Jakarta, ham.go.id – Pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan hak asasi manusia dinilai saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Demikian diutarakan Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, pada acara webinar “Kondisi Terkini dan Strategi Advokasi dalam Implementasi Bisnis dan HAM”, Kamis (17/12).
“Besarnya kekuatan korporasi pada era kini membuat relasi yang tidak seimbang antara masyarakat dan perusahaan. Kondisi ini dikhawatirkan berpotensi mengakibatkan muncul atau terjadinya dugaan pelanggaran HAM,” ungkap Mualimin yang hadir secara virtual dari ruang rapatnya.
Karena itu, lanjut Direktur Jenderal HAM, KemenkumHAM melalui Direktorat Jenderal HAM tengah mengarusutamakan HAM di dunia bisnis. “Sebagai National Focal Point Bisnis dan HAM, KemenkumHAM akan secara intensif mengoordinasikan berbagai upaya dalam pengarustamaan bisnis dan HAM di tanah air,” tutur Mualimin.
Dalam acara webinar ini, Direktur Jenderal HAM menyebutkan sejumlah langkah yang Direktorat Jenderal HAM dalam mengarusutamakan HAM di dunia bisnis. Sebagai contoh, Mualimin menuturkan baseline study bisnis dan HAM di tiga sektor yaitu pariwisata, perkebunan, dan pertambangan. Selain itu, kini juga tengah disusun strategi nasional bisnis dan HAM.
Tentunya, tidak lupa Direktur Jenderal HAM juga turut “mempromosikan” inovasi Direktorat Jenderal yaitu aplikasi Penilaian Resiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (PRISMA). “PRISMA merupakan suatu program aplikatif mandiri yang diperuntukan untuk membantu perusahaan menganalisis risiko potensi pelanggaran HAM yang disebabkan kegiatan bisnis,” jelas Mualimin.
Sehubungan adanya agenda bersama Menkopolhukam, Direktur Jenderal HAM meninggalkan diskusi ini. Selanjutnya, Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati, turut mengikuti kegiatan webinar bisnis dan HAM sore ini.
Selain Direktur Jenderal HAM, panitia festival hari HAM juga mengundang sejumlah narasumber lainnya di antaranya adalah mantan komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah dan Direktur Eksekutif Konsil LSM, Misran Lubis.
Sebagai informasi, webinar Kondisi Terkini dan Strategi Advokasi dalam Implementasi Bisnis dan HAM merupakan rangkaian dari kegiatan festival HAM 2020. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama antara INFID dengan sejumlah CSO yang bergerak di bidang HAM. (Humas Ditjen HAM)