Kanwil Kemenkumham Sulsel Apresiasi Capaian Aksi HAM Takalar, Bantaeng, dan Sinjai Tahun 2021, Dorong agar Dipertahankan Tahun ini

Bagikan

Makassar, ham.go.id – Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) saat ini telah memasuki generasi ke-V dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 sebagai dasar pelaksanaan RANHAM yang telah bergulir sejak tahun 1999. Mendorong tercapainya target RANHAM di Sulsel, Kanwil Kemenkumham Sulsel laksanakan Koordinasi dan Konsultasi Capaian dan Persiapan Pelaporan Aksi HAM di Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Sinjai, Selasa hingga Kamis (15-17).

Tim Koordinasi dipimpin oleh Kepala Bidang HAM, Utary Sukmawati Syarief, didampingi Pelaksana pada Bidang HAM, Andi Wahyu Iskandar Zainal dan Andi Nurlina. Dalam Kunjungannya Utary menjelaskan bahwa RANHAM Generasi V saat ini fokus pada sasaran kelompok Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Masyarakat Adat.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa capaian Pelaporan Aksi HAM di Sulsel memperlihatkan hasil membanggakan, selama beberapa tahun terakhir angka partisipasi pemerintah daerah terus mengalami peningkatan. Bahkan dengan terbitnya Perpres 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025, yang mengubah format dan data dukung pelaporan, seluruh Pemerintah Daerah segera mampu beradaptasi sehingga memperlihatkan catatan positif pada hasil Pelaporan Aksi HAM yang menunjukkan indikator hijau.

“Karena capaian daerah kita ini sudah sangat baik, tugas kita tinggal mempertahankan. Jadwalnya April mendatang sudah masa pelaporan caturwulan pertama, dari sekarang kita sudah bisa mempersiapkan data dukung yang diperlukan,” kata Utary.

Capaian Aksi HAM Kabupaten Takalar, Bantaeng, dan Sinjai pada Tahun 2021 juga menunjukkan indikator hijau 100% dalam tiga masa pelaporan yakni pada B04, B08, dan B12. Capaian ini oleh masing-masing Pemerintah Daerah siap dipertahankan, mengingat capaian Aksi HAM juga merupakan unsur yang dapat menjadi nilai tambah dalam Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Skip to content