Dirjen HAM Kemenkumham RI Dorong Peningkatan Daya Saing Perusahaan Indonesia di Pasar Global Melalui Bisnis dan HAM

Bagikan

SIARAN PERS NOMOR : HAM.1-HH.01.07-10/HUMAS/2023

Jakarta – Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra meyakini penerapan nilai-nilai HAM dalam aktivitas bisnis oleh para pelaku usaha akan berdampak positif terhadap dunia bisnis di tanah air. Pasalnya, kini kesadaran konsumen terhadap nilai-nilai HAM semakin membaik.

“Saat ini, konsumen yang menjadi tujuan ekspor kita misalnya Uni Eropa semakin kritis dan mereka menginginkan produk-produknya ramah HAM seperti ramah lingkungan, ramah anak, dan bebas dari perbudakan,” jelas Dhahana Putra pada acara media dialogue securing Indonesia’s Place in The Global Trade through Business and Human Rights, Jumat (27/7).


Untuk itu, sambung Dhahana, pemerintah melalui KemenkumHAM terus melakukan pengarusutamaan bisnis dan HAM kepada para pelaku usaha di tanah air. Salah satu upaya pengarusutamaan tersebut adalah dengan mengembangkan aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA).


“Melalui aplikasi PRISMA, kami berharap para pelaku usaha secara mandiri dapat mengenal lebih dekat nilai-nilai HAM sehingga mampu meminimalisir potensi dugaan pelanggaran HAM sekaligus mencegah terjadinya kesalahpahaman terkait upaya pemerintah dalam pengarusutamaan bisnis dan HAM,” kata Dhahana.


Direktur Jenderal HAM mengungkapkan aplikasi PRISMA mendapat respon positif dari para pelaku usaha. Perusahaan besar seperti BUMN, Perbankan, maupun yang bergerak sektor sumber daya alam telah menjajal PRISMA. “Hingga kini telah ada
sejumlah 217 perusahaan yang telah melakukan uji tuntas secara mandiri melalui aplikasi PRISMA, termasuk PT. Bumi Resources Tbk.,” imbuhnya.


Lebih lanjut, Dhahana menepis adanya pandangan bahwa implementasi bisnis dan HAM dapat berdampak negatif bagi iklim investasi di tanah air. “Justru sebaliknya, implementasi bisnis dan HAM muaranya tentu adalah untuk meningkatkan daya saing produk-produk kita di pasar global,”imbuhnya.


Pada kesempatan yang sama, Kabiro Hukum Kemenko Maritim dan Investasi Budi Purwanto yang turut hadir sebagai narasumber pada acara media dialog kali ini menyatakan pentingnya HAM dalam perdagangan global dan meningkatkan investasi.


“Banyak investor yang mencari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan menghormati HAM terutama Investor Luar Negeri,” ujar Budi.


Senada dengan Kabiro Hukum Kemenko Maritim dan Investasi, Ketua Tim Koordinator HAM PT. Bumi Resources Tbk., Mahmud Samuri, menilai sejatinya penerapan HAM dalam aktivitas bisnis sejalan dengan ESG (Environmental, Social, and Governance).


“PT. Bumi Resources Tbk. memandang implementasi bisnis dan HAM dalam aktivitas bisnis dapat membangun citra positif perusahaan hingga memberikan keunggulan bersaing (Competitive Advantage) bagi perusahaan,” jelas Mahmud.


Dhahana menambahkan KemenkumHAM Bersama Kemenko Maritim dan Investasi beserta sejumlah K/L yang tergabung dalam Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM telah merampungkan draft Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM). “Pak MenkumHAM telah bersurat kepada Bapak Presiden melalui Setneg terkait Stranas BHAM ini. Mudah-mudahan pada Agustus ini, Bapak Presiden dapat mengesahkan Stranas BHAM menjadi sebuah Peraturan Presiden,” pungkasnya.

Skip to content