Direktorat Jenderal HAM Susun Pedoman Parameter HAM

Bagikan

Jakarta, portal.ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM tengah memulai penyusunan pedoman parameter HAM. Pembahasan awal pada rapat yang didukung oleh Raoul Wallenberg Institute (RWI) ini diselenggarakan di Hotel Oria, Jakarta selama 23 – 25 November 2023.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra, menyatakan KemenkumHAM telah memiliki Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Parameter HAM. “Peraturan ini dimaksudkan untuk digunakan oleh para Perancang Hukum di Kantor Wilayah baik sebagai pedoman dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” kata Dhahana Putra, Kamis (11/23/2023).

Produk hukum tersebut, sambungnya, juga dapat menjadi pedoman dalam menganalisis peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Namun demikian, penerapan Peraturan Nomor 24 Tahun 2017 dalam praktiknya masih terkendala karena sifatnya yang normatif sehingga tidak operasional bagi Perancang Hukum. “Oleh karena itu, diperlukan revisi untuk mengubah pedoman ini menjadi lebih aplikatif dalam prakteknya.” Imbuhnya.

“Besar harapan penyempurnaan Pedoman Parameter HAM ini dapat segera diselesaikan, sehingga para Perancang Hukum di 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat menggunakannya,”jelasnya.

Dalam rapat kali ini turut hadir Direktur Kerja Sama HAM, Wakil Direktur RWI Asia Tenggara, beserta tim yang terlibat dalam penyusunan pedoman parameter HAM.

Sebagai informasi, Kementerian Dalam Negeri secara resmi telah mengunggah 3.143 peraturan daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat , seiring dengan hasil laporan yang dihimpun Komnas Perempuan, ditemukan 154 peraturan daerah yang dibatalkan karena diskriminatif terhadap Perempuan. (Humas DJHAM)

Skip to content