Ditjen HAM Bahas Isu HAM Aktual di Provinsi DKI Jakarta, Permasalahan Proyek Normalisasi Sungai Ciliwung serta Penyediaan Air Minum dan Sengketa Lahan Jadi Sorotan

Bagikan

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM gelar rapat koordinasi pembahasan isu aktual HAM di provinsi DKI Jakarta, Selasa (9/11). Acara yang digelar di ruang rapat utama ini dihadiri secara langsung oleh Direktur Jenderal HAM, Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Kakanwil KemenkumHAM DKI Jakarta, dan KadivyankumHAM Kanwil KemenkumHAM DKI Jakarta. Ada pun para pejabat dari Pemprov DKI Jakarta hadir secara daring.

Dalam laporannya, Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat Pagar Butar-Butar menyampaikan hingga triwulan III, Direktorat Jenderal HAM telah menangani 790 kasus dugaan pelanggaran HAM. Secara tematik isu pertanahan dan lingkungan hidup menduduki 10 besar tematik isu yang banyak dilaporkan oleh masyarakat.

Selain menerima pengaduan, Direktorat Jenderal HAM juga memantau perkembangan isu HAM di surat kabar baik cetak maupun online. “Berdasar pantauan kami, terdapat dua isu ham aktual HAM di Jakarta yang tengah hangat menjadi perbincangan yaitu terkait dengan proyek normalisasi sungai ciliwung dan penyediaan air minum perpipaan dan sengketa lahan,” kata Pagar.

Rapat koordinasi ini, tutur Pagar, diharapkan mampu memperoleh informasi terkait klarifikasi,perkembangan tindaklanjut, hambatan atau kendala dalam penanganan hingga rencana tindaklanjut dari kedua permasalahan yang dihadapi warga DKI Jakarta tersebut. “Melalui pertemuan ini, kami harap dapat mempercepat penanganan kedua kasus dimaksud untuk dilaporkan kepada Bapak MenkumHAM serta menjadi bahan ktia bersama selaku pemerintah dalam penanganan permasalahan HAM di Indonesia,” ujar Pagar.

Sementara itu, Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi dalam sambutannya, kembali mengingatkan pentingnya para pemangku terkait baik di pusat maupun di daerah untuk menjalankan amanat konstitusi khususnya terkait tanggungjawab pemerintah terhadap HAM. Penanganan dugaan kedua permasalahan HAM tersebut juga, kata Mualimin, merupakan tugas konstitusi yang diemban tidak hanya oleh KemenkumHAM tetapi juga pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta.

“Untuk itu, jika ada pengaduan dari masyarakat yang kami terima kemudian kami sampaikan ke pihak terkait mohon juga agar dapat direspon atau tindaklanjuti,” kata Mualimin.

Rapat koordinasi ini tidak bertujuan untuk mencari pihak yang salah atau yang benar. Direktur Jendeal HAM juga mengajak agar pihak-pihak terkait mendudukan persoalan dalam kerangka pikir yang humanis. “Kita ingin bersama-sama mencarikan solusi penanganan agar isu yang beredar tidak berdampak negatif bagi kita semua,” tutur Mualimin.

 

Sebagai informasi kedua permasalahan tersebut telah diangkat di media Indonesia dan Kompas. Terkait proyek normalisasi sungai ciliwung di Kawasan condet ternyata memiliki dampak pada semakin derasnya aliran air sungai. Diyakini kondisi tersebut berpotensi menyebabkan abrasi dengan mulai terlihatnya retakan pada jalan inspeksi. Sementara itu, berkenaan dengan penyediaan air minum di daerah angke diduga terdapat mafia pencurian air tanah dan sengketa lahan yang menghambat penyediaan pipa air bagi warga. (Humas DJHAM)

Skip to content