Jelang Pelaporan Kriteria KKP HAM dan Pelaporan Aksi HAM B04 Tahun 2024, Kemenkumham Jateng Lakukan Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati

Bagikan

Pati, ham.go.id – Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah diwakili oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti, Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan, dan Pelaksana Bidang HAM lakukan koordinasi persiapan pelaporan penilaian Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) dan Pelaporan Aksi HAM B04 tahun 2024, di Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati, rabu (17/01).

Pertemuan yang berlangsung di ruangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati, Tim Bidang HAM disambut hangat oleh Kepala Bagian Hukum, Irwanto didampingin Kasubbag Bantuan Hukum, Ari Sih Hartono.

Mengawali pertemuan Irwanto menyampaikan “terima kasih atas kehadiran dan kerja sama Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan mengucapkan puji syukur atas prestasi yang telah ditorehkan oleh Kabupaten Pati pada tahun lalu mendapat predikat kab/kota peduli HAM”. Ungkapnya.

Lebih lanjut, kendatipun hasil capaian KKP HAM pada tahun lalu Kab. Pati mendapat predikat KKP HAM, namun belum maksimal dalam pemenuhannya. Adapun pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggaran, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang masih menjadi kendala dalam pelaporan baik Aksi maupun KKP HAM di Kab. Pati. Ujar Irwanto.

Senada dengan Irwanto, Ari Sih Hartono, Kasubbag Bantuan Hukum juga menyampaikan “kendala yang masih saja ada yaitu pemahaman di OPD terkait dan dinamika pergantian SDM yang menangani pelaporan baik Aksi dan KKP HAM”. Tambahnya.

Kepala Bidang HAM menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan ini dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan memperhatikan pencapaian Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Pati dalam memperoleh penghargaan Predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM tahun lalu dan juga persiapan pelaporan Aksi HAM B04 tahun 2024.

Lebih lanjut, Bidang HAM telah mengklasifikasikan OPD yang terlibat pada kegiatan/laporan/data sesuai dengan kriteria pada 120 (seratus dua puluh) indikator pada Permenkumham dimaksud. Pengklasifikasian ini untuk mempermudah kab/kota dalam memilih dan memilah data dukung pada setiap indikator, juga apabila ada data dukung yang kurang sesuai, ungkap Lista.

Sebelum mengakhiri pertemuan, Lista menyampaikan terkait timeline yang terdapat pada surat notifikasi dari Direktorat Jenderal HAM, pada bulan januari tahun 2024 s.d. pertengahan bulan maret tahum 2024 kab/kota sudah dapat mengumpulkan data penilaian yang terdiri dari formulir isian serta seluruh data dukung tahun sebelumnya (tahun 2023), yang sudah disahkan oleh kepala OPD dan/atau sekda kab/kota, serta melampirkan surat pengantar dari sekda provinsi saat diserahkan kepada Kanwil Kemenkumham.

“Pada pertengahan bulan maret s.d. pertengahan bulan Mei 2024, kanwil kemenkumham melakukan pemeriksaan terhadap data penilaian, dan melakukan pemginputan ke dalam aplikasi KKP HAM. Meskipun masih menunggu format pelaporan Aksi HAM tahun 2024 perlu kami ingatkan pada bulan april nanti sudah dibuka di aplikasi SAPHAM untuk melaporkan Aksi HAM B04” Ungkap Lista.

Koordinasi ini merupakan bentuk sinergitas antar instasi dalam memajukan dan menyukseskan P5HAM di Jawa Tengah. Semoga pada tahun ini seluruh kab/kota di jawa tengah mendapatkan predikat KKP HAM.

Skip to content