Lampung, ham.go.id – Upaya pemerintah dalam menuntaskan dugaan pelanggaran HAM senantiasa mengajak pelbagai pihak termasuk masyarakat terdampak. Hal ini tergambarkan dalam dialog yang terjadi di desa Rajabasa Lama, Lampung Timur, hari ini Rabu (16/12).
Direktur Jenderal HAM, Deputi III Kemenkopolhukam, Bupati Lampung Timur dan sejumlah pemangku kepentingan terkait melakukan dialog damai dengan masyarakat terdampak Peristiwa Talangsari.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi mengaku penanganan peristiwa Talangsari bukan perkara yang mudah. Mualimin menilai cukup banyak proses dan koordinasi yang mesti dijalankan hingga detik ini.
“Namun demikian, segala upaya dan hasil yang telah dicapai hingga saat ini merupakan hasil dari kolaborasi kita bersama,” jelas Direktur Jenderal HAM yang mengenakan kemeja putih lengan panjang siang ini.
Di hadapan masyarakat terdampak Mualimin kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM berat. “Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat,” ucap Mualimin mengutip pernyataan Presiden dalam pidato peringatan Hari HAM Sedunia ke-72.
Ada pun untuk peristiwa Talangsari, sambung Mualimin, pemerintah memang menjadikan penanganannya sebagai prioritas. “Secara khusus, Menko Polhukam berpesan bahwa penanganan peristiwa Pelanggaran HAM berat, khususnya di Talangsari, dapat terus dilanjutkan dan dapat diterima oleh masyarakat internasional,” lagi kata Mualimin.
Pada acara di Lampung Timur siang ini juga diselenggarakan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah dengan masyarakat terdampak. (Humas Ditjen HAM)