Direktorat Jenderal HAM Ikut Terlibat Pembahasan Tindaklanjut Rperpres Penguatan Moderasi Beragama

Bagikan

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM bersama kementerian Lembaga terkait mengikuti pembahasan tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Kemenko PMK RI menginisiasi pertemuan tersebut, Rabu (10/4/2023).

Dalam rapat yang dihelat di Kemenko PMK RI tersebut, hadir dari Direktorat Jenderal HAM di antaranya Direktur Fasilitasi dan Informasi HAM, Analis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Hak Sipil dan Politik Dit. Instrumen, dan Analis Kebijakan Ahli Muda/Subkoordinator Hak Sipil dan Politik.

Rapat ini fokus kepada pembahasan terkait program percepatan pelaksanaan penguatan moderasi beragama dilingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah. Direktur Fasilitasi dan Informasi HAM, Darsyad, menyatakan Direktorat Jenderal HAM mendukung penuh berjalannya percepatan penguatan moderasi beragama ini.

“Perpres ini selaras dengan upaya penerapan nilai-nilai hak asasi manusia,” imbuh Darsyad.

Pada kesempatan ini, Direktur Fasilitasi dan Informasi HAM juga mengusulkan agar Kementerian Agama menyusun Modul Kurikulum Standar yang dapat dipakai dalam diseminasi dan pelatihan penguatan moderasi beragama bagi instansi pemerintah Baik pusat maupun daerah.

Selain itu, Direktur Fasilitasi dan Informasi HAM mengungkapkan pihaknya tengah menyusun Indeks HAM Indonesia. “Dalam indeks HAM Indonesia yang tengah disusun ini, moderasi beragama menjadi salah satu indikator,” jelasnya. (Humas DJHAM)

Skip to content