Hadir Secara Virtual Pada Rakor Capaian Aksi HAM Provinsi Papua, Dirjen HAM Tegaskan Pengakuan Negara atas HAM Merupakan Mandat Konstitusi

Bagikan
Jakarta, ham.go.id – Pengakuan negara atas HAM merupakan mandat konstitusi. Demikian disampaikan Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, kala membuka kegiatan Rapat Koordinasi tentang Capaian Aksi Hak Asasi Manusia dan persiapan pelaporan aksi Daerah B12 Tahun 2020, di Provinsi Papua, Rabu (2/12).
“Penghormatan, pelindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara khususnya pemerintah,” kata Mualimin yang hadir dari ruang rapatnya.
Direktur Jenderal HAM menuturkan bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan salah satu bentuk aksi nyata pemerintah dalam pemajuan HAM. “RANHAM merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan HAM bagi masyarakat Indonesia,” terang Direktur Jenderal HAM.
Diakui Mualimin HAM merupakan mencakup aspek yang sangat luas dan dapat mencakup bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, maupun lingkungan hidup. “Oleh karenanya sangat dimaklumi apabila penanganan dan pengelolaan HAM perlu melibatkan banyak pihak, bahkan semua Organisasi Pemerintah Daerah,” imbuh Mualimin.
Lebih lanjut Direktur Jenderal HAM mengajak agar seluruh pemangku kepentingan di Papua untuk terus bersemangat dalam menjalankan tanggung jawabnya terkait HAM. Hal ini mengingat, kata Mualimin, hasil evaluasi implementasi Aksi HAM di Tahun 2020 Provinsi Papua capaian aksi HAM belum maksimal. “Tampaknya, memang dipandang perlu untuk mengoptimalkan koordinasi di internal masing-masing unit kerja, di tingkat perangkat daerah di Papua, utamanya dalam masa verifikasi pelaporan Aksi HAM,” jelas Mualimin.
Usai dibuka oleh Direktur Jenderal HAM, kegiatan dilanjutkan dengan sesi paparan oleh Direktur Kerja Sama HAM. Dalam acara ini, turut hadir Kepala Kantor Wilayah KemenkumHAM Papua beserta jajaran dan sejumlah kepala bagian hukum Kabupaten dan Kota di Papua. (Humas Ditjen HAM)
Skip to content