Jakarta, ham.go.id – Bersama dengan sejumlah pimti madya di lingkungan KemenkumHAM, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, menjadi narasumber pada seminar nasional “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional”, Selasa (12/10).
Pada seminar yang digelar di Graha Pengayoman ini, Direktur Jenderal HAM kembali menggaungkan pentingnya mengarusutamakan HAM di sektor bisnis. “Selaku National Focal Point, KemenkumHAM melalui Direktorat Jenderal HAM juga akan terus berupaya untuk mempromosikan UNGPs (United Nations Guiding Principles on Business and Human rights) baik kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” kata Mualimin.
Untuk mempertajam proses pengarusutamaan bisnis dan HAM di Indonesia, pada Februari Silam MenkumHAM telah meresmikan aplikasi Penilaian Resiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (PRISMA). Ditargetkan hingga akhir tahun ini terdapat 100 perusahaan yang telah memanfaatkan PRISMA.
“(PRISMA) mempunyai tujuan untuk memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis, baik skala besar maupun kecil untuk mendorong self assessment dengan mengidentifikasi kemungkinan dampak buruk dari operasional bisnis yang mengancam kelangsungan hak asasi manusia,” ujar Mualimin.
Lebih lanjut, Mualimin menyatakan dalam rangka memantapkan pengarusutamaan bisnis dan HAM di tanah air, KemenkumHAM telah membentuk Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM). Terkini, GTN BHAM tengah merampungkan strategi nasional bisnis dan HAM.
Direktur Jenderal HAM meyakini penerapan HAM dalam dunia bisnis akan memiliki efek positif pada upaya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi nasional. “Dengan mengimplementasikan bisnis dan HAM, maka diharapkan dunia bisnis akan memiliki nilai tambah yang pada akhirnya berdampak positif pada upaya kita bersama melakukan pemulihan ekonomi nasional,” terangnya.
Seminar Nasional yang merupakan rangkaian kegiatan perayaan Hari Dharma Karya Dhika ini, dibuka secara daring oleh Wakil Presiden RI. Sementara itu, MenkumHAM, Yasonna H. Laoly, hadir secara langsung menyampaikan pengarahan dari Graha Pengayoman.
Dalam paparannya, Yasonna yang hadir mengenakan kemeja putih pagi ini menyatakan, Kementerian Hukum dan HAM telah mengambil langkah strategis dalam pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan melalui digitalisasi penyelenggaraan layanan publik di hampir seluruh jenis layanan. Antara lain, layanan administrasi hukum umum, layanan kekayaan intelektual, sampai pada layanan keimigrasian.
“Tujuannya untuk menghadirkan layanan publik optimal serta menjawab kebutuhan pengguna, di masa yang penuh ketidakpastian akibat pandemi Covid-19,” kata Yasonna.
Mengakhiri sambutannya, Yasonna mengajak seluruh peserta seminar, khususnya ASN di Kemenkumham untuk terus menggambil peran dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.
“Peran kita, sekecil apapun, sangat berarti terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Ruang gerak boleh saja dibatasi, namun jangan biarkan ruang berpikir kita disempitkan oleh situasi. Jadilah pribadi sehat jasmani dan rohani yang mampu berpikir kritis dan rasional, serta menjadi pribadi yang penuh welas asih untuk membantu sesama,” pungkas Yasonna. (Humas DJHAM)