Susun Finalisasi Rekomendasi Peraturan perundang-undangan di Bidang Hak Kelompok Rentan, terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan

Bagikan

Jakarta, ham.go.id – Susun Finalisasi Rekomendasi Peraturan perundang-undangan di Bidang Hak Kelompok Rentan, terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, Ditjen HAM selenggarakan Rapat di ruang rapat A. Lt.3 Gd Ditjen HAM, Senin (10/10/2023).

Rapat yang dibuka langsung oleh Direktur Instrumen HAM, Dr. Farid Junaedi dan menghadirkan Fajri Nursyamsi Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) berlangsung secara hybrid. Dalam Sambutannya Farid menyampaikan bahwa wujud pelaksanaan Penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan ham adalah melalui pembentukan perundang-undangan yang selaras dengan prinsip dan nilai ham, yaitu prinsip universal serta kesetaraan dan non diskriminasi serta keadilan. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Harapannya dengan rapat finalisasi ini yang di hadiri oleh pihak stakeholder terkait dapat memenuhi atau mengakomodir Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan secara menyeluruh, tutur Farid menutup sambutannya.

Peserta yang dihadiri oleh perwakilan Ditjen Pemasyarakatan, Deputi Perlindungan Khusus Anak KPPPA, KPAI, BSK dan Ditjen HAM.(RP/FW)

Skip to content