Batam, ham.go.id – Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaporan aksi HAM B 08, Direktur Kerja Sama HAM, Harniati, berkunjung ke Batam, Kepulauan Riau. Acara monitoring dan evaluasi yang digelar di kantor Pemkot Batam pada Rabu (11/10/2023) ini diikuti oleh sejumlah pegawai Kanwil KemenkumHAM Kepulauan Riau dan Pemkot Batam, dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se kepulauan Riau.
Dalam sambutannya, Direktur Kerja Sama HAM menyampaikan bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusai merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.
“RANHAM Tahun 2021-2025, memiliki target sasaran empat kelompok yang terdiri dari Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat. Pada setiap kelompok memiliki fokus masing-masing dalam pelaksanaan Aksi HAM guna mencapai suatu kesetaraan yang sama di mata hukum,” kata Harniati.
Pada kesempatan ini, Direktur Kerja Sama HAM juga menuturkan terkait perbedaan mekanisme pelaporan aksi HAM pad atahun ini. Perubahan ini merupakan bagian proses penyempurnaan yang dilakukan oleh Panitia Nasional RANHAM.
“Panitia nasional bersama KSP membuat sebuah inisiatif untuk membangun sebuah aplikasi baru yaitu SAPA HAM yang dapat memenuhi kebutuhan Panitia Nasional dalam menjalankan kegiatan RANHAM. Diharapkan dengan aplikasi baru ini, dapat menyediakan sistem pelaporan yang lebih sistematis dan terukur,” ujar Harniati.
Dalam acara monitoring dan evaluasi ini, juga turut hadir Asisten Deputi HAM, Kemenko Polhukam dan Koordinator Bidang Penerapan Hukum dan HAM Bappenas. Setidaknya, Sembilan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam turut menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi pelaporan aksi HAM B 08 ini. Adapun para perwakilan dari pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau lainnya mengikuti secara daring. (Humas DJHAM)
