Direktur Instrumen HAM Farid Junaedi mewakili KemenkumHAM hadir menjadi delegasi dalam dialog konstruktif dengan komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Bagikan

Swiss, portal.ham.go.id – KemenkumHAM turut serta dalam dialog konstruktif dengan komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Direktur Instrumen HAM Farid Junaedi mewakili KemenkumHAM hadir menjadi delegasi dalam forum yang digelar di Palais Wilson Jenewa, Swiss 20 -21 Februari 2024.

Dirjen Kerja Sama Multilateral, Dubes Tri Tharyat, yang menjadi pimpinan delegasi dalam dialog konstruktif kali ini menyampaikan pelbagai kemajuan dan tantangan dalam pelaksanaan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemegakan dan pemajuan hak asasi manusia khususnya terkait hak ekonomi, sosial dan budaya.

“Terlepas dari tantangan yang dihadapi pada masa pandemi COVID, Indonesia terus berupaya untuk memastikan pemenuhan hak-hak asasi di bidang ekonomi, sosial dan budaya”, demikian disampaikan Dubes Tri Tharyat dalam pembukaan dialog.

Sejumlah isu yang mengemuka dalam dialog antara lain terkait hak-hak ketenagakerjaan, bisnis dan HAM, lingkungan hidup, pendidikan dan pelatihan HAM, perlindungan kelompok rentan, pemberantasan korupsi, serta perlindungan terhadap masyarakat tradisional/hukum adat.

Dalam sesi dialog, Direktur Instrumen HAM Farid Junaedi merespon pertanyaan komite terkait peraturan daerah yang diduga diskriminatif dan perkembangan bisnis dan HAM di Indonesia. Sejatinya, kata Farid, terkait peraturan daerah sudah banyak perbaikan dan peninjauan untuk memastikan perda mematuhi peraturan perundang undangan khususnya ermendagri No. 120 th. 2018.

“Stranas bisnis dan HAM memperkuat kerangka peraturan dan kelembagaan negara untuk melindungi berbagai aspek HAM dalam dunia usaha; untuk memastikan tanggung jawab perusahaan dalam penghormatan HAM; serta memberikan akses terhadap pemulihan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Farid mengungkapkan Kementerian Hukum dan HAM telah menetapkan implementasi Stranas sebagai prioritas nasional pada tahun 2024. Kini pembahasan terkait Stranas Bisnis dan HAM berlanjut pada tahap penyusunan peraturan pelaksana, yaitu Rancangan Peraturan Menteri Tata Kerja Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM, dan Draft Petunjuk Pelaksana Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM.

Perlu diketahui, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkair hak ekonomi, sosial, dan budaya. Indonesia telah meratifikasi Kovenan ini melalui UU No 12 tahun 2005

Beberapa contoh hak yang dijamin adalah hak buruh, hak kesehatan, hak pendidikan, hak atas pekerjaan dan hak atas standar kehidupan yang layak, dll Indonesia sendiri menjadi salah satu negara anggota perjanjian ini.

Dialog konstruktif ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian laporan implementasi Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya oleh Indonesia pada Juli 2021. Anggota delegasi terdiri dari perwakilan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait. Indonesia telah dua kali menyampaikan laporan implementasi Kovenan ini pada tahun 2014 dan 2021.

Ada pun Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya merupakan 18 pakar independen dan bertugas untuk memonitor implementasi Konvenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

“Sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk mekanisme HAM PBB, dalam pemajuan dan perlindungan HAM” tegas Dubes Tri Tharyat dalam penutupan dialog. (Humas DJHAM)

Skip to content