Gorontalo, ham.go.id – Selasa (16/3) Bertempat di selasar kantor wilayah, Kepala Kantor Wilayah (Hantor Situmorang) didampingi Kepala Divisi Administrasi (Dwi Harnanto) beserta pejabat administrasi dan pejabat pengawas mengikuti FGD online implementasi Bisnis dan HAM serta pengenalan Prisma secara virtual.
Acara diawali dengan Laporan Kegiatan oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Mualimin Abdi) dimana menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah sebagai tindak lanjut dari peluncuran aplikasi PRISMA (Penilaian Risiko Bisnis dan HAM) pada 23 Februari 2021 dalam laporannya ia menyampaikan bahwa kegiatan ini diadakan didasarkan pada 3 pilar, yaitu kewajiban negara untuk melindungi, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati, dan akses terhadap pemulihan karena negara harus hadir dan berperan aktif dalam melindungi hak dan kepentingan masyarakat agar penyelenggaraan bisnis menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia. “Kanwil punya peran untuk memperkenalkan aplikasi PRISMA sebagai aplikasi self-assessment mandiri terkait penerapan HAM bagi pelaku usaha/perusahaan di daerah,” ujarnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan keynote speech dari Menteri Hukum dan HAM RI sekaligus membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya Menteri Hukum dan HAM menyampaikan bahwa PRISMA adalah suatu program aplikatif mandiri yang diperuntukkan membantu perusahaan untuk menganalisa risiko pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kegiatan bisnis. Menkumham juga menghimbau kepada Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM di daerah, memiliki peranan penting dalam mendorong prinsip-prinsip Bisnis dan HAM, bagi perusahaan-perusahaan yang berbasis di daerah.
Wakil Menteri Hukum dan HAM RI juga memberikan sambutan, beliau menghimbau kepada Kantor Wilayah Kemenkumham agar berkoordinasi dengan berbagai kalangan dari dunia usaha di masing-masing daerah untuk memastikan bahwa mereka telah mengimplementasikan nilai-nilai HAM di masyarakat. “Perlu dibentuk forum komunikasi bisnis di daerah, termasuk untuk mencari isu-isu aktual di daerah,” imbuh Wamenkumham. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan diskusi dengan seluruh stakeholder yang ada. (Humas Kumham Gorontalo)
