Respon Dampak Perubahan Iklim Bagi Masyarakat Adat Direktorat Jenderal HAM dan KKP Luncurkan Policy Paper

Bagikan

Jakarta, portal.ham.go.id – Bekerjasama Direktorat Jenderal Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal HAM menggelar peluncuran Policy Paper berjudul ‘Masyarakat Adat Pesisir dan Perubahan Iklim: Perspektif Hak Asasi Manusia. Acara peluncuran policy paper yang didukung Raoul Wallenberg Institute (RWI) diselenggarakan di Veranda Hotel @ Pakubuwono, Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2024).

Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, hadir langsung membuka berlangsungnya acara sekaligus menyampaikan pidato kunci (keynote speech). Dalam pidatonya, Dhahana mengungkapkan bersama dengan RWI, Direktorat Jenderal HAM telah melakukan pengarusutamaan prinsip dan pendekatan HAM dalam diskursus perubahan iklim di tanah air.

“Kami memandang bahwa dampak buruk perubahan iklim telah mengancam seluruh lini kehidupan manusia, termasuk dalam konteks pemenuhan hak-hak dasar manusia,”imbuh Dhahana. Direktorat Jenderal HAM, sambung Dhahana, telah melakukan studi pada tahun 2023 bersama dengan RWI terkait isu perubahan iklim. Berdasarkan hasil studi tersebut, setidaknya terdapat 10 kategori HAM berkaitan dengan lingkungan dan perubahan iklim telah terkandung dalam berbagai regulasi dan kebijakan nasional.

Lebih lanjut, Dhahana pada kesempatan ini ingin menyoroti secara khusus kerentanan ganda yang dialami oleh masyarakat adat, khususnya masyarakat adat pesisir akibat perubahan iklim. Pasalnya, sejak tahun 1960, suhu terus meningkat dengan laju 0,14°C – 0,20°C, yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut yang ekstrem.

‘‘Maka, menjadi penting bagi kita semua untuk memberikan perhatian dan penanganan khusus untuk mendukung masyarakat adat pesisir dalam menghadapi perubahan iklim,“ jelas Dhahana.

Sebagai bentuk ikhtiar dalam merespon dampak perubahan iklim terhdap masyarakat adat pesisir, maka diselenggarakanlah acara hari ini.

“Policy paper ini diharapkan dapat menjadi pemantik bagi kolaborasi multipihak antar pemangku kepentingan, dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat adat pesisir dalam menghadapi dampak buruk perubahan iklim,“ pungkasnya.

Dalam acara kali ini, panitia juga menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Direktur Kerja Sama HAM, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Komnas HAM, dan Pakar Hukum UGM. (HumasDJHAM/ foto: ADC)

Skip to content