Yogyakarta, ham.go.id – Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim khususnya pengurangan emisi karbon dan HAM mesti ditingkatkan. Demikian disampaikan Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, pada acara Pertamina Hulu Energi Sustainable Development Forum yang digelar di Yogyakarta, Rabu (30/8/2023).
“Kolaborasi antar negara, lembaga internasional, dan masyarakat sipil sangat penting dalam merespon perubahan iklim dan bencana,” kata Dhahana yang hadir secara daring dari ruang rapat Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal HAM.
Namun, Direktur Jenderal HAM menggarisbawahi peran pelaku usaha tidak boleh dipandang sebelah mata. Menurutnya, dunia usaha juga memiliki tanggung jawab terhadap perubahan iklim.
Pasalnya, sambung Dhahana, perubahan iklim memiliki dampak serius terhadap HAM. “Untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha terhadap HAM, kami bersama kementerian dan lembaga terkait menggodok rencana presiden tentang strategi bisnis dan HAM,” imbuhnya.
Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal HAM juga mengapresiasi komitmen Pertamina Hulu Energi yang telah menginisiasi berlangsungnya forum ini.
“Melalui forum ini, kami harap dapat menjadi ruang dialog bersama untuk menjawab tantangan perubahan iklim,” katanya.
Sebagai negara anggota Paris Agreement, Indonesia telah menetapkan komitmennya dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Ditargetkan melalui NDC ini, pemerintah akan menurunkan emisi karbon 31,89% dari kapasitasnya sendiri. Namun, dengan dukungan internasional dikabarkan penurunan emisi dapat mencapai 43,20%. (Humas DJHAM)