Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jateng Hadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pokja P5HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

Bagikan

Semarang, ham.go.id – Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah diwakili oleh pelaksana Bidang HAM, hadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyampaian Hasil Rekomendasi tim Pokja P5HAM bagi Penyambang Disabilitas Mental hasil kunjungan lapangan di Padepokan Wali Siri dan Panti Dosaraso Kabupaten Kebumen, di Ruang Rapat Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah, Gedung A Lt. V Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, senin (06/03).

Rapat dipimpin dan dibuka oleh Koordinator Bantuan Hukum dan Ham Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, ZRP.TJ. Mulyono. dalam sambutannya mengatakan “Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Direktur Jendral Hak Asasi Manusia Nomor HAM-HA.04.03-01 tanggal 06 Januari 2023 perihal Penyampaian Rekomendasi Kunjungan Lapangan ke Panti Rehabilitasi Mental di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah.”ungkapnya.

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah , Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Pronvinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Kab. Kebumen, dan Dinas Kesehatan Kab. Kebumen.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial P3A Kab. Kebumen, Seha Rahayu menjelaskan secara singkat tentang profil dan permasalahan yang ada di Padepokan Walisiri (padepokan mbah marsiyo) yang ada di Desa Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.

Lebih lanjut, Sekretaris Sosial Dinas Sosial P3A Kab. Kebumen, Siti Nuriatun Fauziyah menambahkan bahwa “Dinas Sosial Kab. Kebumen sudah mengidentifikasi 10 penyandang disabilitas mental perempuan yang ada di Padepokan Walisiri dan hanya 3 orang yang asli penduduk Kebumen.”ujarnya

Selanjutnya, Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen, Siti Durohtul menjelaskan “terkait segala upaya untuk mengurangi dampak, dan penambahan jumlah pasien jiwa yg masuk sudah dilakukan. Antara lain: Dinas Kesehatan membentuk puskesmas rawat inap jiwa, rumah sakit disiapkan dokter jiwa, di puskesmas juga dibentuk Posyandu Desa Siaga Sehat Jiwa. Namun perkembangan jumlah pasien di Mbah Marsiyo tidak berkurang bahkan bertambah, dan otomatis jumlah yg meninggalpun bertambah. Mengandalkan Rumah Sakit Jiwa juga bukan penyelesaian karena kapasitas dan pembiayaan di RSJ juga merupakan masalah.”Imbuhnya.

Rapat Koordinasi ini menghasilkan beberapa poin antara lain: identifikasi, inventarisasi dan evakuasi penyadang disabilitas mental yang ada di Padepokan Walisiri (padepokan mbah marsiyo), dilakukannya pemantauan dan pembinaan kepada mbah marsiyo, dan melaksanakan program day care berbasis komunitas di kebumen.

Skip to content