Direktur Kerja Sama HAM Menjadi Narasumber dalam Webinar “Implementasi Industrial Peace Audit, Human Rights Due diligence dan Respectful Workplace untuk Mendorong Keberlanjutan Perusahaan”

Bagikan

Jakarta, ham.go.id – Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati, menjadi narasumber pada kegiatan Webinar bertajuk “Implementasi Industrial Peace Audit, Human Rights Due diligence dan Respectful Workplace untuk Mendorong Keberlanjutan Perusahaan,” Rabu, (7/12).

Pada acara yang dihelat Pertamina secara daring tersebut, Hajerati menuturkan bisnis dan HAM sejatinya telah diperkenalkan dan diimplementasikan dalam regulasi di Indonesia.

“Apabila ditelisik lebih jauh, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan sektoral sebagai upaya reformasi legislasi yang bisa dijadikan sebagai koridor bagi korporasi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam operasional mereka,” jelas Hajerati.

Kendati demikian, sambungnya, masih didapati sejumlah tantangan dalam penerapan HAM di sektor bisnis di antaranya terkait rendahnya pemahaman terhadap HAM, tumpang tindih regulasi hingga minimnya partisipasi publik.

Untuk itu, KemenkumHAM selaku instansi pemerintah yang membidangi HAM kini tengah menggalakan pengarusutamaan bisnis dan HAM di tanah air. Sejumlah langkah telah diinisiasi oleh KemenkumHAM mulai dari pembentukan Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM, penyusunan draft rancangan perpres strategi bisnis dan HAM, hingga aplikasi PRISMA.

“Melalui aplikasi PRISMA, kami harap dapat membantu perusahaan untuk menganalisis risiko dampak HAM yang disebabkan oleh kegiatan bisnis,” kata Hajerati.

Sebagai informasi, aplikasi berbasis website tersebut telah diluncurkan sejak tahun 2021 silam. Hingga kini, telah ada 217 korporasi yang telah menjajal uji tuntas melalui PRISMA.

Namun, diakui Hajerati, partisipasi perusahaan plat merah dalam melakukan uji tuntas melalui aplikasi PRISMA masih terbilang minim. Hingga berita ini ditulis, baru ada 14 BUMN atau BUMD yang telah menjajal aplikasi tersebut.

“Kami berharap melalui diskusi semacam ini dapat mendorong BUMN maupun BUMD lainnya untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan aplikasi PRISMA,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Direktorat Jenderal HAM kini juga tengah mengembangkan aplikasi PRISMA. Selain memperkuat indikator yang ada, PRISMA juga diarahkan agar dapat lebih user friendly sehingga semakin banyak korporasi yang berminat menjajal aplikasi tersebut. (Humas DJHAM)

Skip to content