Kembali, Ditjen HAM Gelar Penguatan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM

Bagikan

Malang, ham.go.id – Kembali, Direktorat Jenderal HAM menggelar penguatan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM). Acara yang digelar di hotel Grand Mercure Malang selama tiga hari ini (26 -28 Juli 2022) melibatkan para kepala bidang HAM se-Jawa (kecuali DKI Jakarta), Kalimantan, dan Bali.

Direktur Jenderal HAM, Kakanwil KemenkumHAM Jawa Timur, Direktur Kerja Sama HAM menghadiri pembukaan kegiatan yang didukung oleh UNICEF dan UNDP tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan selepas mengikuti acara pengukuhan GTD BHAM di Kanwil KemenmumHAM Jawa Timur.

Dalam pengarahannya, Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi, mengapresiasi langkah Kakanwil KemenkumHAM Jawa Timur yang menghadirkan Gubernur Jawa Timur dalam pada acara pengukuhan GTD BHAM.

“Hadirnya Ibu Gubernur tentunya menyiratkan angin segar terkait pemerintah daerah yang sudah semakin berkomitmen terkait bisnis dan HAM,” jelas Mualimin.

Ia berharap langkah serupa dapat diikuti oleh Kanwil KemenkumHAM lainnya.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal HAM menyatakan bahwa GTD BHAM merupakan kelanjutan dari Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM. GTD BHAM diharapkan dapat tancap gas mendorong pengarusutamaan bisnis dan HAM kepada para pemangku kebijakan terkait.

Peran GTD BHAM dinilai semakin krusial. Pasalnya, melalui GTD BHAM yang melibatkan OPD ini dapat memperbesar cakupan pengarusutamaan bisnis dan HAM. “Adanya GTD BHAM ini di daerah, mudah-mudahan dapat mempercepat dan memperluas cakupan proses pengarusutamaan bisnis dan HAM di daerah,” kata Mualimin.

Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal HAM juga mengapresiasi dukungan UNDP dan UNICEF. Ia meyakini, implementasi bisnis dan HAM akan memberikan dampak positif terhadap nasib anak-anak di Indonesia. “Terlebih, pemerintah Indonesia juga tengah berupaya menghapus pekerja anak di tanah air. Adanya Bisnis dan HAM ini tentu akan mendukung upaya pemerintah tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Kakanwil KemenkumHAM Jawa Timur, Zaeroji dalam sambutannya menilai pengawasan terhadap aktivitas bisnis perlu untuk mengintegrasikan nilai-nilai HAM. “Oleh karena itu, saya pikir adalah langkah awal yang bagus di daerah dengan membentuk GTD BHAM ini,” jelas Zaeroji

Pada acara penguatan GTD BHAM ini selain Direktur Kerja Sama HAM, panitia juga menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Presiden Direktur Martha Tilaar, Direktur Eksekutif Djokosoetono Research Center, dan lain-lain.

Direktur Kerja Sama HAM dijadwalkan memberikan paparan terkait Peran Negara Dalam Perlindungan HAM, KemenkumHAM selaku NFP, dan GTD BHAM. (Humas DJHAM/Foto : aji HumaskumhamJATIM)

Skip to content