Wujudkan Kab/Kota Peduli HAM, Kanwil Kemenkumham Riau Adakan Rapat Evaluasi serta Persiapan Penyampaian Data dan Bimtek Kab/ Kota Peduli HAM

Bagikan

Pekanbaru, ham.go.id – Pada Tahun 2019 lalu, dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau terdapat 8 Kab/Kota yang mendapatkan predikat sebagai Kab/Kota Peduli HAM, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis. Sedangkan 4 Kab/ Kota sisanya masuk kategori Cukup Peduli HAM, yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir.

Agar seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau mendapat predikat sebagai Kabupaten/ Kota Peduli HAM maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau mengadakan kegiatan Rapat Evaluasi dan Persiapan Penyampaian Data Kabupaten/Kota Peduli HAM serta Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan tema “Mari Kita Tingkatkan Sinergitas untuk Provinsi Riau Maju” bertempat di Aula Kanwil Kumham Riau, Senin (2/3).

Rapat evaluasi ini dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Siti Cholistyaningsih, didampingi oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Dean Satria, dengan narasumber Kepala Bagian Bantuan Hukum Provinsi Riau, Yan Dharmad dan dihadiri oleh Biro Hukum Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau.

Kadiv Yankum mengatakan dalam sambutannya bahwa Kabupaten/Kota Peduli HAM merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang merupakan agenda penting dalam implementasi nawacita. “Karena itu, diperlukan koordinasi dan sinergitas antara pemerintah daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal yang ada di Provinsi Riau agar bisa mewujudkan Kabupaten/Kota Peduli HAM,” ujar Kadiv Yankum.

Pada kegiatan ini dibahas berbagai strategi dan serta bimbingan teknis agar seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau mendapatkan predikat sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM sehingga peran dan kewajiban pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan (P5) HAM dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau. (Humas Kanwil)

Skip to content