Direktorat Jenderal HAM menggelar media dialogue bertajuk “Aspek HAM dalam Fatwa MUI tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim”

Bagikan

Jakarta, portal.ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM menggelar media dialogue bertajuk “Aspek HAM dalam Fatwa MUI tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim” di Hotel Orient Jakarta Pusat, Jumat, (22/3/2024). Agenda ini menghadirkan Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, dan Ketua Lembaga Pemulian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebagai narasumber.

Dalam paparannya, Dhahana menyatakan bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk memitigasi perubahan iklim. Salah satunya dengan Indonesia menjadi negara pihak dalam Paris Agreement dengan disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2016.

Guna menguatkan komitmen tersebut, KemenkumHAM menginisiasi strategi nasional bisnis dan HAM. Inisiasi tersebut kemudian disahka Presiden Joko Widodo dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

“Dalam pilar kedua strategi bisnis dan HAM, kita mendorong perusahaan memiliki tanggung jawab mengatasi dampak negatif dari operasional bisnis termasuk perusakan lingkungan,” terang Dhahana.

Karena itu, Direktur Jenderal HAM mengapresiasi fatwa yang diterbitkan MUI terkait pengendalian lingkungan. Menurutnya, fatwa tersebut sejalan dengan semangat dalam bisnis dan HAM. “Kami menyambut baik fatwa MUI terkait hukum pengendalian perubahan iklim, ini tentu akan berdampak positif bagi kesadaran masyarakat terkait pentingnya memitigasi perubahan iklim,” terang Dhahana.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Hayu Prabowo yang turut hadir menjadi narasumber menyatakan bahwa kegagalan pencegahan terhadap perubahan iklim berimplikasi terhadap HAM.

“Integrasi HAM dalam aksi iklim akan mendorong perbaikan strategi mitigasi dan adaptasi menjadi lebih efektif dan inklusif,” terang Prabowo.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 10 November 2023 telah mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global. Fatwa tersebut mengatur bahwa segala tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan alam dan berdampak pada krisis iklim hukumnya haram.

Tidak hanya itu, fatwa MUI ini memberikan rekomendasi kepada pelaku usaha untuk menaati ketentuan perizinan (AMDAL) dengan benar dan mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan. (HumasDJHAM)

Skip to content