Wonosobo terkait layanan publik, agar semua pelayanan yang diberikan berbasis dan guna mewujudkan pemenuhan HAM. Beliau melakukan pemeriksaan semua akses dan ketersediaan fasilitas di dalam Rutan.

Beberapa ruang pelayanan tersebut antara lain maklumat pelayanan, ruang/loket/kotak pengaduan, toilet khusus penyandang disabilitas, lantai pemandu, informasi pelayanan publik, ruang laktasi, ruang bermain anak, rambu-rambu kelompok rentan, jalan landau, dan loket/layanan khusus bagi lanjut usia, anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

Tidak luput pula perhatian terhadap pemeriksaan aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas untuk WBP antara lain : ruang/loket/kotak pengaduan, toilet khusus bagi WBP, penyandang disabilitas, lantai pemandu, informasi pelayanan publik, rambu-rambu kelompok rentan, alat bantu kelompok rentan, jalan landau, tempat ibadah, sarana olahraga dan rekreasi, pelayanan kesehatan, dan ketersediaan air bersih.

Pemeriksaan ketersediaan petugas yang siaga, antara lain ketersediaan petugas yang siaga melayani kelompok rentan dan ketersediaan tenaga kesehatan/psikolog.

Pesan yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah kepada seluruh petugas pemasyarakatan yakni bahwa semua pegawai harus selalu bersyukur, mempunyai integritas, keberanian, bekerja dengan hati. Selain itu Petugas Pemasyarakatan harus memahami aturan-aturan yang berlaku terutama mengenai hak-hak dasar Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sudah Berbasis HAM, Kepala Kanwil Jawa Tengah Ingatkan Pelayanan Publik di Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo Tetap Ditingkatkan

WONOSOBO, ham.go.id – Kunjungan kerja Kakanwil , Dewa Putu Gede pada hari kedua dalam rangka meninjau pelayanan publik yang berbasis HAM pada Unit Pelaksana Teknis, hari ini Selasa (16/10) dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo.

Dalam peninjauan tersebut, Kepala Kantor Wilayah, didampingi Kepala Divisi Yankum dan HAM, Rr. Sri Widyaningsih, Kepala Divisi Keimigrasian, Ramli HS, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Heni Yuwono dan Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Tri Junianto.

Mengawali kunjungan, Kepala Kantor Wilayah beserta rombongan langsung melakukan pengecekan ruang layanan publik yang ada di Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo. Dimulai dari pintu masuk ruangan layanan keimigrasian, nampak tersedianya informasinya mengenai pelayanan Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo mengatakan bahwa semua petugas Imigrasi di Kantor Imigrasi Wonosobo telah menerapkan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat pemohon.

“Semua pelayanan Imigrasi baik Itu pelayanan WNA dan WNI kami layani dengan sepenuh hati, “ujarnya. Prinsip 3S (Senyum, Sapa dan Salam) diaplikasikan oleh para petugas kepada pemohon layanan keimigrasian, ” ujarnya kepada Kakanwil dan rombongan.

Selain itu, lanjutnya, untuk semua informasi mengenai layanan imigrasi di unggah di media sosial dan jika terdapat Pengaduan dari masyarakat, langsung dtangani oleh petugas keimigrasian.

Sementara itu, Bapak Dewa Putu Gede dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa dalam memberikan layanan kepada pemohon diharapkan dilakukan dengan sepenuh hati. “Semua layanan publik harus berbasis HAM dan ini harus tersedia di Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo, “jelasnya.

Tersedianya ruangan laktasi, ruangan bermain anak, kamar mandi difable, kursi roda untuk difable, ruang tunggu difable, tempat parkir difable adalah beberapa hal yang harus tersedia dalam rangka pemenuhan HAM.

Meskipun layanan imigrasi yang ada sudah baik dan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, namun hal tersebut tidak menjadikan cepat puas. “Semua petugas tetap meningkatkan kinerjanya sesuai dengan slogan yang digelorakan Kementerian Hukum dan HAM yaitu tata nilai Kami PASTI, “pungkasnya.(Humas Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah-Jateng)

  

  

Sudah Saatnya Pelayanan Publik Berbasis HAM

Temanggung, ham.go.id – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Dewa Putu Gede, melakukan lawatan ke Rutan Temanggung. Kunjungan Kepala Kantor Wilayah yang didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Heni Yuwono, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rr.Sri Widyaningsih, dan Kepala Bidang HAM, Yuri Priyanto serta Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Tri Junianto dalam rangka Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), Senin (15/10).

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia dan surat Kepala Kantor Wilayah Nomor : W13-HA.02.02-1486 hal Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM, untuk itu kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik itu Pemasyarakatan dan Keimigrasian Di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah diharapkan semua area pelayanan publik yang ada berbasis HAM.

Dalam kesempatan ini, Kakanwil dan rombongan melakukan pemeriksaan aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas pengunjung, antara lain  maklumat pelayanan, ruang/loket/kotak pengaduan, toilet khusus penyandang disabilitas, lantai pemandu, informasi pelayanan publik, ruang laktasi, ruang bermain anak, rambu-rambu kelompok rentan, jalan landau, dan loket/layanan khusus bagi lanjut usia, anak, ibu hamil, serta penyandang disabilitas.

Selain itu, aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas (WBP) juga menjadi sasaran pemeriksaan berikutnya. Antara lain ruang/loket/kotak pengaduan, toilet khusus bagi WBP penyandang disabilitas, lantai pemandu, informasi pelayanan publik, rambu-rambu kelompok rentan, alat bantu kelompok rentan, jalan landau, tempat ibadah, sarana olahraga dan rekreasi, dan pelayanan kesehatan, serta ketersediaan air bersih.

Usai memeriksa beberapa area pelayanan publik, Kakanwil juga mengecek kesiapan petugas. Kesiapan ini dalam hal memberikan pelayanan kepada kelompok rentan serta ketersediaan tenaga kesehatan dan psikolog.

Kepatuhan seluruh pegawai baik pejabat maupun pelaksana juga tidak luput dari perhatian. Hal tersebut mencakup beberapa standar pelayanan meliputi layanan bimbingan kegiatan, layanan bimbingan rohani, layanan fasilitas bantuan hukum, layanan izin luar biasa, layanan kegiatan kesenian dan olahraga.

Diakhir kunjungan, Kakanwil berpesan kepada seluruh petugas pemasyarakatan di Kementerian Hukum dan HAM harus selalu bersyukur, mempunyai integritas, keberanian namun tetap bekerja dengan hati.

“Petugas Pemasyarakatan harus memahami aturan-aturan yang berlaku terutama terhadap hak-hak dasar Warga Binaan Pemasyarakatan, ” tuturnya.”Dan jangan lupakan pemenuhan HAM dalam memberikan layanan publik terutama aksesibilitas penyandang disabilitas,” pungkasnya.

Kakanwil Beri Apresiasi Pelayanan Publik Di Kanim Cilacap Yang Bernuansa HAM

Cilacap, ham.go.id – Menutup rangkaian kunjungan kerja dalam rangka Penilaian Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) hari kedua, Kepala Kantor Wilayah, Dewa Putu Gede meninjau Kantor Imigrasi Cilacap, Selasa (12/10).

Didampingi oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Ramli HS dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rr. Sri Widyaningsih, Dewa Putu Gede melakukan pemeriksaan dan assessment terkait pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Imigrasi Cilacap yang berorientasi pada HAM.

Membuka kegiatan penilaian, Dewa Putu Gede beserta tim melihat dari dekat dan memeriksa ketersediaan beberapa parameter pendukung pelayanan publik berbasis HAM (khusus untuk Kantor Imigrasi).

Dari hasil pemeriksaan dan assessment tersebut secara garis besar Kantor Imigrasi Cilacap dapat dikategorikan telah melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari telah terlaksananya  Pemeriksaan  Aksesibilitas sesuai SOP yang telah ditentukan,  telah tersedia fasilitas bagi pengunjung antara lain :

  1. Maklumat pelayanan
  2. Ruang/loket/kotak pengaduan
  3. Toilet khusus penyandang disabilitas
  4. Lantai pemandu
  5. Informasi pelayanan public
  6. Ruang laktasi
  7. Ruang bermain anak
  8. Rambu-rambu kelompok rentan
  9. Jalan landau, dan loket/layanan khusus bagi lanjut usia, anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas
  10. Petugas yang siaga melayani kelompok rentan dan ketersediaan tenaga kesehatan/psikolog.
  11. Pemeriksaan Kepatuhan pejabat, pegawai dan pelaksana terhadap standar pelayanan.

Namun dari pengamatan tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rr. Sri Widyaningsih secara khusus memberikan beberapa catatan dan saran untuk meningkatkan penilaian pelayanan publik.

“Untuk segala informasi yang disampaikan melalui media visual, entah itu banner, spanduk, papan pengumuman dan sebagainya, diharapkan untuk selalu menyertakan identitas, baik nama pimpinan, nama kantor, email atau yang lainnya sebagai tanda dan pembeda dengan UPT yang lain, “ujarnya.

Menutup rangkaian kegiatan Dewa Putu Gede berpesan untuk terus meningkatkan kinerja khususnya terkait pelayanan publik. “Bekerjalah dengan semangat dan ikhlas, niatkan sebagai ibadah, sudah saatnya kita merubah mindset, pola pikir.., ” ucap beliau.

“Saya tahu perubahan memang sangat tidak menyenangkan, namun bila kita tidak berubah maka perubahan tersebut yang akan merubah kita, dan itu saya pastikan lebih tidak menyenangkan, ” tutup Dewa Putu Gede yang diakhiri dengan photo bersama.

KOORDINASI PENILAIAN KAB/KOTA PEDULI HAM KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH DI SEMARANG

Semarang, ham.go.id – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (Dra. Sri Widyaningsih, SH. MHum. MA) didampingi oleh Kepala Bidang HAM (Yuri Priyanto, SH. MH) membuka Rapat Koordinasi Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM bertempat di Hotel Muria Semarang Jl. Dr. Cipto No. 73 Semarang, Senin (23/07).

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 – 26 Juli 2018 diikuti olehBiro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Dalam rapat tersebut dibahas antara lain tentang ketentuan dokumen penilaian Kabupaten/Kota  Peduli HAM, Kriteria penilaian yang akan diberikan untuk Kabupaten/Kota Peduli HAM dan hal-hal lain terkait.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama antara peserta rapat dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. (Bidang HAM)

FGD Evaluasi Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM

Salatiga, ham.go.id – Produk Hukum Daerah (Perda) pada dasarnya dibuat untuk menjadi garis kebijakan daerah dalam mengimplementasikan kemakmuran & kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Untuk itu diperlukan pemahaman dan sensitivitas terhadap implementasi HAM dalam kebijakan pembuatan perda. Guna mewujudkan hal tersebut,  Kanwil Kemenkumham Jateng  bekerjasama dengan Bagian Hukum Setda Salatiga menggelar FGD dengan tajuk Evaluasi Produk Hukum Daerah Kab/Kota dari perspektif HAM di Resto Joglo Tepi Sawah, Salatiga, Kamis (19/07).

Kepala Bidang HAM, Yuri Priyanto saat membuka acara mengatakan bahwa Kanwil Kemenkumham Jateng bersama-sama dengan FH Unika Soegijapranata mengambil data rancangan produk hukum daerah dari Kota Salatiga. “Salah satu yang diusulkan untuk diidentifikasi dari perspektif HAM adalah Raperda Kota Salatiga tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu, kemudian dijadikan bahan dalam kegiatan ini, ” ujar Bapak Yuri.

Lebih lanjut Yuri Priyanto menuturkan bahwa evaluasi Raperda ini menggunakan acuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Permenkumham RI No. 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan HAM dalam pembentukan Peraturan PerUUan.

Raperda tersebut disusun dengan tujuan mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum. Hal ini karena pemberian bantuan hukum khususnya di Kota Salatiga selama ini dirasa belum banyak menyentuh masyarakat tidak mampu sehingga kesulitan untuk mengakses hak memperoleh keadilan.

Hasil FGD antara lain :

  1. Titik berat substansi HAM dalam raperda ini tentang Hak Atas Proses Peradilan yang Adil,
  2. Rumusan & Ruang Lingkup masyarakat tidak mampu harus diperjelas,
  3. Ruang lingkup penerima bantuan hukum hampir sama dengan batasan masyarakat tidak mampu,
  4. Raperda ini selain mengacu pada UU HAM juga UU Bantuan Hukum.

Sebagai informasi FGD ini dihadiri 50 peserta dari OPD di Kota Salatiga yang terkait dengan Raperda tersebut, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, biro hukum Provinsi Jateng serta para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Jateng. Sedangkan narasumber menghadirkan Kabag Hukum Setda Salatiga dan Dosen FH Unika Soegijapranata.

Rapat Koordinasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Provinsi Jawa Tengah

Semarang, ham.go.id –  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, menggelar Rapat Koordinasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2018 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-provinsi Jawa Tengah, Selasa (17/04).  Acara dibuka oleh Rr. Sri Widyaningsih Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Rr. Sri Widyaningsih menyampaikan bahwa Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) merupakan komitmen negara dan pemerintah Indonesia terhadap penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM baik di tingkat pusat maupun daerah di seluruh Indonesia dan juga merupakan amanat dari Perpres Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perpres Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019, dimana panitia RANHAM Kabupaten/kota bertugas melaksanakan program utama/strategi yang meliputi :

  1. Harmonisasi rancangan produk hukum daerah yang terkait dengan hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan penguasaan lahan;
  2. Pengelolaan dan pemerataan distribusi (sebaran) jumlah guru di daerah;
  3. Penyediaan ruang menyusui yang memadai bagi perempuan bekerja di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta;

Kegiatan ini dihadiri oleh 35 (tiga puluh lima) orang, yaitu dari Biro hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah, Bappeda Propinsi Jawa Tengah dan Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Narasumber kegiatan ini berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah. (Bidang HAM)

Skip to content