Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Hadiri Pertemuan Pemantauan Komnas HAM RI di Provinsi Jawa Tengah dalam Persiapan Pemilu 2024 dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia

Bagikan

Semarang, ham.go.id – Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang di wakili oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti beserta jajaran menghadiri pertemuan pemantau Komnas HAM RI di Provinsi Jawa Tengah terkait persiapan pemilu serentak dari sudut pandang hak asasi manusia. Di ruang rapat Gubernur Jawa Tengah, selasa. (13/02).

Pj. Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M. didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, SE.,MM. beserta jajaran menerima Ketua Tim Pemantau Komnas HAM RI, Dr. Prabianto Mukti Wibowo, M. Sc. beserta jajaran. Agenda pertemuan yaitu persiapan pelaksanaan pemilu 2024 dari sudut pandang hak asasi manusia terutama bagi kelompok rentan.

Membuka pertemuan Pj. Gubernur memaparkan terkait persiapan Provinsi Jateng dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.

Komnas HAM RI telah membentuk tim pemantau persiapan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Sebagai upaya berkelanjutan Komnas HAM secara aktif berkontribusi terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara melalui Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam hal memilih dan dipilih serta hak-hak masyarakat kelompok rentan sejak 2018 hingga 2020. Komnas HAM tetap konsisten dalam berperan aktif guna menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakat kelompok rentan dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Dalam kesempatan yang baik tersebut Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti menyampaikan terkait dengan pemenuhan HAM bagi kelompok rentan. “bahwa dalam pelaksanaan salah satu fungsinya dalam menyelenggarakan layanan kepada kelompok rentan, Kementerian Hukum dan HAM memiliki Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM. Hal ini dikuatkan dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/0353/OTDA tanggal 4 Januari 2024 perihal Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM, pada prinsipnya agar kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM di daerah serta membentuk Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai Pelayanan Publik berbasis HAM.

Lebih lanjut, “Dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, Kanwil Kumham Jateng telah melakukan pendataan kepada 49 satker pemasyarakatan, yaitu 32 Lapas dan 17 Rutan melalui google link yang dapat diakses seluruh Lapas dan Rutan. Kami selalu melakukan update data terkait Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan sehingga kami memiliki data pemilih teraktual. Terkait hal tersebut, kami juga bersinergi dengan Dukcapil setempat dan instansi terkait dalam memenuhi hak memilih WBP yang ada di provinsi Jawa Tengah”. Tutupnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab sesuai tema. Pertemuan di hadiri oleh KPU Provinsi Jawa Tengah; BAWASLU Provinsi Jawa Tengah; Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kesehatan; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Satuan Polisi Pamong Praja; Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama; dan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

Skip to content