Direktorat Jenderal HAM menggelar rapat koordinasi bersama Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) dan pengenalan aplikasi Penilaian Resiko Hak Asasi Manusia 2.0 (PRISMA 2.0)

Bagikan

Jakarta, portal.ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM menggelar rapat koordinasi bersama Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) dan pengenalan aplikasi Penilaian Resiko Hak Asasi Manusia 2.0 (PRISMA 2.0). Agenda yang diikuti oleh sejumlah pelaku usaha dan para pemangku kepentingan yang tergabung dalam GTN BHAM ini digelar di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, hadir langsung menyampaikan sambutan dan pengarahan. Dalam pidatonya, Dhahana menjelaskan keberadaan GTN BHAM merupakan amanat dari Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. “GTN BHAM ini terdiri dari tiga kelompok kerja yang memiliki tugas khusus sebagaimana diamanatkan di dalam Stranas Bisnis dan HAM,” imbuh Dhahana.

Di samping GTN, Dhahana juga menyinggung terkait Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) yang menjadi kepanjangan tangan GTN BHAM. Menurutnya, GTD BHAM memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. Pasalnya, pelaksanaan Aksi Bisnis dan HAM di daerah tidak luput dari peran GTD BHAM.

“Untuk itu, kami berharap GTD BHAM juga dapat mendorong lebih baik implementasi bisnis dan HAM di daerah,” ujarnya pada acara yang diikuti kantor wilayah KemenkumHAM secara daring ini.

Selepas sambutan Direktur Jenderal HAM, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan para peserta rapat.

Pada acara yang didukung oleh Raoul Wallenberg Institute (RWI) ini, panitia juga menjelaskan mengenai apa saja hal-hal baru yang ada di dalam PRISMA 2.0. Termasuk, para peserta rapat juga untuk kali pertama menjajal aplikasi PRISMA versi terbaru ini.

Perlu diketahui update aplikasi dimaksudkan agar PRISMA dapat menjadi lebih baik, efektif dan user-friendly. Pengembangan ini juga dilakukan setelah menjaring berbagai masukan dari pelaku usaha sebagai user, akademisi, asosiasi, organisasi masyarakat sipil dan pihak lainnya terkait penggunaan aplikasi PRISMA. (Humas DJHAM)

Skip to content