Pemkot Makassar Gelar Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pelayanan Publik

Makassar, ham.go.id – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar gelar sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor 2 tahun 2022 tentang pelayanan Publik yang diikuti oleh 85 orang peserta yang merupakan Lurah sekota Makassar. Kegiatan ini digelar di Hotel Karebosi Primer Hotel, Jalan Jend. M. Jusuf nomor 1 kota Makassar, selasa (28/2).

Sekertaris Daerah kota Makassar, Muh Ansar dalam sambutannya mengatakan seiring perkembangan kota Makassar menuju kota Dunia yang berlandaskan kearifan lokal, maka pemerintah kota Makassar senantiasa berupaya untuk memberikan perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan perlindungan dan penghormatan serta pemajuan dan pemenuhan HAM melalui pelayanan publik.

“Permenhumham RI nomor 2 tahun 2022 bertujuan mewujudkan pelayanan unit kerja yang berpedoman prinsip HAM, mewujudkan Unit Kerja yang memberikan pelayanan yang cepat, tepat, berkualitas, tidak diskriminatif, serta bebas dari pungutan liar, suap, korupsi, kolusi dan nepotisme dan mewujudkan kepastian dan kepuasan penerima layanan serta penguatan akuntabilitas kinerja atas layanan publik yang diberikan,” sambungnya.

Kepala Subbib Kemajuan HAM Kemenkumham Sulsel, Dedy Ardianto dalam pemaparannya menjelaskan tujuan pelayanan publik berbasis HAM ada tiga yaitu mewujudkan pelayanan unit kerja yang berpedoman pada prinsip HAM, mewujudkan unit kerja yang memberikan pelayanan yang cepat, tepat, berkualitas tidak diskriminatif, serta bebas dari pungutan liar, suap, korupsi, dan nepotisme, Mewujudkan kepastian dan kepuasan penerima layanan serta penguatan, akuntabilitas kinerja atas layanan publik yang diberikan.

“Waktunya menciptakan layanan publik yang baik untuk menjadi Makassar Kota Dunia, Ayo bersama-sama mendukung dan memaksimalkan layananpublik gang lebih baik,” ajaknya. (*sumber: Rakyatku.com)

Kegiatan Diseminasi HAM di Universitas Pasundan Bandung

Kegiatan Diseminasi HAM telah sepenuhnya dilaksanakan dari 33 provinsi yang di program, kegiatan di Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, Jawa Barat merupakan kegiatan Pamungkas Direktorat Diseminasi HAM. Kegiatan berlangsung Kamis, 22 Oktober 2015, bertempat di Aula Utama Universitas Pasundan.

Adapun tema yang dibawakan dalam kegiatan tersebut adalah “Isu-isu aktual Hak Asasi Manusia dan Harmonisasi Hukum Nasional dalam perspektif HAM”. Narasumber yang pertama adalah Direktur Diseminasi HAM, Molan Tarigan dan narasumber kedua adalah H. Jaja Ahmad Jayus, dosen pada fakultas hukum UNPAS serta Komisioner KY. Kegiatan tersebut diikuti oleh 45 orang dosen dan lebih kurang 100 orang mahasiswa Fakultas Hukum UNPAS.

Pihak UNPAS dalam sambutannya yang dibawakan oleh Wakil Rektor Subarsyah menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Direktorat Jenderal HAM atas terlaksananya kegiatan Diseminasi HAM di UNPAS, harapan besarnya di masa-masa mendatang, kiranya kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan kembali dengan jumlah peserta yang lebih besar.

Kemudian, tidak kalah pentingnya kegiatan ini dikuatkan dengan terbentuknya kerja sama berupa ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) antara Ditjen HAM dengan PuskaHAM (Pusat Kajian HAM) FH UNPAS, dan kedua belah pihak terikat kerja sama yang lebih kuat lagi dalam hal pemajuan HAM. Kegiatan ini ditutup dengan pemberian plakat dari UNPAS kepada Ditjen HAM sebagai tanda kenangan bahwa kedua belah pihak sangat respon atas terselenggaranya kegiatan ini. (ald)

Terbentuknya Komunitas Penyuluh HAM di Kalimantan Selatan

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Diseminasi HAM menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyuluh HAM bertempat di Aula Pondok Wisata Tambak Yuda, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin-Rabu (16-18/09).

Acara ini dihadiri 30 peserta yang berasal dari Biro Hukum, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, dan akademisi serta organisasi masyarakat.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran dalam memahami pentingnya penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan HAM serta mensosialisasikannya dalam program dan kegiatan di unit kerja masing-masing untuk diinternalisasikan di dalam kehidupan keluarga, lingkungan dan masyarakat berbangsa dan bernegara.

DSCN0124

Peserta menerima materi berupa Konsep Dasar HAM yang disampaikan oleh Direktur Diseminasi HAM, Molan Tarigan. Sedangkan materi tentang Metode, Teknik dan Penyajian Penyuluhan HAM, dan Teknik merancang konsep Penyuluhan HAM disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Penyuluh HAM, C.Asep Roslan.

Kegiatan ini menghasilkan penyuluh-penyuluh HAM yang kemudian diwadahi dalam suatu Komunitas Penyuluh HAM di Kalimantan Selatan. Selanjutnya komunitas ini diharapkan menjadi network untuk menjalin komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan antar penyuluh. (ald)

Pengembangan Diseminasi Hak Asasi Manusia di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat

Jakarta, ham.go.id – Rapat Koordinasi pengembangan diseminasi HAM diselenggarakan oleh Direktorat Diseminasi HAM di Kantor Kecamatan Tambora, Jakarta Barat Selasa (29/09). Rapat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan Tambora dan dihadiri 30 peserta yang terdiri dari pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Tujuan kegiatan tersebut, antara lain mendorong kementerian lembaga dan SKPD untuk mengintegrasikan materi HAM ke dalam setiap kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan atau kegiatan serupa yang dilakukan oleh kementerian lembaga atau SKPD, serta memberikan materi dasar-dasar HAM sebagai bahan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan.

Dalam paparanya, Tim Direktorat Diseminasi HAM menjelaskan pengertian hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 10 Kelompok hak dasar, hak asasi manusia yang masuk ke dalam hak-hak sipil dan politik (Negatif Rights), Hak asasi manusia yang masuk ke dalam hak-hak ekonomi, sosial & budaya (Positif Rights), Hak-Hak bersama, serta kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi, melindungi hak asasi manusia.

Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM (P3 HAM) merupakan tanggung jawab pemerintah beserta seluruh kementerian lembaga dan Pemerintah propinsi, Kabupaten dan Kota beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kegiatan diseminasi HAM kepada aparatur pemerintah dan masyarakat diperlukan sebagai langkah konkret untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah dalam rangka Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM (P3 HAM).

Ditjen HAM mendorong, memberikan masukan, dan membina agar pelaksanaan RANHAM di kementerian lembaga serta SKPD berjalan sesuai kebijakan pusat.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program kerja Subdit Evaluasi dan Pengembangan Diseminasi HAM Tahun 2015 tentang Koordinasi Pengembangan Diseminasi HAM. (ALD)

Pengembangan Diseminasi Hak Asasi Manusia di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

IMG_5360Jakarta, ham.go.id – Rapat Koordinasi pengembangan diseminasi HAM diselenggarakan oleh Direktorat Diseminasi HAM di Kantor Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Timur, Selasa (08/09). Rapat dipimpin oleh Sekretaris Camat Pasar Minggu dan dihadiri 30 peserta yang terdiri dari pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Timur.

Tujuan kegiatan tersebut, antara lain mendorong kementerian, lembaga, dan SKPD untuk mengintegrasikan materi HAM ke dalam setiap kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan atau kegiatan serupa yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau SKPD, serta memberikan materi dasar-dasar HAM sebagai bahan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan.

Dalam paparanya, Tim Direktorat Diseminasi HAM menjelaskan pengertian hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 10 Kelompok hak dasar, hak asasi manusia yang masuk ke dalam hak-hak sipil dan politik (Negatif Rights), Hak asasi manusia yang masuk ke dalam hak-hak ekonomi, sosial & budaya (Positif Rights), Hak-Hak bersama, serta kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi, melindungi hak asasi manusia.

Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM (P3 HAM) merupakan tanggung jawab pemerintah beserta seluruh kementerian lembaga dan Pemerintah provinsi, Kabupaten, dan Kota beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kegiatan diseminasi HAM kepada aparatur pemerintah dan masyarakat diperlukan sebagai langkah konkret untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah dalam rangka Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM (P3 HAM).

Ditjen HAM mendorong, memberikan masukan, dan membina agar pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, serta SKPD berjalan sesuai kebijakan pusat.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program kerja Subdit Evaluasi dan Pengembangan Diseminasi HAM Tahun 2015 tentang Koordinasi Pengembangan Diseminasi HAM. (ALD)

Pengembangan Diseminasi Hak Asasi Manusia di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat

Jakarta, ham.go.id – Rapat Koordinasi Pengembangan Diseminasi HAM diselenggarakan oleh Direktorat Diseminasi HAM di Kantor Kecamatan Gambir, Jakarta Timur, Kamis (10/09). Rapat dipimpin oleh Sekretaris Camat Gambir dan dihadiri 30 peserta yang terdiri dari pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Gambir, Jakarta Timur.

Tujuan kegiatan tersebut, antara lain mendorong kementerian, lembaga, dan SKPD untuk mengintegrasikan materi HAM ke dalam setiap kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan atau kegiatan serupa yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau SKPD, serta memberikan materi dasar-dasar HAM sebagai bahan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan.

Dalam paparannya, Tim Direktorat Diseminasi HAM menjelaskan pengertian hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 10 Kelompok hak dasar, hak asasi manusia yang masuk ke dalam hak-hak sipil dan politik (Negatif Rights), hak asasi manusia yang masuk ke dalam hak-hak ekonomi, sosial & budaya (Positif Rights), hak-hak bersama, serta kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi, melindungi hak asasi manusia.

Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM (P3 HAM) merupakan tanggung jawab pemerintah beserta seluruh kementerian lembaga dan Pemerintah provinsi, Kabupaten, dan kota beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kegiatan diseminasi HAM kepada aparatur pemerintah dan masyarakat diperlukan sebagai langkah konkret untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah dalam rangka Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM (P3 HAM).

Ditjen HAM mendorong, memberikan masukan, dan membina agar pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, serta SKPD berjalan sesuai kebijakan pusat.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program kerja Subdit Evaluasi dan Pengembangan Diseminasi HAM Tahun 2015 tentang Koordinasi Pengembangan Diseminasi HAM. (ALD)

Hak Anak Harus Dilindungi

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Diseminasi, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mengadakan Kegiatan Diseminasi HAM di Provinsi Jambi yang diadakan di aula Kantor Bapas Klas II Provinsi Jambi (13/08).

Kegiatan yang mengangkat topik Hak Anak dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 dibuka oleh Kepala Bidang HAM, Febriandi, SH, MH yang mewakili Kakanwil Kemenkumham Provinsi Jambi tersebut dihadiri 45 peserta dari aparatur pemerintah provinsi, LSM, tokoh agama, ormas, serta akademisi.

Kegiatan tersebut bertujuan mensosialisasikan HAM kepada aparatur pemerintah dan masyarakat serta menggugah kesadaran dalam memahami pentingnya penegakan HAM, sehingga pelanggaran secara bertahap dapat dieliminasi sekecil mungkin. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Direktorat Diseminasi HAM Tahun 2015 di 33 Provinsi.

Hadir sebagai narasumber utama Kasubdit Program Diseminasi HAM, Fetty menyampaikan tentang Hak Anak dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014, turut hadir narasumber dari daerah, Azhari dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi.

Kegiatan ini dapat mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan hak-hak Anak serta dapat mengimplementasikan hak anak di provinsi Jambi.

Terdiseminasikannya nilai-nilai hak asasi manusia secara umum khususnya mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Hak Anak merupakan salah satu output yang dicapai sehingga dapat memperkaya pemahaman masyarakat terkait masalah Anak dan implementasinya di provinsi Jambi.

Seluruh kendala seperti Masih kurangnya pemahaman dan pengertian masyarakat terhadap hak asasi manusia khususnya mengenai masalah hak-hak Anak dan serta mengimplementasikan nya dalam kehidupan masyarakat diharapkan dapat diminimalisir dengan solusi-solusi antara lain sosialisasi aturan-aturan hukum mengenai hak-hak anak.

Pemerintah diharapkan lebih bersikap tegas, adil, cepat dan tepat, terlebih juga harus memberi perlindungan yang baik kepada masyarakat dan para pihak jika di daerah atau di provinsi Jambi , di samping itu masyarakat perlu diajak secara aktif untuk senantiasa menyelesaikan dan meminimalisir jika terjadi permasalahan tentang anak. (ALD)

Rakor Pengembangan diseminasi HAM di Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur

Jakarta, ham.go.id – Rapat Koordinasi pengembangan diseminasi HAM diselenggarakan oleh Direktorat Diseminasi HAM di Kantor Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin (14/09). Rapat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan Jatinegara dan dihadiri 30 peserta yang terdiri dari pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur

Tujuan kegiatan tersebut, antara lain mendorong kementerian lembaga dan SKPD untuk mengintegrasikan materi HAM ke dalam setiap kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan atau kegiatan serupa yang dilakukan oleh kementerian lembaga atau SKPD, serta memberikan materi dasar-dasar HAM sebagai bahan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan.

Dalam paparanya, Tim Direktorat Diseminasi HAM menjelaskan pengertian hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 10 Kelompok hak dasar, hak asasi manusia yang masuk ke dalam hak-hak sipil dan politik (Negatif Rights), Hak asasi manusia yang masuk ke dalam hak-hak ekonomi, sosial & budaya (Positif Rights), Hak-Hak bersama, serta kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi, melindungi hak asasi manusia.

Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM (P3 HAM) merupakan tanggung jawab pemerintah beserta seluruh kementerian lembaga dan Pemerintah propinsi, Kabupaten dan Kota beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kegiatan diseminasi HAM kepada aparatur pemerintah dan masyarakat diperlukan sebagai langkah konkret untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah dalam rangka Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM (P3 HAM)

Ditjen HAM mendorong, memberikan masukan, dan membina agar pelaksanaan RANHAM di kementerian lembaga serta SKPD berjalan sesuai kebijakan pusat.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program kerja Subdit Evaluasi dan Pengembangan Diseminasi HAM Tahun 2015 tentang Koordinasi Pengembangan Diseminasi HAM. (ALD)

Rakor Pengembangan diseminasi HAM di Kecamatan Makasar Jakarta Timur

Jakarta, ham.go.id – Rapat Koordinasi pengembangan diseminasi HAM diselenggarakan oleh Direktorat Diseminasi HAM di Kantor Eks Dikdas Kecamatan Makasar, Jakarta Timur pada Kamis (03/09).

Rapat dipimpin oleh Camat Makasar Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Yang dihadiri 30 orang peserta yang terdiri dari pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Makasar,Jakarta Timur serta pejabat dan staf dari kecamatan dalam lingkup Kecamatan Makasar, Jakarta Timur

Tujuan kegiatan tersebut, antara lain mendorong kementerian lembaga dan SKPD untuk mengintegrasikan materi HAM ke dalam setiap kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan atau kegiatan serupa yang dilakukan oleh kementerian lembaga atau SKPD, serta memberikan materi dasar-dasar HAM sebagai bahan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan.

Dalam paparanya, Tim Direktorat Diseminasi HAM menjelaskan pengertian hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 10 Kelompok hak dasar, hak asasi manusia yang masuk ke dalam hak-hak sipil dan politik (Negatif Rights), Hak asasi manusia yang masuk ke dalam hak-hak ekonomi, sosial & budaya (Positif Rights), Hak-Hak bersama, serta kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi, melindungi hak asasi manusia.

Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM (P3 HAM) merupakan tanggung jawab pemerintah beserta seluruh kementerian lembaga dan Pemerintah propinsi, Kabupaten dan Kota beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kegiatan diseminasi HAM kepada aparatur pemerintah dan masyarakat diperlukan sebagai langkah konkret untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah dalam rangka Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM (P3 HAM)

Ditjen HAM mendorong, memberikan masukan, dan membina agar pelaksanaan RANHAM di kementerian lembaga serta SKPD berjalan sesuai kebijakan pusat.

Dalam akhir diskusi dari salah satu peserta mewacanakan untuk melakukan diseminasi HAM di lingkungan sekolah agar para siswa, guru, dan orang tua murid lebih mengetahui hak asasi manusia sesuai dengan hak dan kewajibannya

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program kerja Subdit Evaluasi dan Pengembangan Diseminasi HAM Tahun 2015 tentang Koordinasi Pengembangan Diseminasi HAM. (ALD)

Sertifikasi Penyuluh HAM

Manado, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) HAM bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat yang bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara selama tiga hari (26-28/08). Bimtek ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga penyuluh hak asasi manusia.

Sesuai arahan dari Dirjen HAM “Bimtek ini diselenggarakan di 10 provinsi, di antaranya Sulawesi Selatan, NAD, Kalimantan Selatan, dan pada kesempatan kali ini bertepatan di Sulawesi Utara,” kata Kasubdit Penyuluh HAM, Asep C Roslan.

“Melalui pelatihan ini, para peserta mendapatkan sertifikasi penyuluh HAM sehingga masing-masing peserta dapat melakukan penyuluhan HAM di satuan kerja masing-masing,“ imbuhnya.

Dikatakan lebih lanjut, “akan dibentuk komunitas penyuluh HAM (KPHAM) di Sulut yang tugasnya untuk melaksanakan penyuluhan HAM. Tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa masuk di beberapa kabupaten dan kota untuk membawa bendera HAM. Jadi, bukan kita lagi yang akan melakukan penyuluhan”.

Tujuan lain dari kegiatan ini adalah untuk meminimalisir pelanggaran HAM di Sulut. Berdasarkan data yang ada di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus yang paling menonjol adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Utara, Rosman Siregar menyatakan, “hak yang diperoleh setiap individu merupakan hak yang bersifat universal yang diberikan oleh Tuhan dan dimiliki setiap individu sejak dalam kandungan”.

Kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan peserta dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pemenuhan, penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM dapat terlaksana.

 

Disadur dari Manado Post, 28 Agustus 2015 dengan modifikasi.

Skip to content