Ditjen HAM Gelar Bimtek Pelaksanaan Aksi HAM Daerah Tahun 2021

Bagikan

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM menggelar Bimbingan Teknis Pelaksanaan Aksi HAM Daerah Tahun 2021, Kamis (6/5). Acara yang dilaksanakan di Hotel Luwansa ini diikuti oleh bidang HAM seluruh Kanwil KemenkumHAM secara daring.

Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, berkesempatan memberikan sambutan dan membuka kegiatan. Dalam sambutannya, Mualimin menyatakan RANHAM merupakan pedoman bagi penyusunan agenda dan program penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

“Secara umum perkembangan RANHAM melalui capaian aksi HAM menunjukan kemajuan, namun demikian terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan untuk lebih ditingkatkan baik dari aspek implementasi maupun substansi,” terang Mualimin.

Lebih lanjut, Mualimin juga turut menyampaikan perkembangan terkini terkait progres RANHAM generasi ke-5. “Kini draft sudah kami kirimkan ke Setneg, mudah-mudahan dapat segera ditandatangani Bapak Presiden,” kata Mualimin.

Menurut Direktur Jenderal HAM bimtek ini merupakan bagian penting dalam implementasi RANHAM. “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman baik kepala bidang HAM maupun operator RANHAM dari seluruh kantor wilayah,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati, mengakui selama ini masih didapati pandangan pelaporan aksi HAM sebagai administrasi saja. “Diharapkan dengan bimtek ini maka, Kanwil dapat memberikan pemahaman substansi aksi HAM, komitmen, dan motivasin baik kepasa emerintah provinsi maupun kabupaten/kota guna mendukung outcome dari RANHAM,” ujar Hajerati.

Pada kegiatan ini, bidang HAM juga mendapat penguatan dari sejumlah pemateri yang hadir di ruang Nissi 2 Hotel Luwansa.

Pemateri yang dihadirkan pada sesi diskusi pertama oleh panitia adalah Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Bappenas Slamet Soedarsono. Pimti madya dari Bappenas itu menyampaikan materi dengan tema “RANHAM sebagai prioritas nasional T.A. 2021.

Untuk sesi kedua, para peserta diberikan paparan materi terkait sinergisasi implementasi standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan RANHAM. Topik ini dibawakan oleh Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Sri Purwaningsih. (Humas DJHAM)

Skip to content