Kanwil Kemenkumham Sumbar Gelar Acara Peringatan Hari HAM Sedunia Dihadiri Kepala Komnas HAM, Kepala Biro Hukum Provinsi Sumbar dan Jajaran OPD Lainnya

Padang, ham.go.id – Peringatan hari HAM sedunia 2021 dengan tema “EqualityReducing Inequalities, Advancing Human Right” dilaksanakan secara serentak oleh Kemenkumham RI bersama jajaran secara virtual. Kanwil Kemenkumham Sumbar mengikuti kegiatan secara terpusat dari Aula Pengayoman Kantor Wilayah pada Jumat (10/12).
Pada acara ini turut hadir Sultanul Arifin (Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumbar), Ezeddin Zain (Kepala Biro Hukum Provinsi Sumbar), Supardi (Sekretaris BBPPKS Provinsi Sumbar), serta Adel Wahidi (Kepala Asisten Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumbar) dan Edi Dharma (Sekretaris Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar).
26 Satuan Kerja (Satker) dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (Kemenkumham Sumbar) mendapatkan penghargaan Menteri Hukum dan HAM RI atas Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) pada acara ini. Penghargaan diberikan oleh Kakanwil, R. Andika Dwi Prasetya didampingi Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumbar dan Kepala Biro Hukum Provinsi Sumbar.
Pada sambutannya, Kakanwil menyatakan apresiasinya pada 26 satuan kerja yang telah berhasil menerapkan pelayanan berbasis HAM kepada masyarakat.
Kakanwil juga mengatakan Kemenkumham sebagai instansi yang memberikan pelayanan dibidang HAM harus terus berjuang untuk memajukan HAM di Indonesia, khususnya Sumatera Barat.
“Pastikan kelompok rentan tetap mendapatkan akses pelayanan publik yang khusus sesuai kebutuhannya, baik itu lanjut usia, disabilitas, wanita hamil, dan lainnya,” katanya.
Selanjutnya, Kakanwil meminta seluruh tamu undangan untuk menyampaikan testimoni serta pesan kesan terkait Peringatan Hari HAM ke – 73.
Ezeddin Zain, selaku Kepala Biro Hukum Provinsi Sumbar menyatakan harapannya agar Kanwil Kemenkumham Sumbar dan Pemprov Sumbar dapat terus bersinergi dalam memajukan HAM di Sumatera Barat.
“Mari kita terus tingkatkan peran aparatur dan institusi pemerintah, berkolaborasi dengan masyarakat sipil, dan seluruh komponen masyarakat, untuk senantiasa menjunjung tinggi HAM dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama di Sumatera Barat ini,” ujarnya.
Sekretaris BBPPKS Provinsi Sumbar, Supardi menyatakan apresiasinya pada upaya yang telah dilakukan jajaran Kemenkumham Sumbar dalam memberikan pelayanan berbasis HAM kepada masyarakat.
“Semoga penghargaan pada satuan kerja tersebut dapat memacu prestasi yang lebih baik lagi, dalam rangka pelayanan berbasis HAM yang terbaik kepada masyarakat di wilayahnya kerja masing-masing”,
Edi Dharma, Sekretaris Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar menyampaikan bahwa Pelayanan Publik Berbasis HAM yang dilaksanakan jajaran Kanwil Kemenkumham Sumbar dapat dijadikan role model bagi instansi pemerintahan lain di Sumatera Barat.
“Penyelenggaraan Pelayanan Publik di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia berpedoman pada prinsip Hak Asasi Manusia, dimana pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan, yang telah dilakukan jajaran Kemenkumham Sumbar melalui satuan kerjanya dapat dijadikan role model pada instansi pemerintahan lainnya di Sumatera Barat”, ujarnya.
Terakhir, Adel Wahidi yang merupakan Kepala Keasisten Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumbar menyampaikan bahwa pada tahun 2012 saat pertama kali Ombudsman memonitor pelayanan berbasis HAM pada Instansi Pemerintah di Sumatera Barat, termasuk satuan kerja Kemenkumham Sumbar, kondisi pelayanan berbasis HAM masih belum memadai. Namun seiring perkembangan waktu, Satuan Kerja Kemenkumham Sumbar menunjukkan perkembangan kearah positif dalam pelayanan berbasis HAM pada masyarakat, dibuktikan dengan raihan penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM pada 26 UPT ini.
Kakanwil menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan Ombudsman.
“Kehadiran Ombudsman sangat membantu dalam hal penguatan pelayanan publik di UPT yang berada pada Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumbar untuk terus semangat sehingga dapat meraih penghargaan dalam hal Pelayanan Publik Berbasis HAM,” ujarnya
Kakanwil menyatakan Komitmen seluruh jajaran Kemenkumham Sumbar untuk terus melaksanakan penguatan dan pelayanan HAM kepada masyarakat untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakkan HAM. (Humas Kemenkumham Sumbar)

26 UPT Kemenkumham Sumbar Terima Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM

Padang, ham.go.id — Dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia, 26 Satuan Kerja (Satker) dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (Kemenkumham Sumbar) mendapatkan penghargaan Menteri Hukum dan HAM RI atas Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Piagam penghargaan diserahkan lansung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, R Andika Dwi Prasetya pada acara Peringatan Hari HAM Sedunia pada Jumat (10/12).
Peringatan hari HAM sedunia 2021 dengan tema “Equality Reducing Inequalities, Advancing Human Right” dilaksanakan secara serentak oleh Kemenkumham RI bersama jajaran secara virtual. Kanwil Kemenkumham Sumbar mengikuti kegiatan secara terpusat dari Aula Pengayoman Kantor Wilayah. Pada acara ini turut hadir Sultanul Arifin (Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumbar), Ezeddin Zain (Kepala Biro Hukum Provinsi Sumbar), Supardi (Sekretaris BBPPKS Provinsi Sumbar), serta Adel Wahidi (Kepala Keasisten Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumbar) dan Perwakilan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar.

Tim verifikator dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dan Direktorat Jenderal HAM RI, sebelumnya telah melaksanakan serangkaian penilaian terhadap UPT jajaran Kemenkumham Sumbar yang mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM.
Berdasarkan peraturan tersebut, kriteria Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dapat meraih penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM adalah harus memiliki aksesibilitas, fasilitas, ketersediaan petugas yang siaga, serta kepatuhan pejabat, petugas, dan pelaksana terhadap standard masing-masing bidang pelayanan.
“Kami mengapresiasi 26 satuan kerja yang telah berkomitmen memberikan pelayanan publik berbasis HAM kepada masyarakat,” ujar Kakanwil.
Bagi satuan kerja yang menerima penghargaan, Andika berpesan agar mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan, sementara yang belum diminta memacu kinerjanya.
Ia mengatakan Kemenkumham sebagai instansi yang memberikan pelayanan dibidang HAM harus terus berjuang untuk memajukan HAM di Indonesia, khususnya Sumatera Barat.
“Pastikan kelompok rentan tetap mendapatkan akses pelayanan publik yang khusus sesuai kebutuhannya, baik itu lanjut usia, disabilitas, wanita hamil, dan lainnya,” katanya.
Rincian 26 satuan kerja yang mendapat Penghargaan UPT dengan Pelayanan Publik Berbasis HAM adalah adalah Lapas Kelas IIA Padang, Lapas Kelas IIB Pariaman, Lapas Kelas II B Solok, Lapas Kelas IIB Lubuk Basung, Lapas Kelas IIB Muara Sijunjung, Lapas Kelas II B Payakumbuh, Lapas Perempuan Kelas IIB Padang, Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati.
Kemudian Lapas Kelas III Talu, Lapas Kelas III Suliki, Lapas Kelas III Alahan Panjang, Lapas Kelas III Dharmasraya, Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto, Rutan Kelas IIB Padang Panjang, Rutan Kelas IIB Maninjau, Rutan IIB Painan, Rutan Kelas IIB Padang, Rutan Kelas IIB Batusangkar, Rutan Kelas IIB Lubuk Sikaping.
Lalu Rutan Kelas IIB Sawahlunto, Rutan IIB Muara Labuh, Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Skip to content