Ditjen HAM Gelar Sarasehan Virtual Bertajuk Menakar Strategi dan Potensi Kehumasan Membangun Pos Yankomas

Bagikan

Jakarta, ham.go.id – Bangun peningkatan pelaksanaan Pos Yankommas di seluruh wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui kehumasan, Direktorat Jenderal HAM menyelenggarakan sarasehan virtual dengan tajuk “Menakar Strategi dan Potensi Kehumasan Membangun Pos Yankomas”, Kamis (18/6). Kegiatan yang dilakukan melalui teleconference tersebut mengundang Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Rantam Sariwanto, sebagai Keynote Speaker.

Dalam pidatonya, Bambang menyampaikan bahwa apa yang dimiliki saat ini dengan membangun pos yankommas di wilayah unit pelaksana teknis merupakan hal yang perlu di sampaikan ke publik bahwa layanan yang langsung ke masyarakat adalah bentuk upaya pemerintah hadir di masyarakat. Bambang turut menyebutkan kerja-kerja Pos Yankomas perlu untuk lebih dikenalkan kepada publik dan ini bukan hanya menjadi tugas Ditjen Ham tapi merupakan tanggung jawab bersama karena seperti disebutkan sebelumnya oleh Dirjen HAM bahwa hak asasi manusia menyangkut semua lini, sehingga perlu menjadi perhatian teman-teman wilayah bahwa pentingnya menyampaikan apa yang sudah dilakukan dalam rangka hadir di masyarakat seperti pos yankommas…inilah yang menjadi bagian tugas pentung kehumasan dalam membangun informasi yang positif untuk dikonsumsi masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat lebih tinggi kepada kita,” imbuh Sekjen.

Sekjen juga menyambut baik kegiatan sarasehan kehumasan ini. Ia berharap kegiatan semacam ini terus berlanjut ke depan. Diharapkan kegiatan semacam ini mampu membangun SDM khususnya kehumasan yang cakap dalam menjawab persoalan-persoalan yang mencuat di media.

Mengingat adanya agenda pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Sekjen KemenkumHAM tidak bisa mengikuti kegiatan secara penuh. Namun, Bambang berkesempatan membuka kegiatan sarasehan. “Dengan ini, secara resmi kegiatan sarasehan, Saya buka,” tukas Bambang.

Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, berkesempatan menyampaikan sambutan pagi ini dengan didampingi oleh jajaran Pimti Pratama di Lingkungan Ditjen HAM di ruang rapat Dirjen HAM dan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan, memperhatikan physical distancing, penggunaan masker serta hansanitizer.

Lebih lanjut, Mualimin mengungkapkan alasan didirikannya Pos Yankomas di UPT-UPT Kementerian Hukum dan HAM. Menurutnya, Pos Yankomas merupakan upaya Direktorat Jenderal HAM untuk semakin mendekatkan layanan pengaduan HAM kepada masyarakat.

“Harapannya, kegiatan ini mampu mendukung kerja-kerja Pos Yankomas ke depan dari segi kehumasannya,” ujar Direktur Jenderal HAM.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel yang dimoderatori Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, RR. Risma Indriyani. Ada pun dua narasumber yang diundang pada kegiatan ini adalah pakar komunikasi media, Bane Manalu dan Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Iwan Santoso.

Bane manalu mengawali paparannya pada kegiatan kamis pagi tersebut memberikan tips dalam membuat konten berita. “Sesuai kaidahnya berita harus memuat 5W+1H, tapi ada yang sering dilupakan yaitu SW, So What,” ujar Bane.

Di hadapan 350 peserta sarasehan, Bane menjelaskan apa yang dimaksud So What. Menurutnya, pejabat dan pelaksana Kehumasan Kementerian Hukum dan HAM harus mampu membuat konten diminati publik “Bicaralah kepada publik, sehingga publik bisa menikmati pelayanan yang kita miliki, jangan bicara tentang kita sendiri,” singgung Bane.

Berkenaan dengan Pos Yankomas, Bane mengaku belum mengenal layanan tersebut. Padahal, kata Bane, pelayanan pengaduan HAM tersebut berpotensi memberikan citra positif bagi Kementerian Hukum dan HAM jika dikemas dengan apik.

Sementara itu, Direktur Yankomas, Iwan Santoso, membahas mengenai apa saja yang telah dikerjakan Direktorat Jenderal HAM dalam membangun Pos Yankomas.

Tidak lupa, Ia juga mengulas mengenai perihal apa saja yang perlu ditingkatkan ke depan dalam upaya membangun Pos Yankomas. Senada dengan Bane, Direktur Yankomas meyakini bahwa Pos Yankomas berpotensi memberikan citra positif bagi Kementerian Hukum dan HAM jika dikelola dengan baik. (Humas Ditjen HAM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Skip to content