Roadshow Hak Asasi Manusia ke SMKN 21 Jakarta

Jakarta-Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM melakukan roadshow ke SMKN 21 Jakarta dalam rangka diseminasi/sosialisasi mengenai nilai-nilai hak asasi manusia bagi pelajar, acara tersebut diikuti oleh 100-an pelajar bertempat di Aula SMKN 21 Jakarta, Senin (30/5).

Penyampaian nilai-nilai HAM dalam kegiatan tersebut dikemas melalui kegiatan menarik dengan variasi permainan, sehingga peserta senang dan dapat memahaminya.

“Antusiasme pelajar disini sungguh luar biasa, tekad dan semangat dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari siswa sehingga menunjukkan tingginya minat peserta (pelajar-red) untuk memahami hak asasi manusia dengan baik,” ungkap Kepala Seksi Diseminasi dan Penguatan HAM Wilayah IIB, Naniek Pangestuti.

Kegiatan tersebut salah satu bukti keberhasilan kegiatan, baik kegiatan Penguatan maupun Diseminasi HAM yang dilakukan  Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM kepada pelajar di Jakarta . Para alumni diseminasi atau penguatan HAM diminta untuk membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL). Salah satu bentuk RTL adanya kegiatan sosialisasi HAM di sekolahnya melalui kerjasama dengan Direktorat Jenderal HAM

“ Akhir-akhir ini banyak sekali permasalah pelanggaran HAM di kalangan pelajar. Sebagai misal adanya tindakan bullying pada sesama teman, kekerasan, dan tindak pidana baik pelajar sebagai korban maupun pelaku. Oleh karenanya, penyebarluasan nilai-nilai hak asasi manusia di kalangan pelajar ini menjadi penting,”, imbuh Naniek.

Sejalan Naniek, menurut Kepala SMK 21 Jakarta, Suyamti “ kami senang, anak-anak dapat belajar langsung dari pakar HAM dari Ditjen HAM, selain itu kami juga sangat merasa bangga kepada anak-anak disini, semoga kedepan Direktorat Jenderal HAM dapat menyelenggarakan kegiatan di sekolah kami lagi”, pungkas Naniek.

Dalam kesempatan tersebut siswa diberikan pemahaman mengenai konsep dasar HAM, hak anak, serta hak dan kewajiban Siswa di sekolah. Tim Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM dipimpin oleh Kasubdit Penguatan HAM Wilayah I, Darsyad dan didampingi oleh Naniek Pangestuti dan Zulmaisyam. (ion)

Perpu Kebiri: Lindungi Hak Anak Indonesia!!

Jakarta, ham.go.id – Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang dahulunya merupakan anak, hingga tumbuh berkembang menjadi dewasa. Tumbuh kembang anak menjadi bagian penting dalam rangka mewujudkan manusia dewasa yang seutuhnya.

 “Kita patut prihatin atas kejadian akhir-akhir ini mengenai apa yang terjadi pada anak, baik sebagai korban maupun pelaku dalam kasus tindak pidana dan oleh karenanya perlindungan anak menjadi penting disini. Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, Perpu kebiri pun juga dalam rangka perlindungan kepada anak,” ungkap Kasi Diseminasi dan Penguatan HAM Wil IIA, Kusen disela-sela Diseminasi HAM bagi Pelajar bertempat di Kamwil Kemenkumham Maluku, Kamis (26/5).

 Ada 4 (empat) hal menurut Kusen yang menjadi alasan mengapa Perpu Kebiri perlu mendapatkan dukungan secara optimal agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik.

 “Pertama, anak merupakan kelompok rentan. Anak dipandang sebagai pribadi yang karena keterbatasannya mudah untuk dieksploitasi, korban tindak pidana, penganiayaan dan lain sebagainya. Bahkan hak anak menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) hak dasar manusia,” imbuh Kusen.

 “Kedua, Perlindungan terhadap anak merupakan amanat konstitusi. Sesuai dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 22 ditegaskan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah

berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak,” jelasnya.

 “Ketiga, sesuai nawa cita Presiden Jokowidodo bahwa perlu menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Warga negara yang dimaksud juga termasuk didalamnya anak Indonesia, oleh karenanya penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Kebiri merupakan salah satu bentuk dan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak anak,” menurut Kusen.

 “Keempat, Anak merupakan aset bangsa Indonesia. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia”, Pungkas Kusen.

 Semua orang tentu berharap, bahwa tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan baik dan itu tidak semata-mata menjadi tanggungjawab Negara dalam hal ini pemerintah, namun masyarakat, instansi pemerintah non pemerintah, keluarga hingga diri kita sendiri juga wajib untuk mewujudkannya. (ion)

Ganjar Pranowo Bahas MoU dengan Kemenkumham

Jakarta, ham.go.id – Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM), melakukan pertemuan koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, membahas rencana pembentukan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pemajuan HAM di Daerah, Selasa (15/3), bertempat di Ruang Rapat Gubernur.

Ditjen HAM diwakili oleh Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja didampingi Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah yang juga didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) beserta jajarannya.

Koordinasi tersebut menindaklanjuti permintaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait MoU tentang Pemajuan HAM di Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini Bambang Iriana menjelaskan tentang pentingnya kerja sama dan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait Pemajuan HAM antara Kemenkumham dengan Pemerintah Daerah.

“Beberapa waktu lalu, kementerian (kemenkumham-red) berkirim surat ke Gubernur terkait pentingnya dilakukan kegiatan Pemajuan HAM di Jawa Tengah dan pihak Pemprov menanggapi dengan baik. Untuk itu Ditjen HAM memandang perlu untuk berkoordinasi terkait dengan ruang lingkup dari kerjasama yang nantinya akan dilandasi MoU tentang Pemajuan HAM,” jelas Bambang Iriana.

“Nota kesepamahan ini mencakup berbagai kegiatan di bidang pemajuan HAM, dari mulai Pendidikan HAM melalui diseminasi dan penguatan untuk pelajar, pelayanan komunikasi masyarakat terhadap pengaduan pelanggaran HAM,” imbuhnya

Selain hal-hal di atas, juga dibicarakan mengenai Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia hingga konsep Kabupaten/kota peduli HAM yang perlu ditingkatkan oleh semua daerah.

 “Selain itu juga tentang pertukaran informasi dan peningkatan sarana informasi di bidang HAM, penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM, sampaidengan upaya mewujudkan konsep kabupaten/kota peduli HAM,” pungkas Bambang Iriana. (ion)

Ratusan Pelajar SMPN 1 Kota Bogor Belajar HAM

Jakarta, ham.go.id – Sejumlah pelajar kelas VIII (delapan) SMPN 1 Kota Bogor sebanyak 300 pelajar didampingi kepala sekolah, sejumlah guru dan Ketua Komite Sekolah menimba ilmu Hak Asasi Manusia ke Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Kedatangan rombongan ini diterima langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Maryati Basir, Senin (21/3), bertempat di Aula Lantai 8.

Acara dibuka oleh Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja. Dalam sambutannya, Bambang Iriana menyampaikan selamat datang kepada para pelajar yang hadir di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Direktorat Jenderal HAM.

“ Apa Kabar Pelajar SMPN 1 Kota Bogor???,” sapa Bambang Iriana.

“ Luar biasa, sehat semangat!!!,” jawab pelajar dengan suara gemuruh.

Lebih lanjut Bambang Iriana menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM terdiri atas 11 Unit eselon I.

“ Kemenkumham, memiliki sebelas unit eselon I, dan salah satunya Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Direktorat ini bertugas salah satunya mendiseminasikan HAM ke seluruh Indonesia. Jadi, andaikata kalian (pelajar-red) tidak datang kesinipun, kami akan datang ke tempat kalian untuk mensosialisasikan HAM,” ungkap Bambang Iriana.

IMG_1432
Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja, sedang memberikan sambutan.

Pada kesempatan tersebut, Bambang Iriana juga menjelaskan maraknya kasus seperti kekerasan dan terutama Bullying di kalangan pelajar.

“Kita patut khawatir, menurut penelitian 60-70% pelajar pernah mengalami Bullying. Misalnya, teman kalian (pelajar-red) karena usil memotret teman lainnya. Setelah itu, foto dicetak dan diberikan tulisan berupa penghinaan lalu disebarluarkan. Nah, ini juga salah satu bentuk Bullying, jadi tidak boleh”, pungkas Bambag Iriana

Senada dengan Bambang Iriana, menurut Kepala SMPN 1 Kota Bogor, Sri Sugiarti “ Kami sungguh senang, bisa belajar langsung dari sumbernya. Biasanya anak-anak belajar Hak Asasi Manusia dari textbook melalui pelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan -red). Oleh karenanya, dengan datang langsung ke pusat HAM, kami sangat berharap mendapatkan pencerahan tentang HAM, terutama bagi anak-anak kami,” tutur Sri.

Sri juga berharap setelah acara diseminasi ini, rombongannya dapat pulang dengan membawa oleh-oleh berupa ilmu yang dapat disebarluaskan ke lainnya.

“Kami datang kesini, khusus kelas VIII (delapan) berjumlah 300 pelajar. Jadi, kelas VII (tujuh) dan IX (sembilan) belum dapat berkunjung kesini  (Ditjen HAM-red). Tentunya, anak-anak yang tidak ada disini juga perlu mendapatkan pemahaman tentang HAM, oleh karenanya kami berharap dapat materi yang dapat kami bawa untuk diberikan kepada yang lainnya”, pungkas Sri

Dalam acara tersebut, disampaikan materi tentang pemahaman HAM yang meliputi: hak-hak asasi secara umum, hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban pelajar, kewajiban dasar manusia dan bagaimana keseimbangan antara hak dan kewajiban. Materi disampaikan secara komprehensif dengan game-game menarik.

Di akhir kegiatan, Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Maryati Basir bertukar kenang-kenangan dengan Kepala SMPN 1 Kota Bogor, Sri Sugiarti, diikuti dengan pemberian cinderamata berupa buku-buku tentang HAM oleh Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja didampingi Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Sofyan. (ion)

KOPPETA HAM : LGBT Dimata Pelajar merupakan Pembunuhan Generasi Indonesia

Jakarta, ham.go,id – Koppeta HAM (Komunitas Pemuda Pelajar Peduli HAM) menyelenggarakan diseminasi dan diskusi bagi Pelajar di SMAN 68 Jakarta. Acara yang diikuti oleh 78 siswa/siswi sekolah tersebut  juga menghadirkan tim diseminasi HAM dari Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, bertempat di Aula sekolah, pada Senin (22/2).

Maraknya kasus LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) di Indonesia menjadi perbincangan hampir di semua kalangan, tidak terkecuali bagi para pelajar. LGBT yang sudah menjadi isu nasional telah menyita banyak energi bagi generasi pemuda pelajar kita.

Acara bertajuk sosialisasi Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan KOPPETA di sekolah tersebut menjadi contohnya, betapa isu mengenai LGBT telah sedikit banyak menjadi fokus bahasan di kalangan mereka.

Menurut salah satu anggota KOPPETA HAM yang juga memberikan materi, Muhammad Nurrobby “ Kita bayangkan, apabila dalam waktu 10 hingga 20 tahun mendatang LGBT ini berkembang di Indonesia pasti akan berdampak buruk bagi anak bangsa ini. Bagaimana tidak, hak-hak seseorang untuk hidup berkeluarga dan mempunyai keturunan layaknya kodrat manusia seperti umumnya menjadi terbelenggu”,ujarnya.

Lebih lanjut, pelajar ini heran dengan masa depan apa yang hendak diraih oleh para LGBT, bukankah dalam jangka waktu lama akan menggerus generasi Indonesia.

“Seandainya, kedepan orang tidak menikah dengan lawan jenisnya, bagaimana mungkin mereka (LGBT-red) akan mendapatkan keturunan?. Itu artinya, dalam kurun waktu tidak terlampau lama lagi secara perlahan namun pasti, ini merupakan bentuk pembunuhan terhadap generasi di Indonesia”, imbuhnya.

Diskusi dan sosalisasi HAM ini menarik, karena kita semua tahu bagaimana pendapat-pendapat yang ingin disuarakan para generasi pemuda pelajar  yang merupakan aset berharga.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Kasubdit Diseminasi & Penguatan HAM Wilayah I, Darsyad; Kasubdit Diseminasi & Penguatan HAM Wilayah II, Santoso Wahyu Sudrajad, serta jajarannya yang mensosialisasikan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diseminasi HAM bagi pelajar selanjutnya akan dilaksanakan di Jawa Timur pada 17 Maret 2016. (ion)

Koppeta HAM: Berbuka Puasa Sambil Berbagi Ilmu dan Aksi Peduli

Jakarta – Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi membuka acara buka puasa bersama dengan 80 orang anggota Komunitas Pemuda Pelajar Pegiat Hak Asasi Manusia (KOPPETA) di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) HAM, Jakarta (22/6).

Pada acara yang dihadiri oleh jajaran Eselon II di lingkungan Ditjen HAM, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi menyatakan, “Saya sangat mengapresiasikan kegiatan ini dan patut diberikan penghargaan. Saya mengingatkan kepada anak-anak KOPPETA agar dalam mensosialisasikan hak asasi manusia juga mensosialisasikan kewajiban asasi”.

Senada dengan hal tersebut, dalam sambutannya Kepala Balitbang HAM, Y. Ambeg Paramarta, “sepanjang sejarah peran para pemuda sangat diperhitungkan dalam melakukan perubahan nasib bangsa Indonesia sejak zaman penjajahan, kemerdekaan bahkan pasca kemerdekaan. Sehingga, keberadaan KOPPETA patut pula diperhitungkan dalam mengisi kemerdekaan ini, apalagi mereka mempunyai misi menyebarluaskan hak asasi manusia”.

Patut diapresiasi, bahwa dengan gencarnya arus globalisasi bangsa ini, masih ada para anak-anak bangsa yang masih peduli bahkan turut mensosialisasikan nilai-nilai hak asasi manusia yang mereka pahami kepada minimal para teman sebaya, bahkan di tengah-tengah banyak terjadinya tawuran antar pelajar dan pemuda, KOPPETA menunjukkan jati diri sebagai sosok harapan dan memberikan angin segar guna turut serta dalam pemajuan hak asasi manusia.

KOPPETA adalah komunitas pegiat HAM yang berasal dari kalangan pemuda dan pelajar yang berada di bawah binaan Direktorat Jenderal HAM. (red)

Skip to content