Analis Hukum Ahli Madya Direktorat Jenderal HAM, Henny T. Trimayanti, menjadi narasumber pada acara konsultasi publik bertajuk “Peluang Indonesia dalam Merespon Resentencing Pidana Mati di Malaysia,”

Bagikan

Analis Hukum Ahli Madya Direktorat Jenderal HAM, Henny T. Trimayanti, menjadi narasumber pada acara konsultasi publik bertajuk “Peluang Indonesia dalam Merespon Resentencing Pidana Mati di Malaysia,”. Acara yang diinisiasi Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) ini digelar di Hotel Aryadhuta, Jakarta (9/10/2023).

Pada kesempatan ini, Henny menyampaikan paparan terkait arah kebijakan hukuman mati di Indonesia dan implementasi pembuatan peraturan turunan KUHP mengenai pidana mati. Menurut Henny, hukuman mati yang diatur di dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan jalan tengah antara abolisionis dan retensionis.

Merujuk pada datan dari Kemenlu RI, hampir 80 WNI di Malaysia terancam eksekusi mati. Sementara itu, di Indonesia terdapat 11 WN Malaysia terkait kasus narkoba yang menjadi narapidana dengan hukuman mati. (Humas DJHAM)

Skip to content