Jakarta, portal.ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM menerima audiensi dari China Chamber of Commerce (CCCMC) dan Responsible Critical Mineral Initiative (RCI) Tiongkok. Bersama dengan Direktur Kerja Sama HAM, Harniati, rombongan dari CCCMC dan RCI yang dipimpin Lihui Sun membahas sejumlah topik dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat utama, Jumat (24/11/2023).
Di hadapan tim dari CCCMC dan RCI Tiongkok, Harniati menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah memiliki regulasi terkait HAM dalam sektor bisnis dengan disahkannya Perpres Nomor 60 Tahun 2023 terkait Strategi Nasional Bisnis dan HAM.
“Dalam pengarusutamaan bisnis dan HAM ini, selain membentuk Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah kami juga telah menyusun sebuah aplikasi uji tuntas bernama PRISMA,” ujar Harniati.
Direktur Kerja Sama, Harniati, menilai pertemuan antar kedua belah pihak yang terselenggara sore ini penting. “Harapan kami, melalui pertemuan ini kita dapat membuka peluang kerja sama dalam isu Bisnis dan HAM seperti pelatihan HAM, memperkenalkan human rights due diligence hingga sharing best practice,”jelasnya
Bagi CCMC dan RCI, upaya pemerintah Indonesia mendorong nilai-nilai HAM dalam sektor bisnis dipandang penting. Pihaknya juga mengakui telah sepuluh tahun mempelajari mekanisme pengaduang lebih dari 40 mekanisme yang ada di dunia. Bahkan, kata mereka, Standar mekanisme pengaduan yang ada juga telah selaras dengan standar internasional lainnya seperti UNGPs, ILO, RSPO, ataupun OECD.
Dalam pertemuan ini turut hadir, Koordinator Kerja Sama Luar Negeri dan Patricia Rinwigati (Ketua Djokosoetono Research Center). (Humas DJHAM)