Kemenkumham Aceh Laksanakan FGD Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah

Banda Aceh, ham.go.id – Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh menggelar kegiatan focus group discussion (FGD) terkait dengan Rancangan Qanun Provinsi tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) dan Rancangan Qanun Kawasan Kota Mandiri Samar Kilang Kabupaten Bener Meriah, Senin (9/8/2021).

Bertempat di Aula Bangsal Garuda Kanwil Kemenkumham Aceh, kegiatan ini menghadirkan Guru Besar Pasca Sarjana UIN Ar-raniry, Prof. Dr. Syahrizal, MA dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Aceh, Sasmita, SH., MH.

Selain itu, turut hadir pula sejumlah perwakilan dari instansi terkait, akademisi, LSM, DPRA, Biro Hukum Setda Provinsi Aceh dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bener Meriah.

Dalam kesempatan tersebut, Syahrizal mengatakan bahwa pembentukan sebuah qanun yang representatif harus memperhatikan tiga aspek landasan hukum yaitu filosofis, akademis, dan yuridis.

Ia melanjutkan, dalam menyusun rancangan Qanun harus berdasarkan pada hierarki dan dasar pertimbangan peraturan yang relevan.

“Pertimbangan peraturan harus relevan,baik langsung maupun tidak, dari segi lembaga,
kewenangan dan materi muatan,” terangnya.

Disisi lain, Sasmita menjelaskan terkait konstruksi konsideran sebuah qanun disamping harus memperhatikan landasan hukum dan materi muatan, juga harus memperhatikan pertimbangan bahasa hukum yang padat, singkat dan jelas.

Hal itu dikarenakan asas materi muatan sebagai unsur yakni mengayomi, kemanusiaan, kekeluargaan, keaneka ragaman, keadilan, non diskriminatif dan kebersamaan.

“Tidak lupa pertimbangan dari segi hierarki peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak terjadi tumpang tindih pemberlakuan aturan hukum,” paparnya.

Kegiatan diskusi terarah ini dilaksanakan dengan tujuan agar kedua rancangan qanun tersebut berguna untuk kemaslahatan umat.

Dalam kegiatan FGD ini diharapkan dapat menampung masukan-masukan dan tanggapan yang baik sebagai upaya perbaikan kesempurnaan rancangan Qanun tersebut.

“Qanun ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Aceh secara umum dan Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Bener Meriah,” tambah Sasmita.

Selanjutnya rekomendasi dan telaah yang telah dilakukan akan dikirim ke lembaga terkait yang mengesahkan rancangan qanun dengan tembusan ke Dirjen HAM.

2

3

4

5

6

Red. Humas Kanwil Kemenkumham Aceh
#KanwilAcehPastiBereh
#pastiwbk
#KumhamPasti

TERKAIT KASUS PELANGGARAN HAM MASA LALU, KEMENKUMHAM ACEH GELAR RAPAT KOORDINASI DENGAN BERBAGAI PIHAK

Banda Aceh, ham.go.id – Dalam rangka penanganan berbagai peristiwa pelanggaran HAM masa lalu di Aceh, Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh bekerjasama dengan Direktorat Jenderal HAM menggelar Rapat Koordinasi Kebutuhan Korban Peristiwa Jambo Keupok, Simpang KKA, dan Rumoh Geudong di Aceh Tahun Anggaran 2021. Rapat ini dilaksanakan pada hari Selasa (22/6) pagi di Aula Bangsal Garuda Kanwil Kemenkumham Aceh.

Penanganan peristiwa pelanggaran HAM telah menjadi komitmen nasional Pemerintah yang tertuang ke dalam Perpres No 18 Tahun 2020 Tentang RPJM 2020-2024 yang menegaskan penyelesaian penanganan kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Oleh karena itu kegiatan ini merupakan penanganan peristiwa pelanggaran HAM yang menggunakan pendekatan non yudisial dengan mengupayakan mengidentifikasi kebutuhan dari pihak korban.

Tim Terpadu yang dibentuk dan ditetapkan dalam Keputusan Menkopolhukam yang pada kesempatan kegiatan ini diwakili oleh Kepala Sub Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat Wilayah IV, Jualiansyah, selaku moderator, menyampaikan bahwa selain merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah dalam menangani sejumlah kasus pelanggaran HAM Aceh, rapat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan para korban/keluarga peristiwa Jambo Keupok di Kab. Aceh Selatan, Simpang KKA di Kab. Aceh Utara, dan Rumoh Geudong di Kab. Pidie.

“Kita terus berkomitmen untuk menangani kasus pelanggaran HAM di Aceh tersebut dengan memenuhi kebutuhan korban konflik,” tuturnya.

Lebih lanjut, Jualiansyah menerangkan sasaran kegiatan ini ialah untuk mendapatkan informasi dan masukan dari pihak terkait mengenai kebutuhan para korban dan kebijakan untuk memastikan dan mendorong serta memastikan usulan kebutuhan korban baik secara individual maupun komunal.

Selain dihadiri oleh Kakanwil Kemenkumham Aceh, turut serta dalam rapat ini yaitu Bupati Aceh Selatan, perwakilan Bupati Aceh Utara, perwakilan Bupati Pidie, perwakilan dari Dirjen HAM, Kadiv Keimigrasian, Kadiv Yankumham, Kabid HAM Kemenkumham Aceh, Perwakilan Biro Hukum Pemerintah Aceh, pihak korban, dan sejumlah peserta rapat lainnya.

Bertindak sebagai narasumber adalah perwakilan Biro Hukum Pemerintah Aceh, Kabag Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Hukum, Sulaiman. Dalam paparannya, mengatakan pertemuan ini sangat penting dilakukan untuk mengakomodir segala kebutuhan dari pihak korban. Sehingga setelah mengidentifikasi kebutuhan korban dengan baik, Ia meyakini hal tersebut akan berdampak pada kebjakan yang akan dikeluarkan nantinya.

“Besar harapan dalam kegiatan ini dapat menampung masukan yang jelas terkait kebutuhan korban,” jelas sulaiman.

Selain itu dirinya juga berharap pemerintah daerah masing-masing mampu mengoptimalkan perannya khususnya dalam penanganan kasus pelanggaran HAM. Karena menurutnya pemerintah daerah harus menjalankan amanat UUD 45 yang dimana mengamanatkan untuk melindungi dan memenuhi hak korban pelanggaran HAM.

Setelah pembukaan, kegiatan ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Seluruh peserta menyepakati kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan korban/keluarga sangat diharapkan. Oleh karena itu segala masukan yang terkumpul hari ini diharapkan dapat melahirkan sebuah kebijakan yang baik bagi korban pelanggaran HAM tersebut.

2

3

4

4a

5

5a

5b

6

Red. Humas Kanwil Kemenkumham Aceh
#KanwilAcehPastiBereh
#pastiwbk
#KumhamPasti

TANGANI MASALAH ABH, KANWIL KEMENKUMHAM ACEH LAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI

Banda Aceh, ham.go.id – Tim Yankomas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh melaksanakan Rapat koordinasi Telaahan Yankomas Dengan Kasus penanganan Anak Perempuan yang berhadapan dengan Hukum (ABH), Rabu (28/4/2021).

Bertempat di Aula Bangsal Garuda Kanwil Kemenkumham Aceh, Rapat ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sasmita, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Heri Azhari) dan Kepala Divisi Administrasi (Rakhmat Renaldy). Selain itu juga hadir Kabag PDH, Kepala Bapas Banda Aceh, Kepala LPKA, Kepala LPP, dan serta Tim Yankomas Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Kegiatan ini membahas rencana kerjasama Lembaga Asosiasi Spikolog Forensi Indonesia ( Apsifor) dengan Balai Pemasyarakatan terkait Pembinaan dan konseling terhadap ABH yang ditempatkan di LPKA atau LPKS.

Kepala Divisi Yankumham, Sasmita, mengatakan bahwa penempatan ABH ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan sangat tepat mengingat adanya perlindungan HAM sesuai UU HAM 39/1999 Pasal 8 Penghormatan, Perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM menjadi tanggung jawab Negara, karena anak termasuk kelompok rentan yang harus dilindungi oleh undang-undang.

“Untuk itu terlebih dahulu harus dibuat MoU (Memorandum of Under Standing) agar saling membutuhkan terkait penanganan ABH dan kerjasama bisa dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya

Disamping itu, terulangnya kasus pidana yang dilakukan ABH disebabkan pembimbingan yang kurang efektif. selain itu, Hasil putusan perkara Pidana oleh Hakim di Pengadilan Negeri dengan pertimbangan Litmas Balai Pemasyarakatan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum ( ABH) anak perempuan ditempatkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ) ,

Namun pihak Bapas tidak berani merekomendasikan karena LPKA Banda Aceh hanya menerima Narapidana/Tahanan anak Laki-laki, sehingga ditempatkan ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ( LPKS) di bawah Dinas Sosial.

“Rapat Koordinasi ini akan membahas segala permasalahan, untuk dicarikan jalan keluarnya,” tutupnya.

IMG 20210502 WA0010

IMG 20210502 WA0008

IMG 20210502 WA0006

IMG 20210502 WA0005

IMG 20210502 WA0004

Red. Humas Kanwil Kemenkumham Aceh

Kemenkumham Aceh Perkuat UPT Pemasyarakatan Dan Imigrasi Dalam Pelayanan Publik Berbasis HAM

Langsa, ham.go.id Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Aceh melakukan penguatan terhadap petugas Pemasyarakatan dan Imigrasi di 5 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di Kota Langsa, Aceh Tamiang dan Aceh Timur, di Aula Lapas Narkotika kelas II B Langsa, rabu (7/4).

Kalapas Narkotika Kelas II B Langsa, Herman Anwar yang Membuka kegiatan tersebut mengucapkan terimakasih karena pihak divisi pelayanan hukum Kanwil Hukum dan HAM Aceh memilih Lapas Narkotika sebagai tempat diselenggarakannya kegiatan tersebut.

“Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini Lapas Narkotika Langsa dapat memberikan pelayanan berbasis HAM lebih baik lagi dengan berbasis IT” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan yaitu Kepala Bidang HAM di Kanwil Kemenkumham Aceh, Edison mengatakan bahwa ada sebanyak 30 petugas dari Kantor Imigrasi Langsa, Lapas Kuala Simpang, Lapas Idi , Lapas Langsa dan Lapas Narkotika yang mendapatkan penguatan.

Adapun tiap 10 Desember diperingati sebagai hari HAM sedunia dan hampir tiap tahun Kemenkumham RI memberi penghargaan kepada UPT atas pelayanan publik berbasis HAM.

“Jadi Kanwil Aceh akan terus memberikan sosialisasi sesuai permenkumham 27 bagi UPT yang sudah ataupun belum mendapat penghargaan” ucapnya.

Adapun Kepala Divisi administrasi Kanwil Kemenkumham Aceh, Rakhmat Renaldy pada kesempatan itu memberikan pencerahan tentang persepsi pelayanan publik berbasis HAM dalam rangka pembangunan zona integritas. Sedangkan pemateri kedua dari Akademisi yaitu Amirsyam menyampaikan tentang standar pelayanan publik secara mendetail sesuai Permenkumham Nomor 27.

(*Sumber: https://dialeksis.com/Aceh/kemenkumham-aceh-perkuat-upt-pemasyarakatan-dan-imigrasi-dalam-pelayanan-publik-berbasis-ham/ )

KEMENKUMHAM ACEH SOSIALISASIKAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAPORAN AKSI HAM

Bireuen, ham.go.id – Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM, Kemenkumham Aceh dan Pemerintah Aceh melaksanakan rapat koordinasi untuk mensosialisasikan langsung pedoman pelaporan Aksi HAM. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sasmita, Senin, (22/3/2021) saat melakukan kunjungan ke Pemkab Bireuen.

2

Sasmita mengungkapkan bahwa, Pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Ranham. Dari 23 Kabupaten/Kota yang ada di Aceh, Kab. Bireuen merupakan salah satu Kabupaten yang mendapatkan rapor merah pelaporan capaian aksi HAM.

“Sosialisasi langsung pedoman pelaporan Aksi HAM ini dilaksanakan agar Kab. Bireuen untuk tahun ini laporannya menjadi hijau, lagi pula melaksanakan amanah Bapak Sekda Provinsi, Taqwallah bahwa pada tahun ini Aceh ditargetkan tidak ada yang merah,” kata Kadiv Yankumham Kemenkumham Aceh tersebut.

3

Selanjutnya, Sasmita menambahkan, ditahun ini Pemerintah sedang menyiapkan Perpres 2021-2025, meskipun belum ditandatangani Presiden, namun menurutnya paling tidak harus berjalan delapan aksi HAM.

“Untuk B04 yang dimulai sejak 28 April sampai 5 Mei pada tahun berjalan, lewat tanggal tersebut laporan tidak bisa dikirim lagi ke KSP karena telah terkunci,” ujarnya.

Adapun delapan kriteria Aksi HAM tersebut yaitu, Pemetaan jumlah perusahaan yang ada untuk mengecek tenaga kerja, Pemetaan jumlah tenaga sosial, Pemetaan Perda/Pergub tentang masalah bantuan hukum, Layanan Kesehatan dan Spicososial, layanan dokumen kependudukan, Layanan Pendidikan khusus anak sesuai Kreteria aksi HAM, Pemetaan penyandang disabilitas yang bekerja di perusahaan, dan pemetaan komunitas masyarakat adat.

4

Sasmita meyakini kedelapan kriteria ini sudah dipenuhi oleh Kab. Bireuen, namun laporannya tidak disampaikan. Untuk itu ia berharap laporan aksi HAM pada tahun ini Kab. Bireuen dapat mengirimkan secepatnya sebelum tanggal ditentukan. Hal ini penting dilakukan agar terpenuhinya target dan dapat menjadi hijau, khususnya Kab. Bireuen dan Aceh pada umumnya.

Kunjungan Tim Kanwil Kemenkumham Aceh bersama Pemerintah Aceh ke Pemkab Bireuen ini dilaksanakan untuk membangun sinergitas dengan pemerintah Daerah. Acara Rapat Koordinasi tersebut dibuka oleh Kepala Bagian Hukum Setda kab. Bireuen Armadi didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan Ardi serta dihadiri oleh Bagian Hukum Bener Meriah, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas pendidikan, perangkat daerah lainnya yang ada di Kabupaten Bireuen, serta para pejabat dan staf. Sedangkan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dihadiri oleh Kepala Divisi Yankumham, pejabat, dan staf bidang HAM.

Red. Humas Kanwil Kemenkumham Aceh
#KumhamPasti

Kanwil Kemenkumham Aceh Laksanakan Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis HAM

Lhokseumawe, ham.go.id – Dalam upaya mewujudkan kepatuhan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh melaksanakan kegiatan Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis (4/3), di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe. Acara tersebut menghadirkan Mukhlis, SH., M.Hum. dosen Fakultas Hukum USK sebagai narasumber, serta turut hadir juga Kepala Bidang HAM Kemenkumham Aceh, Kepala Kantor Imigasi Kelas II TPI Lhokseumawe dan peserta dari Lapas Kelas IIA Lhokseumawe, Lapas Kelas III Bireuen, Lapas Kelas III Lhoksukon, dan Bapas Lhokseumawe.

Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Edison, Kepala Bidang HAM menuturkan, selain sebagai upaya penguatan nilai-nilai HAM, Kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun sinergitas dengan UPT terkait pelayanan publik sehingga masyarakat mendapatkan fungsi dari pelayanan prima. Bukan hanya itu, dirinya juga mengharapkan kegiatan ini nantinya dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi warga binaan maupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dan HAM.

Selanjutnya, Edison juga menghimbau kepada peserta agar dapat mengikuti rangkaian kegiatan Diseminasi P2HAM tersebut dengan baik, menurutnya kegiatan ini akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta terkait dengan HAM.

“Diseminasi ini sangat berhubungan erat dengan integritas dan moralitas yang tinggi untuk membangun manusia dalam zona yang di kembangkan nantinya, jadi saya berharap kepada peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius,” jelasnya.

Dalam pemaparannya, Mukhlis menjelaskan bahwa pelayanan publik berbasis HAM sangat perlu diterapkan di setiap UPT, menurutnya pelayanan yang sesuai dapat mendukung pembangunan zona integritas yang dicanangkan. Setiap UPT harus mampu menjamin ketersediaan fasilitas bagi pengunjung, ketersediaan petugas yang siaga dan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap standar pelayanan di masing-masing bidang pelayanan. (Humas Kanwil)

(*Sumber: https://aceh.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kanwil-kemenkumham-aceh-laksanakan-diseminasi-pelayanan-publik-berbasis-ham )

Penuhi Target Keberhasilan Aksi P2HAM Tim Kantor Wilayah Lakukan Kunjungan ke Daerah Kabupaten/Kota

Banda Aceh, ham.go.id – Senin (12/10/2020) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh  kunjungi Pemda Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi terkait pelaporan pelaksana Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten/ Kota Tahun 2020 sesuai  Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan Atas peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015 2019 dan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200/2456/SJ tentang Pelaporan Pelaksana Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2020,  karena Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah kepada Sekretariat Bersama (Setber) RANHAM melalui website sistem Pemantauan Kantor staf presiden (KSP), Waktu pelaporan capaian pelaksanaan Aksi HAM Pemerintah Daerah Kab/Kota Tahun 2020 dilakukan secara berkala mulai bulan ke empat (B04), bulan ke delapan (B08) dan bulan ke dua belas ( B012).

Pelaporan Capaian pelaksana Aksi HAM dimaksud dibuat berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri dalam Negeri ini, pada setiap waktu pelaporan yang telah ditentukan, akan dilakukan verifikasi oleh Sekretariat bersama RANHAM, dengan kriteria penilaian antara lain warna hijau untuk terpenuhinya semua target ukuran keberhasilan dalam Aksi HAM 2020, dan warna merah untuk tidak terpenuhinya target ukuran keberhasilan Aksi HAM 2020.

Hal tersebut menjadi tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh sebagai motivator yang mendorong Kabupaten/Kota untuk melaporkan Capaian Pelaksana Aksi HAM setiap triwulannya, dalam melakukan monitoring ke Pemerintah Kota Lhokseumawe, Tim Kantor Wilayah berkordinasi dengan Bagian Hukum terkait dengan hasil capaian Aksi HAM sebelumnya berdasarkan  verifikasi Setber yang masih belum memenuhi target capaian.

Sementara dibagian lain tanggal yang sama Tim P2HAM Kantor Wilayah melakukan kunjungan ke Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan untuk  memonitoring dan mengevaluasi  kinerja  UPT terkait Penghargaan Pelayanan Publik berbasis HAM (P2HAM) dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik berbasis HAM dan menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi  hari Selasa, 22 September 2020 di Banda Aceh yang dilaksanakan melalui Aplikasi zoom.

Rombongan Verifikator  tersebut  diketuai oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Aceh, Sasmita didampingi oleh Kasubid Pemajuan HAM dan staf Bidang HAM. Dalam kunjungan langsung tersebut,  Kapala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham selaku Ketua Tim Verifikator P2HAM Kanwil Hukum dan HAM menyampaikan  materi  penguatan dan arahan di setiap UPT yang dikunjungi.

Terkait dengan penyampaian materi tersebut, ada beberapa point  penting yang perlu ditindaklanjuti oleh Tim Aksi P2HAM Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi yaitu :

1. Mewujudkan P2HAM di setiap UPT  yang solid dan handal ;

2. Membentuk Tim kerja yang bertanggung jawab  terhadap tugas dalam menyiapkan data dan data dukung serta dalam membuat laporan P2HAM ;

3. Mendorong Tim Aksi  P2HAM  agar terpenuhinya semua indicator Kriteria P2HAM yang  ada ;

4.  Mengharapkan kepada UPT agar mematuhi semua ketentuan yang berlaku sesuai dengan Perintah dalam Permenkumham Nomor 27 tahun 2018 tersebut ;

5. Bagi Unit Pelaksana Teknis ( UPT) yang belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai karena  tidak tersedianya anggaran, maka dapat dilakukan  dengan membuat Surat  Keterangan  yang ditandatangani  diatas Materai 6000.

Selanjutnya  mengevaluasi   terhadap laporan yang disampaikan  terkait terpenuhinya  beberapa indikator  kriteria  berupa ketersediaanya  Aksebilsitas bagi pengunjung di Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan, Ketersediaan Petugas yang siaga dan Kepatuhan Pejabat, Pegawai dan pelaksanaan tugas terhadap standar Pelayanan.  Indikator tersebut di isi sesuai dengan kondisi Unit Pelaksana Teknis yang ada sebagai acuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM untuk menjadi penilaian dan juga terpenuhinya beberapa dokumen pendukung  dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan serta didisertai water marknya.

Di akhir acara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi sesuai Format yang diatur dalam Permenkumham No. 27 Tahun 2018.

(*Sumber: https://aceh.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/penuhi-target-keberhasilan-aksi-p2ham-tim-kantor-wilayah-lakukan-kunjungan-ke-daerah-kabupaten-kota )

RAPAT KOORDINASI PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN DAN IMIGRASI DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENKUMHAM ACEH

Banda Aceh, ham.go.id – Rapat Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat dalam mewujudkan Pembentukan Pos YANKOMAS dan Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di UPT Pemasyarakatan dan UPT Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh bertempat di Cafe Tibang Banda Aceh, Selasa (22/9).

Acara yang dipandu oleh Kepala Bidang HAM, Irfan, S.H.,M.H., turut hadir Kepala Kantor Wilayah, Zulkifli, S.H.,M.H. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sasmitha, S.H.,M.H., selaku pemateri dan Tim Yankomas dan P2HAM Kantor Wilayah Aceh dengan menghadirkan seluruh peserta Ka Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan (PAS) dan UPT Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Aceh secara Online melalui aplikasi Zoom Meeting untuk Meningkatkan Pemahaman terkait dengan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) dan Pendampingan Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS), dimana sebelumnya pada tanggal 23 Juli 2020 bertempat di Rutan Takengon Kakanwil sudah mengukuhkan 37 Pos Yankomas di jajaran UPT PAS dan UPT Keimigrasian di Lingkungan Kantor Wilayah Aceh. Kakanwil mengharapkan 37 Pos Yankomas yang sudah dikukuhkan untuk berkomitmen memberikan Pelayanan Terbaik bagi Masyarakat dan juga bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan standar dan SOP yang berlaku. Petugas Pos YANKOMAS harus peka terhadap laporan dari masyarakat dan menindaklanjutinya, demikian juga pengaduan dari WBP sebagai bentuk Komitmen dan Tanggung Jawab. Hal tersebut sebagaimana selalu disampaikan oleh Dr. Mualimin Abdi Dirjen HAM, “bahwa Kementerian Hukum dan HAM adalah Kementerian yang besar dan tidak hanya mengurus masalah Hukum saja, akan tetapi juga mengurus dan menangani seluruh urusan dan melindungi HAM, jadinya harus seimbang.”

Kakanwil lebih lanjut memaparkan bahwa Persoalan/permasalahan HAM harus juga mendapatkan perhatian, berbicara Hak Asasi Manusia, pula berbicara untuk diri sendiri kita, yaitu perlindungan dan pemenuhan di kalangan WBP. Sehingga Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia, adalah “Pemberian Layanan terhadap Masyarakat tentang Adanya Permasalahan Hak Asasi Manusia yang dikomunikasikan, maupun yg tidak/belum dikomunikasikan, untuk itu diharapkan seluruh UPT PAS dan UPT Keimigrasian dalam jajaran Kanwil Aceh, agar senantiasa menempatkan petugasnya di Pos Yankomas yang sudah dibentuk dan dikukuhkan, sebagai upaya Pemerintah untuk mendorong penyelesaian dugaan Pelanggaran/Permasalahan Hak Asasi Manusia, sebagai wujud Perlindungan dan Pemenuhan HAM baik dikalangan Masyarakat maupun dilingkungannya.

Lebih lanjut Kepala Kantor Wilayah Aceh dalam paparannya menjelaskan, bahwa Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2018, bertujuan memberikan acuan, motivasi, dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh jajaran UPT untuk Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan Pemajuan HAM. Dimana pemberian Penghargaan P2HAM dilaksanakan saat Peringatan Hari HAM Se Dunia Tanggal 10 Desember nanti, yang direncanakan diselenggarakan di Provinsi Bali dan harapannya 20 Kepala UPT dijajaran UPT PAS, dan UPT Keimigrasian mendapatkan undangan untuk menerima penghargaan P2HAM sekalian sebagai penghantar tugas terakhirnya sebagai Kepala Kantor Wilayah Aceh yang di Aamini oleh seluruh peserta yg hadir.

Pada Kesempatan lain, Kepala Divisi Pelayananan Hukum dan HAM Sasmita, SH,.MH. dengan tampilan khasnya, menjelaskan tentang Kriteria Pelayanan Publik Berbasis HAM, seperti Aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas, ketersediaan Petugas yang siaga, dan kepatuhan Pejabat, Pegawai dan Pelaksana terhadap standar dan pelayanan. Lebih lanjut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, mengingatkan batas yang sudah diberikan pada Tahapan I sudah habis masanya, dan untuk Tahap II mohon untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh UPT yang belum melengkapi data dukungnya dan ingin memperbaiki kesempurnaan data dukungnya untuk mengupload/mengirimkan data P2HAM nya sebelum batas waktu yang telah ditentukan, yaitu tanggal 30 Oktober 2020, tutupnya. (Sumber: Humas Kanwil Kemenkumham Aceh)

FGD Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Berperspektif HAM pada Kanwil Kemenkumham Aceh

Banda Aceh- Bertempat di Aula Bangsal Garuda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dalam rangka Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota yg Berperspektif HAM melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang berkenaan dengan Draft RaQan Aceh tentang Pendidikan Kebencanaan, dan Draft Raqan Kota Langsa tentang Kota Layak Anak. Rabu (19/8).

Mengawali acara ini Kepala Divsi Pelayanan Hukum dan HAM, Sasmitha, memberikan pendahuluan tentang teknis pembuatan dan tata cara pembentukan sebuah Peraturan Daerah ( Perda), dimana di Provinsi Aceh dikenal dg sebutan Qanun, agar dapat memberikan manfaat, memperhatikan tata cara dan ketentuannya serta Produk Hukum Daerah harus berspektif HAM, dimana tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak diskriminatif terhadap suku, agama, ras, antar golongan dan gender.

Peduli HAM, Kakanwil Kemenkumham Aceh Kukuhkan Petugas di 37 Pos Yankomas pada UPT di Jajaran Kanwil Aceh

Aceh Tengah, ham.go.id – Kamis, 23 Juli 2020, bertempat di Aula Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Zulkifli kukuhkan Petugas pada 37 Pos Yankomas pada Unit Pelaksana Teknis di Jajaran Kanwil Aceh.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah akan HAM sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomot 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM 2015-2019 yang didalamnya tercantum Pelayanan Komunikasi Masyarakat ( YANKOMAS) sesuai Permenkumham Nomor 32 Tahun 2016 tentang YANKOMAS terhadap permasalahan HAM yang terjadi di masyarakat baik yang dikomunikasikan maupun tidak, harus dilakukan penanganan oleh petugas secara optimal agar terwujudnya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM.

Adapun tujuan Pos Yankomas adalah untuk mendorong penyelesaian dugaan permasalahan /pelanggaran HAM yang terjadi dimasyarakat dapat terselesaikan dengan baik, maka guna mempermudah Akses masyarakat menyampaikan permasalahan HAM telah dibentuk Pos Yankomas di setiap UPT baik Pemasyarakatan maupun Keimigrasian sebagai perwakilan Kantor Wilayah di daerah yang lebih terjangkau oleh seluruh masyarakat, sesuai Surat Dirjen HAM No. HAM.HA.01.01-174 tanggal 12 Nopember 2018.

Pos Yankomas yang dibentuk pada Unit Pelaksans Teknis di jajaran Kanwil Kemenkumham Aceh Meliputi:
1. Rutan Kelas II B Banda Aceh
2. Lapas Kelas II A Banda Aceh
3. LPKA Kelas II Banda Aceh
4. Lapas Kelas III Lhoknga
5. LPP Kelas II B Sigli
6. Rutan Kelas II B Sigli
7. Lapas Kelas II B Kota Bakti
8. Rutan Kelas II B Sabang
9. Lapas Kelas II B Bireuen
10. Lapas Kelas II A Lhokseumawe
11. Lapas Kelas II B Lhoksukon
12. Lapas Kelas II B Idi
13. Lapas Kelas II B Langsa
14. LPN Kelas II B Langsa
15. Lapas Kelas II B Kualasimpang
16. Rutan Kelas II B Bener Meriah
17. Rutan Kelas II B Takengon
18. Lapas Kelas II B Blangkejeren
19. Lapas Kelas II B Kutacane
20. Lapas Kelas III Calang
21. Lapas Kelas II B Meulaboh
22. Lapas Kelas II B Blangpidie
23. Rutan Kelas II B Tapaktuan
24. Rutan Kelas II B Singkil
25. Lapas Kelas III Sinabang
26. Rutan Kelas II B Jantho
27. Bapas Kelas II Banda Aceh
28. Bapas Kelas II Lhokseumawe
29. Bapas Kelas II Nagan Raya
30. Bapas Kelas II Kutacane
31. Rupbasan Kelas I Banda Aceh
32. Kanim Kelas I TPI Banda Aceh
33. Kanim Kelas II TPI Lhokseumawe
34. Kanim Kelas II TPI Langsa
35. Kanim Kelas III Non TPI Takengon
36. Kanim Kelas II TPI Meulaboh
37. Kanim Kelas II TPI Sabang

Pos Yankomas di Unit Pelaksanan Teknis yang telah dibentuk mempinyai tugas dan fungsi, membantu masyarakat untuk mendaftar permasalahan HAM yang dialaminya melalui Aplikasi SIMASKUMHAM melalui perangkat yang tersedia di Unit Pelaksana Teknis.

Dalam arahannya Kakanwil menyatakan bahwa kondisi Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Setiap UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan seperti kurangnya aksesibilitas Pendukung sarana dan Prasaranana, namun demikian, dalam papar nya “Permasalahan tersebut tidak boleh menghalangi semangat Para Petugas di UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi untuk terus semangat dalam memberikan Layanan yang terbaik bagi masyarakat agar terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis HAM”.

Turut hadir dalam acara ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kabid HAM dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di Jajaran Kanwil Kemenkumham Aceh. (Red. Humas Kanwil Kemenkumham Aceh)

Skip to content