DISEMINASI HAM BAGI APARATUR PEMERINTAH DAN TOKOH MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

Aceh, ham.go.id – Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang melaksanakan Diseminasi HAM dengan tema “melalui Diseminasi Hak Asasi Manusia Kita Tingkatkan Pemahaman Ham Aparatur Negara dan Masyarakat,  demi terwujudnya Kabupaten aAeh Tamiang yang mengimplementasikan strategi ranham tahun 2015-2019 “. (27/2)

Kegiatan tersebut dibuka oleh Bapak Wakil Bupati, yang selanjutnya mengapresiasikan kegiatan tersebut. Selain itu beliau juga mengharapkan kerjasama lebih lanjut dalam berbagai kegiatan dengan pihak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Adapun yang menjadi narasumber pada kegiatan tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Aceh  Bapak Sasmita,  S.H.,M.H.

Focus Group Discussion (FGD) Pengumpulan dan Pengolahan Data Implementasi Hak Asasi Manusia

Propinsi Aceh, Pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 telah melaksanakan  Kegiatan  Pengumpulan dan Pengolahan Data Implementasi Hak Asasi Manusia di Wilayah Tahun Anggaran 2017 Kegiatan ini diikuti 30 peserta yang terdiri dari Satuan Kerja Pemerintah Aceh. Kegiatan ini mengusung tema “Melalui Focus Group Discussion (FGD) Pengumpulan dan Pengolahan Data Implementasi Hak Asasi Manusia di Wilayah kita tingkatkan kinerja Pemerintah Aceh dalam rangka mewujudkan Penghormatan, Pemajuan,  Perlindungan dan Penegakan HAM.” “.

Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Implementasi Hak Asasi Manusia di Wilayah di lanjutkan dengan Penyampaian Materi, yang disampaikan oleh Narasumber, yaitu Bapak Irfan, S.H., M.H. (Kepala Bidang HAM) dengan Tema : implementasi HAM Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh”.

Beliau menjelaskan tentang Implementasi HAM yang bertujuan untuk meningkatkan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Intinya tujuan Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Implementasi Hak Asasi Manusia di Wilayah dalam rangka Pelaksanaan Program Peningkatan Pembangunan HAM di Indonesia, Khususnya Propinsi Aceh.. Kegiatan berlangsung mulai pukul 08.30 wib sampai dengan 13.00 wib

RAKOR PENILAIAN KABUPATEN/ KOTA PEDULI HAM


Aula Sekretariat Daerah Aceh , Banda Aceh –Penilaian Kabupaten/ Kota Peduli HAM merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan Penghormatan, Pemajuan, Pemenuhan, Perlindungan, dan Penegakan HAM. Kriteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM bertujuan untuk memotivasi Pemerintah Kabupaten/ Kota dan mengembangkan sinergitas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di daerah dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pemajuan, Pemenuhan, Perlindungan, dan Penegakan HAM dan memberikan penilaian terhadap struktur, proses, dan hasil capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Kendala yang dihadapi saat ini adalah minimnya pemahaman maupun kepedulian Kabupaten/ Kota untuk dapat melaporkan implementasi HAM, sehingga menyulitkan untuk memperoleh data yang akurat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM, dimana merupakan pedoman dalam pelaksanaan Penilaian Kriteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM, untuk itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penilaian Kabupaten/ Kota Peduli HAM yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017 di Aula Sekretariat Daerah Aceh. Kegiatan ini diharapkan dapat memacu atau memotivasi pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dalam implementasi kriteria daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM.

Maksud dan Tujuan adalah :

  1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Penilaian Kabupaten/ Kota Peduli HAM;
  2. Tersosialisasinya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM bagi Aparatur Pemerintah;
  3. Meningkatkan Pemahaman dan koordinasi yang baik antara SKPA dan SKPK dalam penyampaian data yang dibutuhkan untuk data Kirteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM;
  4. Terwujudnya Kabupaten/ Kota Peduli HAM di Aceh.

Kanwil Aceh Gelar Rangkaian Kegiatan Telaahan dan Rekomendasi Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh tahun 2017 telah melaksanakan serangkaian kegiatan telaahan dan rekomendasi produk hukum daerah dari perspektif HAM. Kegiatan yang  dimulai sejak tanggal 30 Januari 2017 dengan agenda kegiatan Inventarisasi Produk Hukum Daerah yang belum berperspektif HAM dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, pejabat struktural Eselon III dan IV pada Bidang Hukum dan HAM, Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, dan Staf Bidang HAM selaku Tim pelaksana kegiatan telaahan dan rekomendasi produk hukum daerah dari perspektif HAM.

Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Peraturan Daerah tersebut meliputi program legislasi daerah yang disusun pada tahun berjalan, Peraturan Daerah yang menjadi perhatian masyarakat terkait HAM dan Peraturan Daerah yang direkomendasikan oleh presiden dan mendagri untuk selanjutnya disusun dalam bentuk Daftar Inventaris masalah (DIM). Hasil inventarisasi tersebut akan dibahas untuk mencari solusi terhadap suatu permasalahan HAM pada tataran substansi maupun implementasi suatu produk hukum daerah dalam Focus Group Discussion (FGD) yang juga merupakan salah satu rangkaian kegiatan  telaahan dan rekomendasi produk hukum daerah dari perspektif HAM.

Selanjutnya kegiatan FGD dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 17  Mei 2017 dengan melibatkan 25 (dua puluh lima) peserta yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), akademisi dan perancang peraturan perundang- undangan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mencari solusi terkait DIM yang telah disusun sebelumnya oleh Tim Kantor Wilayah terhadap materi muatan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan.

Narasumber pada kegiatan FGD adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan akademisi yang telah melakukan kajian terhadap Qanun Aceh tentang Kesehatan. Dalam kegiatan tersebut dikumpulkan data- data permasalahan dari peserta terkait implementasi Qanun tersebut dilapangan untuk selanjutnya dirumuskan solusi melalui rekomendasi untuk merivisi sebagian atau seluruh materi muatan dalam Qanun yang bermasalah. Selanjutnya Hasil FGD tersebut ditelaah oleh Tim telaahan dan rekomendasi produk hukum daerah dari perspektif HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh untuk dikeluarkan sebuah rekomendasi sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

RAKOR RANHAM PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA

 

  1. PESERTA RAPAT KOORDINASI

    Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan komitmen negara dan pemerintah terhadap Penghormatan, Pemajuan, Pemenuhan, Perlindungan, dan Penegakan HAM baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan suatu dokumen yang berkembang yang didalamnya disesuaikan dengan fokus, potensi, dan permasalahan masing – masing. Pelaksanaan RANHAM Tahun 2015 – 2019 disadari belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

    Pemerintah sudah mencanangkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari Periode I (pertama) sampai dengan saat ini, yaitu RANHAM Tahun 2015 – 2019 yang merupakan tuntutan internasional sebagai amanat dari Deklarasi Wina Tahun 1993, yaitu Negara – negara anggota PBB harus membuat Action Plan HAM. Konferensi Wina di nilai sebagai salah satu konferensi HAM terbesar di Wina sejak di cetuskannya Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948. Dengan demikian RANHAM merupakan satu mata rantai perjalanan sejarah kesadaran yang bersifat kolektif semua bangsa di dunia untuk menghargai dan menghormati HAM dan sekaligus mengenal universalitas, keutuhan dan saling ketergantungan pada nilai–nilai universal kemanusiaan itu.

    Adapun nilai Strategis RANHAM  itu sendiri adalah merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah dan Masyarakat dalam upaya Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM, menjadi tolak ukur Pembangunan Nasional, khususnya Bidang HAM, sebagai Wadah untuk memperkuat kohesi sosial sebagai landasan terciptanya supremasi hukum dan mediasi yang tepat untuk berkoordinasi dan menyelesaikan persoalan – persoalan dalam masyarakat, serta sebagai sarana untuk menyusun dan mengembangkan program strategis di bidang HAM. Dengan Demikian RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang digunakan sebagai acuan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Pemajuan, dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

    Dalam rangka menyamakan persepsi, gerak dan langkah dalam pelaksanaan RANHAM dan penguatan koordinasi dalam penyampaian Laporan Kabupaten/ Kota Peduli HAM , Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh menyelenggarakan Rapat Koordinasi RANHAM Bagi Sekretariat Bersama RANHAM Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 Maret 2017 di Oasis Hotel – Banda Aceh. Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan RANHAM Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan buah pikiran yang konstruktif dan inovatif untuk mencarai solusi terhadap kendala – kendala yang dihadapi dalam implementasi Aksi HAM serta Verifikasi Penilaian Kabupaten/ Kota Peduli HAM di Provinsi Aceh.

    Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah ;

    1. Sebagai wahana konsolidasi dan peningkatan kapasitas Sekretariat RANHAM Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan Strategi RANHAM 2015 – 2019 di Aceh;
    2. Mengembangkan program – program tertentu yang diadakan pada pemecahan masalah yang mendesak diatasi terutama bagi kelompok rentan yang ada di masyarakat;
    3. Mencari  solusi terhadap permasalahan atau kenddala yang dihadapi dalam implementasi Strategi RANHAM di Aceh.

SOSIALISASI HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM DI PROVINSI ACEH

Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2017 telah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan  Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2017, dengan Tema : “ Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hak Sipil “. Kegiatan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan  Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2017 di lanjutkan dengan Penyampaian Materi, yang disampaikan oleh 2 (dua) orang Narasumber, yaitu Kepala Badan Narkotika Propinsi Aceh, Bapak Brigjen. Pol. Drs. Eldi Azwar, S.H., M.A.P  dalam hal ini Beliau menjelaskan bahwa Kejahatan Narkotika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Penyalahgunaan narkoba yang di lakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum, Perlu diketahui bahwa Tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, ataupun pasal yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Anak dalam kasus kejahatanNarkoba mendapat hukuman ½ (setengah) dari hukuman yang seharusnya sebagaimana dikehendaki oleh UU 35/2009 ttg Narkotika Pasal 114 ayat (1) sejalan dengan UU no 11/2012 ttg Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 ayat (2) “pidana penjara yg dpt dijatuhkan kpd anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”

Pada dasarnya paling penting adalah pengawasan dan pencegahan terhadap anak untuk melakukan perbuatan melawan hukum, apabila terlanjur dalam melakukan perbuatan melawan hukum diupayakan Rehabilitasi dan/atau Diversi yang dalam pengertiannya oleh UU no 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 1 angka 7 disebutkan adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Narasumber selanjutnya adalah Peneliti Muda pada Pusat Penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia, Ibu Yuliana Primawardani, S.Sos, M.Si. yang menjelaskan Penanganan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba hampir sama dengan penanganan kasus anak lainnya. Akan tetapi tidak semua pihak dalam proses peradilan dapat mengeluarkan kebijakan tertentu terhadap si anak karena adanya Undang-Undang Narkotika.

Saat ini  Undang-Undang Sistem Peradilan Anak belum diterapkan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan sebagian besar pemberian diversi tanpa persidangan pada anak pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan tanpa melihat batasan usia. Hal ini dikarenakan diversi tanpa persidangan dapat diberikan pada anak dibawah usia 12 tahun didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penanganan Anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam hal ini dapat dilakukan Rehabilitasi  pendekatan Humanis dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Namun pendekatan humanis ini seyogyanya tidak mengesampingkan penegakan hukum dengan tetap menempatkan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Pada Intinya tujuan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan HAM bertujuan untuk mencari solusi pada permasalahan Anak yang terjerat kasus narkotika. Sosialisasi Hasil Penelitian dan pengembangan juga bertujuan  agar terjalin koordinasi yang baik antara para instansi dalam penanganan kasus dalam rangka menyusun kebijakan maupun perda yang ada di aceh.

Kegiatan berlangsung mulai pukul 08.30 wib sampai dengan 13.00 wib.

SOSIALISASI LAYANAN DATABASE PERMASALAHAN HUKUM DAN HAM (DATAMASKUMHAM) PROVINSI ACEH

Banda Aceh, Pada hari Jumat  17 Maret 2017  telah dilaksanakan Sosialisasi Layanan Database Permasalahan Hukum dan HAM (DATAMASKUMHAM) yang merupakan salah satu program Badan Penelitian dan Pengembanagan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I. Sosialisasi ini sekaligus menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-03.PR.01.02 Tahun 2016 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2017. Acara dihadiri oleh Kepala Bidang Hukum, Plh. Kepala Bidang HAM, Kepala Sub.Bidang Fasilitasi Peraturan Perundang-Undangan, Kepala Sub. Bidang Pelayanan, Pengkajian dan Informasi HAM, Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, dan Staf Bidang HAM.

Acara dimulai pada pukul 15.00 WIB diawali dengan Pembukaan oleh PLH. Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Bapak Irfan S.H., M.H.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan terkait tata cara aplikasi DATAMASKUMHAM melalui web pada petunjuk teknis yang telah diberikan oleh Badan Penelitian dan Pengembanagan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I.

Sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan mengenal aplikasi DATAMASKUMHAM sebagai program baru yang merangkum seluruh permaslahan hukum dan HAM yang terjadi di Daerah. Dalam hal ini, sosialisasi lebih menitikberatkan pada tata cara Entry Data DATAMASKUM pada situs http://SIPKUMHAM.BALITBANGHAM.GO.ID

Setelah mencoba login dengan membuka langsung situs tersebut pada browser internet, timbul beberapa masukan dan permasalahan yang akan dikaji ulang sebagai masukan dalam perbaikan program DATAMASKUMHAM ada beberapa masukan dan hambatan yang ditemui antara lain:

  1. Identifikasi masalah yang ditetapkan sebagai permasalahan prioritas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Hal ini menjadi pertanyaan dalam sosialisasi karena hal ini tentu menjadi suatu kesulitan karena permasalahan harus diinventarisasi terlebih dahulu dengan mengambil 5 (lima) permasalahan prioritas;

  2. Tidak ditemukan menu “Simpan/ Save” pada situs yang tersedia setelah mengisi form input (matrik isian)

  3. Tidak tersedianya tata cara menambah jumlah kasus pada matrik isian;

  4. Sumber data yang akan diisi dalam matrik isian.

Beberapa hambatan diatas belum terdapat solusi sehingga dibutuhkan koordinasi lebih lanjut pada bagian Program Badan Penelitian dan Pengembanagan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I. sebagai arahan dalam pengisian Matrik Indentifikasi Permasalahan Hukum dan HAM.

Kegiatan Rapat ini ditutup oleh PLH. Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh pada pukul 17.00  Wib.

DISEMINASI HAM DI KABUPATEN BIREUEN PROPINSI ACEH

Propinsi Aceh, Pada hari Kamis  tanggal 23 Februari 2017 telah melaksanakan Kegiatan Diseminasi Hak Asasi Manusia di Kabupaten Bireuen. Pengarahan sekaligus membuka langsung secara resmi Kegiatan Diseminasi HAM bagi Aparatur Pemerintah di Kabupaten Bireuen oleh Bupati Bireuen dalam hal ini diwakili oleh Asisten III Bapak Drs. Muzakkir

Kegiatan ini diikuti 30 peserta yang terdiri dari SKPK, LSM, tokoh masyarakat di lingkungan Setda Kab. Bireuen, bertempat di Ruang OpRoom Setda Kab.Bireuen. Kegiatan ini mengusung tema “Melalui Diseminasi Hak Asasi Manusia bagi Aparatur pemerintah dan Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Bireuen kita tingkatkan Pengetahuan, Pemahaman, dan Penyebarluasan Nilai-Nilai HAM bagi Aparatur Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Menyongsong Pelaksanaan RANHAM Tahun 2015-2019“.

Kegiatan Diseminasi HAM di Kabupaten Bireuen di lanjutkan dengan Penyampaian Materi, yang disampaikan oleh 2 (dua) orang Narasumber, yaitu Bapak Irfan, S.H., M.H. (Plh. Kepala Bidang HAM) dengan Tema : Penerapan Norma dan Standar HAM dalam rangka Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019”.

Narasumber selanjutnya Bapak M.Zubair, S.H.,M.H. (Kepala Bagian Hukum Setdakab. Bireuen). Beliau menjelaskan tentang Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional HAM yang bertujuan untuk meningkatkan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh negara terutama pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Intinya tujuan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi HAM dalam rangka Pelaksanaan Program Peningkatan Pembangunan HAM di Indonesia, Khususnya Propinsi Aceh. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh melaksanakan salah satu tugas dan fungsinya yaitu Penyebarluasan nilai-nilai HAM kepada Aparatur Pemerintah daerah.

Kegiatan berlangsung mulai pukul 08.30 wib sampai dengan 13.00 wib. (Dok/Foto : BIDANG HAM)

Skip to content