Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, hadir secara daring dalam acara pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM)

Bagikan

Ambon, portal.ham.go.id – Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, hadir secara daring dalam acara pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) Provinsi Maluku yang diadakan di Hotel Santika Ambon, Selasa (21/11/2023).

Para pegawai Kantor Wilayah Provinsi Maluku serta OPD Pemprov Maluku hadir dalam acara pengukuhan tersebut. Dalam sambutannya, Dhahana menyampaikan terkait Prinsip-prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM yang terdiri dari tiga pilar. Pilar pertama adalah state duty to protect, corporate responsibility to respect, access to remedy .

Lebih lanjut Dhahana menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah menyusun Rancangan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) guna menguatkan komitmen pemerintah terhadap implementasi UNGPs.
“Stranas BHAM ini diharapkan menjadi panduan konkret untuk mengarusutamakan Bisnis dan HAM dalam program pemerintah,” kata Dhahana.

Pada kesempatan ini juga disampaikan bahwa Direktorat Jenderal HAM telah membuat sebuah aplikasi penilaian risiko bisnis dan HAM (PRISMA) yang diluncurkan oleh KemenkumHAM pada tahun 2021.

Aplikasi ini dibentuk guna membantu pelaku bisnis dalam mengidentifikasi dan memitigasi dampak risiko bisnisnya terhadap hak asasi manusia. “Hingga kini, PRISMA telah dimanfaatkan oleh 231 perusahaan di Indonesia. Saat ini, Kemenkumham sedang mempersiapkan pengembangan PRISMA 2.0,” ungkap Dhahana.

Tidak lupa, Dhahana memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, serta FNF Indonesia atas dukungan dalam Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM).

“Semoga komitmen terhadap acara ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dan mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap nilai-nilai HAM,” pungkasnya mengakhiri sambutan. (Septian/Humas DJHAM)

Skip to content