Direktorat Jenderal HAM Berdialog dengan Perwakilan dari Beberapa Perusahaan tentang Pentingnya Mendorong Implementasi Bisnis dan HAM

Bagikan

Jakarta, portal.ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM berdialog dengan perwakilan dari beberapa perusahaan tentang pentingnya mendorong implementasi bisnis dan HAM. Pertemuan tersebut digelar di ruang rapat Ali Said gedung Setjen KemenkumHAM, Kamis (25/01/2024).

Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, hadir langsung mengikuti pembahasan rapat. Dhahana menerangkan penerapan HAM dalam sektor bisnis akan memberikan competitive advantage.

“Penerapan HAM dalam aktivitas bisnis akan meningkatkan kualitas keberlanjutan usaha yang pada akhirnya meningkatkan daya saing di pasar global,” ujar Dhahana.

Karena itu, Direktur Jenderal HAM mengungkapkan pihaknya terus melakukan pengarusutamaan bisnis dan HAM di tanah air. “Tahun lalu, kita telah menjadi bagian dari 33 negara di dunia yang telah memiliki regulasi terkait bisnis dan HAM dengan diterbitkannya Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dhahana menerangkan bahwa dalam Strategi Nasional Bisnis dan HAM pemerintah memiliki tiga strategi yaitu penguatan mekanisme pemulihan, pengembangan regulasi kebijakan, dan peningkatan pemahaman terkait bisnis dan HAM.

“Terkait dengan peningkatan pemahaman, kami juga telah memiliki aplikasi PRISMA untuk memperkenalkan konsep-konsep bisnis dan HAM bagi para pelaku usaha,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Aries Setiadi yang turut hadir dalam dialog ini mengapresiasi Direktorat Jenderal HAM yang telah menyusun Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Terkait dengan HAM, Aries menuturkan pihaknya telah memiliki code of conduct terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen.

“Jadi telah secara serius dan pro aktif dalam mendorong fintech di tanah air untuk comply terkait dengan perlindungan data pribadi,” jelasnya

Sementara itu, perwakilan dari PT. Bumi Resource, Taufan, menuturkan bahwa pihaknya bahkan telah melakukan due dilligence terkait HAM agar menjamin bahwa aktivitas bisnisnya sejalan dengan nilai-nilai HAM. Sebagai informasi, Bumi Resource juga mendapatkan status hijau setelah melakukan self assessment melalui aplikasi PRISMA.

Dalam dialog sore ini di ruang Ali Said turut hadir mengikuti pembahasan di antaranya Direktur Kerja Sama HAM, Direktur Instrumen HAM, dan Direktur YankoHAM serta perwakilan dari PT. Taspen. (Humas DJHAM)

Skip to content