Kemenkumham Jateng Hadiri Rapat Koordinasi Implementasi HAM dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pengumpulan Data Dukung Pelaporan Penilaian KKP HAM Kabupaten Batang

Bagikan

Salatiga, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah melalui Bidang HAM yang diwakili oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Lista Widyastuti didampingi Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan beserta jajaran, menghadiri Rapat Koordinasi Implementasi HAM Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Pengumpulan Data Dukung Dalam Pelaporan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) Tahun 2024 di Gedung Merapi, Laras Asri Resort Kabupaten Salatiga, Kamis (01/02).

Acara dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Willopo, dalam sambutannya menyampaikan salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah meningkatkan peran dan tanggungjawabnya guna memberikan P5HAM (penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM) kepada masyarakat tanpa terkecuali.

Kepala Bagian Hukum Setda Kab Batang, Siti Ghoniyah menyampaikan dengan adanya kegiatan Rapat Koordinasi ini, dapat meningkatkan kerja sama dan sinergi antara OPD yang hadir sebagai bentuk tanggung jawab implementasi P5HAM bagi masyarakat. Dirinya berharap, pada penilaian tahun ini, Kabupaten Batang bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus dari tahun kemaren.

Dalam Kesempatan ini, Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti menyampaikan bahwa penilaian KKP HAM tahun ini baik mekanisme dan data dukung berikut indikator tetap sama dengan pelaksanaanj tahun sebelumnya. Sehingga hal ini memudahkan kepada Bagian Hukum selaku coordinator dan OPD terkait dalam pengumpulan data dukungnya. Perkuat sinergitas dan komunikasi yang intensif dengan Kantor Wilayah dan OPD terkait dapat memudahkan dalam pengumpulan dan perbaikan serta mencari solusi dalam mengatasi kendala teknis.”

Dalam paparannya, Lista menjelaskan secara lebih terinci strategi pemgumpulan data dukung serta menguraikan secara teknis data dukung pada 120 indikator KKP HAM.

Kegiatan Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Biro Hukum Provinsi, OPD terkait diantaranya adalah Bappeda, Polres, Dinas Pendidikan, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Disperkim, Dinsos P2KB, DPMPPA, DLH, Bakesbangpol, Dinperinaker, dan Diskominfo.

Sebelum Rakor berakhir dilakukan verifikasi data dukung dari tiap OPD terkait kelengkapan data dukung KKP HAM yang dilakukan oleh Kanwil kemenkumham Jawa Tengah bersama dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

Skip to content