Bidang HAM Hadir dalam Rapat Koordinasi Pendampingan Pengisian Formulir Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM 2023 di Kabupaten Nganjuk

Bagikan

Nganjuk, ham.go.id – Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jatim hadir dalam kegiatan persiapan pengumpulan dan pengisian data KKPHAM 2023 serta evaluasi KKPHAM tahun 2022 bertempat di ruang Roro Kuning kantor Bupati Nganjuk, Rabu (15/02).

Acara yang digelar oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Samsul Huda menyampaikan bahwa tahun 2022 yang lalu Kabupaten Nganjuk telah mendapat Penghargaan Peduli HAM, namun dari hasil yang diperoleh tersebut ada beberapa hak yang nilainya masih kurang seperti hak pekerjaan, pendidikan, dan hak lingkungan. Hal tersebut menjadi tugas kita untuk meningkatkan pemenuhan HAM pada hak-hak yang kurang tersebut. Disampaikan juga bahwa pentingnya mempertahankan predikat peduli HAM ini sebagai wujud konsistensi pemenuhan HAM bagi masyarakat.

Hadir sebagai narasumber Kepala Biro Hukum, Lilik Pudjiastuti yang menyampaikan evaluasi secara umum KKP HAM Jawa Timur dan Kepala Bidang HAM Wiwit Purwani Iswandari menyampaikan tentang Teknis pelaporan dan pengisian data KKPHAM. Bertindak selaku moderator Kabag Hukum Setda Kab Nganjuk, Sutrisno.

Lilik menyampaikan bahwa respon terhadap kegiatan KKP HAM di Jawa Timur ini cukup bagus, namun masih ada kabupaten yang tidak mengirimkan data tahun lalu. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala teknis di internal OPD tsb. Kami di Biro Hukum akan terus memotivasi pemerintah kab kota untuk melaksanakan kegiatan KKP HAM ini karena ini tidak semata-mata hanya mengejar prestasi tapi wujud pemenuhan hHAM bagi masyarakat. Mohon kerjas ama dan support dari masing-masing OPD sebagai bentuk tanggung jawab implementasi P5HAM bagi masyarakat.

Kabid HAM menjelaskan materi teknis tentang pengisian indikator KKP HAM serta evaluasi tahun 2022 yang lalu. Disampaikan juga bahwa kegiatan KKP HAM ini adalah kegiatan yang telah dilaksanakan sehari-hari sesuai dengan tugas dan fungsi kita, namun yang penting adalah bagaimana bentuk pelaporannya, karena akan menjadi pertanggungjawaban yang akan disampaikan juga kepada dunia internasional.

Dihadiri perwakilan dari 40 OPD pelaksana pengumpulan dan pengisian data KKPHAM di lingkungan Pemkab Nganjuk.

Skip to content