Cirebon, ham.go.id – Bertempat di Kantor UPTD PPPLAJ Wilayah IV Dinas Perhubungan Provinsi Jabar Cirebon, Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Sri Kurniati Handayani Pane, berdialog dengan sejumlah pejabat Pemprov Jabar terkait pembangunan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di UPTD Pemprov Jabar, Jumat (10/9).
Dalam pertemuan siang ini, Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM mengungkapkan kunjungan Direktorat Jenderal HAM ke dua UPTD bukan untuk melakukan penilaian. “Kehadiran kami ke sini sejatinya untuk merumuskan bersama Bapak dan Ibu terkait indikator-indikator Pelayanan Publik Berbasis HAM yang dapat kita sepakati bersama,” kata Sri Kurniati.
Setelah mengunjungi kedua UPTD di Bekasi dan Cirebon hari kemarin, Sri Kurniati beserta jajaran yang turut hadir menilai perlu ada sejumlah hal yang mesti ditingkatkan dalam pelayanan publiknya. Pasalnya, kata Sri Kurniati Pelayanan publik sendiri merupakan hal yang penting dalam konsep good governance.
“Jika kita menjalankan good governance ini maka harapannya kualitas hidup masyarakat akan turut meningkat,” ucap Sri Kurniati yang didampingi Kasubdit Diseminasi dan Penguatan HAM Wilayah II.
Dalam rangka itu lah, Direktorat Jenderal HAM memulai kerja sama dengan sejumlah provinsi untuk mengembangkan P2HAM. “Fokus P2HAM yang kami inisiasi ini adalah pada tiga kriteria yaitu aksesibilitas terhadap layanan, ketersediaan petugas, dan kepatuhan petugas serta pejabat,” imbuh Sri Kurniati
Pada kesempatan yang sama, Plt Kabiro Hukum dan HAM Pemprov Jabar Arief, mengungkapkan insiasi P2HAM di Jabar mendapat respon positif dari Gubernur dan Sekda Jabar.
“SK Tarsus Jabar dari Ditjen HAM kemudian kami tindaklanjuti dengan pembentukan tim koordinasi pelayanan publik HAM Jabar hingga identifikasi UPTD tujuan yang akan dijadikan proyek percontohan,” jelas Arief.
Menurut Arief Terminal Cikarang dan Ciledug masih dalam masa revitalisasi. Sehingga, sambung Arief, pencanangan dua UPTD tersebut sebagai proyek percontohan sangat tepat.
Dalam pertemuan kali ini, selain Plt. Kabiro Hukum dan HAM, turut hadir sejumlah pejabat Pemprov Jabar di antaranya Kepala Bagian Tata laksana Biro Organisasi dan Kasi Perencanaan UPTD PPPLAJ Wilayah IV, dan Inspektorat Pembantu 1 Pemprov Jabar. (Humas DJHAM)