Perkuat Koordinasi dengan Kemensos dan Kemlu, Ditjen HAM Gelar Rapat Persiapan Dialog Konstruktif Konvensi Penyandang Disabilitas

Bagikan

Jakarta, ham.go.id – Perkuat Koordinasi dengan Kemensos, Kemlu, Ditjen HAM gelar Rapat Persiapan Dialog Konstruktif Konvensi Penyandang Disabilitas, Jum’at (1/4)

Indonesia merupakan negara pihak konvensi Hak Penyandang Diasabilitas (Convention on The Rights of Persons with Disabilities/CRPD) yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 sehingga Indonesia memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan implementasi dengan melakukan dialog melalui Komite Penyandang Disabilitas PBB secara periodik. Sebagai informasi bahwa Pelaksanaan Dialog konstruktif ke 27 dengan komite CRPD akan dilaksanakan pada agustus-september Tahun 2022.

Dalam Paparan awal Direktur Instrumen HAM, Betni Humiras Purba menyampaikan bahwa langkah strategis yang harus dilakukan dalam persiapan ini adalah dengan memperkuat koordinasi dengan kemensos sebagai leading sector, Kemlu dan instansi terkait lainnya yang terlibat langsung dalam pelaksanaan implementasi pelaksanaan regulasi Hak Penyandang Disabilitas. Betni juga menyebutkan meskipun pada kenyataannya penyusunan laporan yang harus disampaikan menjadi tantangan tersendiri ketika menghimpun data update.

Serupa dengan yang disampaikan oleh Direktur Instrumen HAM, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos, Eva Rahmi Kasim yang hadir langsung dalam rapat ini menuturkan bahwa list of isu (LoI) sudah dipetakan di kemensos dan hal ini berjalan secara pararel dengan bidang tugas kemensos namun menjadi tantangan tersendiri dan kendala bagi Kemensos untuk mengupdate data implementasi yang sudah dilakukan kementerian Lembaga. Padahal sudah banyak juga peran kementerian lembaga terkait dalam implementasi hak penyandang disabilitas tutur Eva.

Rapat yang dimoderatori oleh Koordinator Hak atas kelompok Rentan Direktorat Instrumen HAM, Hidayat Yasin dihadiri oleh Perwakilan Kemlu, Perwakilan UPT Kemenkumham sebagai pelaksana dalam Pelayanan Publik berbasis HAM. (Humas DJHAM)

Skip to content