Ditjen HAM Hadir Sebagai Perwakilan Pemerintah RI dalam Forum Ke-11 Bisnis dan HAM di Jenewa

Bagikan

Jenewa, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM sebagai perwakilan Pemerintah Republik Indonesia mengikuti acara Forum ke-11 Bisnis dan HAM yang diselenggarakan di Palais des Nations, Jenewa. Berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, akademisi, dan para pelaku usaha mengikuti forum yang digelar pada 28 – 30 November 2022 tersebut.

Dalam forum yang diikuti oleh para pemangku kepentingan tersebut, para peserta yang hadir saling berbagi pengalaman dalam upaya penerapan bisnis dan HAM di negara masing-masing.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja, berkesempatan hadir secara langsung sekaligus ke Jenewa. Tidak hadir sendiri, Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal HAM juga didampingi oleh Koordinator Kerja Sama Luar Negeri dan Kerja sama Badan-badan Khusus PBB dan Organisasi Internasional Non PBB.

Tidak semata hadir sebagai peserta, Bambang didaulat menjadi salah satu narasumber pada multistakeholders meeting yang digelar di ruang XX Palaes de Nations. Kesempatan tersebut tentunya tidak disia-siakan begitu saja. Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal HAM menyampaikan sejumlah kemajuan Indonesia dalam upaya pengarusutamaan bisnis dan HAM kepada delegasi dan para peserta yang hadir.

“Kami telah memiliki Gugus Tugas di level nasional maupun daerah untuk mendorong pengarusutamaan bisnis dan HAM,” kata Bambang yang kini menjabat selaku Analis Hukum Ahli Utama itu.

Salah satu yang digodok Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM tidak lain adalah Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Pihaknya, sambung Bambang, tengah menanti pengesahan strategi nasional tersebut untuk disahkan menjadi peraturan presiden.

“Mudah-mudahan pada awal 2023 mendatang, strategi nasional bisnis dan HAM dapat kita segera jalankan,” harapnya.

Plt Sekretaris Direktorat Jenderal HAM meyakinj sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha akan dapat mencegah dampak negatif dari aktivitis bisnis utamanya dalam pemenuhan HAM.

“Pemerintah Indonesia akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengambil Langkah-langkah pemenuhan HAM di dunia usaha dengan tetap memperhatikan inspirasi dari dunia usaha itu sendiri,” pungkas Bambang.(HumasDJHAM)

Skip to content