Koordinasi Aksi HAM dengan Pemerintah Kabupaten Toba, Sinergi dalam mewujudkan RANHAM

Bagikan

Toba,ham.go.id – Kepala Bidang HAM (Jonson Siagian), beserta Kepala Subbidang Pemajuan HAM (Desni Priyanti Manik) dan staff bertugas mewakili kantor wilayah untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Toba sebagai wujud Koordinasi Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara atas capaian pemerintah daerah dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Pemerintah Daerah Tahun 2020 Bulan 04, Selasa,(07/7). Tim Koordinasi saat melakukan kunjungan ke Kantor Bupati Toba disambut langsung oleh Kepala Bagian Hukum ( Lukman Siagian). Dalam koordinasi tersebut, Kepala Bidang HAM mengucapkan terima kasih atas sambutan yang baik dan juga menjelaskan maksud kedatangan tim untuk menanyakan permasalahan yang dialami oleh Bagian Hukum sebagai leading sector dalam Pelaporan RANHAM di Kabupaten Toba, dikarenakan hasil yang diraih oleh Kabupaten Toba selama periode pelaporan tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 Bulan 04 tidak maksimal dan mendapat nilai merah.

Kepala Bagian Hukum menjelaskan bahwa masalah yang dialami oleh Bidang Hukum adalah arah politik hukum Bupati mengenai urgensi kegiatan RANHAM sehingga fokus kegiatan mengenai penyelenggaraan RANHAM tidak maksimal. Selain itu beliau menjelaskan bahwa sulitnya mengumpulkan data dukung pelaporan RANHAM di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kendala tersendiri dalam menyampaikan pelaporan Aksi HAM di setiap periodenya.

Kepala Subbidang Pemajuan HAM menjelaskan bahwa sebaiknya Bagian Hukum melakukan koordinasi dengan lebih intens dengan OPD dan dapat berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Sumut apabila mengalami kesulitan dalam pelaporan, Desni juga menjelaskan bahwa Kanwil siap membantu dan memonitor pelaporan daerah agar dapat meraih hasil yang maksimal. Lukman berterima kasih atas kunjungan yang telah dilakukan tim, dan akan berupaya untuk melaksanakan koordinasi dengan baik kepada OPD dan menyampaikan kepada Pimpinan agar koordinasi antara Bagian Hukum dan OPD dalam pelaporan RANHAM yang akan datang dapat terlaksana dan mendapat hasil yang memuaskan. Kepala Bagian Hukum mengingatkan Bagian Hukum Kabupaten Toba dapat meningkatkan hasil capaian B08 Tahun 2020 mendatang. Kepala Subbidang Pemajuan HAM juga mengharapkan Kabupaten Toba dapat mengikuti kegiatan Kabupaten Kota Peduli HAM 2020 dimana Kabupaten Toba mendapatkan kriteria Mulai Peduli HAM, dan tidak mendapatkan penghargaan Peduli HAM. Pada periode ini diharapkan Kabupaten Toba mendapat predikat Kabupaten Kota Peduli HAM pada tahun ini.

Kunjungan dilanjutkan dengan berkoordinasi dengan Asisten Pemerintahan 1 Kabupen Toba (Harapan Napitupulu). Kepala Bidang HAM membahas mengenai kegiatan RANHAM dan memberitahukan bahwa hasil capaian RANHAM Kabupaten Toba yang tidak maksimal dari B12 Tahun 2019 sampai dengan B04 Tahun 2020, diantaranya mengenai kesulitan Bagian Hukum dalam mengumpulkan data dari OPD.

Harapan berterima kasih atas informasi yang diberikan bahwa adanya ketidakdisiplinan OPD dalam menanggapi permintaan data. Beliau berjanji akan mengawal pelaporan Capaian RANHAM selanjutnya agar hasil pada periode berikutnya mendapatkan hasil yang maksimal. (HUMAS Kanwil/AN)

(Sumber: https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/koordinasi-aksi-ham-dengan-pemerintah-kabupaten-toba-sinergi-dalam-mewujudkan-ranham )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Skip to content