Resmi Dilantik Sebagai Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra Dinilai Mampu Dorong P5HAM di Indonesia

Bagikan

Jakarta, ham.go.id – Menteri Hukum dan HAM RI, Prof. Yasonna H. Laoly, resmi melantik Dr. Dhahana Putra sebagai Direktur Jenderal HAM di Kantor Pusat Kemenkumham RI pada Selasa, (04/04/2023). Yasonna optimis Dhahana mampu mendorong upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, Pemajuan HAM (P5HAM) di Indonesia yang lebih baik lagi.

“Saya harapkan Saudara dapat menjaga amanah tugas dan kepercayaan ini dengan bekerja sebaik-baiknya dan sekeras-kerasnya,” jelas Yasonna.

Merespon ekspektasi tersebut, Dhahana membeberkan 3 fokus prioritas yang akan dikejar dalam kepemimpinannya sebagai Dirjen HAM di 100 hari yang akan datang.

“Yang pertama, terkait penanganan pelanggaran HAM yang berat masa lalu, sesuai instruksi Bapak Presiden, bersama Kemenko Polhukam dan Kementerian Luar Negeri, kami akan melakukan upaya-upaya percepatan untuk proses pemulihan hak kewarganegaraan bagi eksil yang ada luar negeri,” tutur Dhahana.

Selanjutnya, Dhahana menargetkan dalam 3 bulan mendatang bahwa salah satu prioritas nasional, Indeks HAM Indonesia (IHAMI), akan memasuki tahap pengumpulan data dari Kementerian/Lembaga. Perlu diketahui, IHAMI merupakan instrumen untuk mengukur implementasi HAM di Indonesia.

“Harapannya melalui IHAMI, pemerintah mampu mendapatkan gambaran yang utuh dan aktual terkait implementasi HAM di Indonesia”, ungkap Dhahana.

Selain itu, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi, Direktorat Jenderal HAM juga tengah mendorong pengesahan Strategi Nasional Bisnis dan HAM menjadi Peraturan Presiden.

“Mudah-mudahan dalam tahun ini, Bapak Presiden akan segera mengesahkan Perpres tersebut, agar prinsip-prinsip hak asasi manusia, sesuai UNGPs, dapat dijalankan di sektor bisnis,” jelasnya.

Sebagai informasi, rancangan Strategi Nasional Bisnis dan HAM telah masuk ke dalam program penyusunan Peraturan Presiden tahun 2023. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Kepres No. 26 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023.

Terakhir, Dirjen HAM menyampaikan bahwa pihaknya akan selalu terbuka terhadap masukan konstruktif dari publik dalam rangka meningkatkan implementasi P5HAM di tanah air.

“Ke depan kami akan terus membangun komunikasi yang baik dalam menyampaikan program-program yang dikelola oleh Ditjen HAM,” pungkas Dhahana. (Humas DJHAM)

Skip to content